MANAGED BY:
JUMAT
22 NOVEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Rabu, 21 Agustus 2019 12:08
Soal Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan
Sugianto Harapkan yang Terbaik untuk Bangsa
Sugianto (dua dari kanan)

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA-Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menghadiri pembukaan konsultasi regional penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) bersama gubernur se-Kalimantan. Kegiatan itu dilaksanakan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (20/8).

Gubernur Kalteng, dalam sambutannya sedikit membahas terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, dengan kandidat kuatnya yakni Kalteng dan Kaltim. Dengan rendah hati menyebutkan bahwa Kalteng tidak meminta untuk dipilih menjadi ibu kota.

Diungkapkannya, selama ini Kalteng sudah berusaha memberikan yang terbaik sebagai kandidat wilayah untuk pemindahan ibu kota. Doa pun sudah dilaksanakan. Hanya saja, Kalteng memiliki catatan historis yang dibawa langsung oleh Presiden Pertama RI Soekarno.

"Ya, kami hanya menunggu kodrat Tuhan saja, apakah Kalteng atau Kaltim yang ditunjuk sebagai ibu kota. Bagi saya, itu hal biasa saja. Yang penting terbaik untuk Indonesia ke depan," ungkapnya di Hotel Novetel, Balikpapan, kemarin.

Terkait pembahasan RPJMN, pihaknya menyampaikan beberapa hal, khususnya mengenai kondisi infrastruktur di Kalteng. Memang, katanya, Kalteng termasuk provinsi yang tertinggal di regional Kalimantan. "Untuk itu permintaan kami adalah Kalteng perlu dukungan, khususnya di bidang infrastruktur," katanya.

Misalnya, terkait proges pembangunan tiga pelabuhan di Kalteng. Karena keterbatasan APBD, maka kemungkinan penyelesaian pembangunan membutuhkan waktu yang cukup lama. "Infrastruktur ini penting karena berhubungan dengan datangnya para investor ke Kalteng," ucapnya.

Selain itu, pihaknya pun menyebut bahwa pembangunan RS Tipe A sebagai RS rujukan tipe B se-Kalteng sangat penting. Saat ini pendanaa menggunakan dana kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas RI Bambang Brodjonegoro mengatakan, infrastruktur di perbatasan Kalimantan harus berkembang.

"Daerah perbatasan jangan jadi daerah tertinggal. Itu bisa membuat negara tetangga menilai bahwa Indonesia adalah negara tertinggal. Karena itu kita perlu membangun daerah perbatasan," ucap Bambang.

Dengan demikian, lanjutnya, dapat memberikan dampak pada perekonomian masyarakat perbatasan. Tentunya akan memberikan kesejahteraan terhadap penduduknya. "Sehingga penduduk di perbatasan Indonesia tidak lagi merasa tertinggal dibandingkan penduduk di negara tetangga,” jelasnya.

Bambang mengharapkan agar infrastruktur yang dibangun provinsi se-Kalimantan sebisanya diarahkan untuk menggerakkan roda kegiatan ekonomi. "Misalnya konektivitas pelabuhan tidak berjalan baik. Harapannya, lima tahun ke depan permasalahn seperti itu sudah dibereskan," pungkasnya.

Kalteng Lebih Siap untuk Jadi Ibu Kota

Di tempat terpisah, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMP), Yusuf mengatakan, Provinsi Kalteng terlihat lebih siap untuk menjadi ibu kota pemerintahan ke depan.

“Berdasarkan hasil identifikasi Bappenas terkait keunggulan dan kelemahan yang dimiliki Kalteng, seperti persoalan infrastruktur maupun konflik sosial,” katanya kepada Kalteng Pos, Selasa (20/8).

Namun, lanjutnya, sebenarnya bukan itu persoalannya, tapi bagaimana membangun sebuah ibu kota baru, yang tak lepas dari kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki.

Menurut Yusuf, persoalan konflik sosial merupakan ciri masyarakat yang terbuka. Provinsi Kalteng sudah melewatinya dengan baik, membangun kehidupan rukun hingga saat ini sesuai falsafah huma betang.

“Memang sebenarnya Kalteng yang lebih ideal untuk jadi ibu kota, karena para pendiri negara sudah menyiapkan dengan melakukan peletakan batu pertama pada 1957 lalu,” ungkap Yusuf.

Provinsi Kalteng dinilai sangat layak untuk ditetapkan sebagai ibu kota pemerintahan yang baru, sebagai solusi untuk mengatasi banyaknya persoalan Jakarta saat ini.

Menanggapi kebijakan politik Presiden Ir Joko Widodo yang telah meminta izin kepada DPR RI dan DPD RI untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan, dikatakan Yusuf, hal itu merupakan upaya untuk melanjutkan cita-cita Presiden Soekarno.

“Makanya disebutlah Kalimantan. Ini tentu masih panjang prosesnya. Harus menyiapkan segala sesuatu sebelum memindahkan ibu kota,” tuturnya.

“Sebenarnya semangat pembangunan adalah meningkatkan pemerataan. Daerah memiliki progres yang cukup bagus, tentu akan dipilih menjadi lokasi pembangunan ibu kota baru,” lanjutnya.

Ia melihat bahwa Kalteng memiliki progres pembangunan yang lebih pasti. Sementara, Kalimantan Timur telah memiliki banyak industri, sehingga sedikit sulit untuk merancang pembangunan ibu kota secara maksimal.

“Masyarakat Kalteng memang harus menyiapkan mental untuk menyambut orang-orang yang akan datang ke Bumi Tambun Bungai ini. Kita harus lebih terbuka untuk semua orang,” tutupnya. (abw/ce/nue)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 08 Oktober 2013 17:47

Pencemaran Udara Teru Meingingkat

<div> <div><strong>PALANGKA RAYA &ndash; </strong>Banyaknya terjadi kebakaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*