MANAGED BY:
JUMAT
22 NOVEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Selasa, 13 Agustus 2019 10:34
Karhutla Kalteng, Disinyalir Upaya Gagalkan Kalteng Jadi Ibu Kota

Asap Kian Berbahaya, Sekolah Diliburkan

Kebakaran hutan dan lahan di Kalteng.

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Maraknya pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah disinyalir sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu. Salah satunya diduga sebagai upaya untuk menggagalkan Kalteng menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta.

Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, karhutla merugikan posisi Kalteng sebagai salah satu calon ibu kota baru. ”Ini pengaruh dalam perpindahan itu. Bahkan, ada indikasi mengarah ke (upaya) penggagal tersebut,” katanya, Senin (12/8).

Hendra enggan merinci lebih jauh mengenai kemungkinan itu. Dia hanya mengatakan, aparat kepolisian terbagi dalam beberapa grup terus melakukan pemadaman. Pembakar lahan seolah main kucing-kucingan dengan petugas.

Selain upaya menggagalkan Kalteng jadi ibu kota, lanjut Hendra, muncul juga dugaan maraknya karhutla karena tidak senang dengan pejabat tertentu. ”Pokoknya itu indikasi dan masih dipelajari. Nanti kita liat selanjutnya. Saya harap stop pembakaran dan jangan sampai merugikan masyarakat,” tegasnya.

Terpisah, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menegaskan, harus ada penindakan tegas terhadap pelaku pembakaran lahan. Pemerintah sebelumnya sudah mengeluarkan imbauan agar tidak ada aktivitas pembakaran lahan, apa pun alasannya. Apabila masih ada oknum yang melakukan hal tersebut, harus ditindak tegas.

Dia meminta Polda Kalteng menindak secara hukum siapa pun pelaku pembakaran lahan, terutama yang melakukannya dengan sengaja. Hal itu untuk memberikan efek jera sekaligus peringat kepada semua pihak agar tidak membakar saat kondisi cuaca seperti sekarang.

”Sekali-kali harus diberi contoh. Harus ditangkap langsung. Jadi nanti disel, dipenjara, biar memberikan efek jera kepada yang lain,” katanya di sela-sela meninjau lokasi kebakaran di Palangka Raya.

Dia menuturkan, apabila kabut asap terus dibiarkan, akan berdampak terhadap semua sektor, mulai dari penerbangan, perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Hal itu harus dipahami masyarakat. Pembakaran lahan merugikan daerah secara keseluruhan.

”Yang dirugikan masyarakat Kalteng. Jadi, untuk sekarang ini, musim kemarau kering seperti ini, jangan ada pembakaran lahan. Entah itu untuk ladang dan apa pun alasannya. Saya minta tidak ada pembakaran lahan,” tegasnya.

Sugianto memastikan karhutla tahun ini tidak akan melebihi peristiwa serupa pada tahun 2015 silam. Pasalnya, instansi terkait seperti BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Basarnas, terus menekan, mengurangi, dan melakukan pencegahan. ”Kebakaran hutan dan lahan ini dampaknya sistemik, bukan saja kesehatan, tetapi perekonomian, pendidikan akan terdampak semua,” tegasnya.

Terpisah, Komandan Korem 102/Pjg Kolonel Arm Saiful Rizal mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya pencegahan karhutla di semua titik. Terutama di daerah yang dianggap rawan.

”Kami akan pantau terus titik-titiknya. Upaya pencegahan secara maksimal akan digenjot. Dengan personel yang ada, tentu kami harapkan langkah yang dilakukan maksimal,” ucapnya.

Saiful yang juga menjabat Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Karhutla ini menegaskan, saat ini pihaknya tengah proses deteksi untuk melihat siapa saja pemilik lahan yang terbakar. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang nanti memberi data untuk tim penegakan hukum bekerja.

”Jadi, ini untuk langkah berikutnya, karena sudah ada kerja sama dengan BPN. Nantinya dari BPN akan membantu tim penegakan hukum bekerja,” katanya.

Mengenai ancaman Presiden soal copot jabatan TNI-Polri yang gagal mengatasi karhutla, Danrem menegaskan, dia akan bekerja maksimal. Persoalan gagal atau berhasil, akan diserahkan kepada yang menilai kinerjanya.

”Saya ini alat negara. Saya akan bekerja maksimal. Saya tidak memikirkan soal itu (copot jabatan, Red), yang saya pikirkan hanyalah bagaimana maksimal dalam upaya ini,” tegasnya.

Untuk penanganan kasus karhutla, saat ini sedang berproses sesuai luasan yang terbakar. Dari tim penegakan hukum setidaknya ada sekitar 74 kasus se-Kalteng yang berproses, baik yang dalam penyelidikan, penyidikan, dan tuntutan.

”Korporasi atau perorangan, itu nanti dari tim penegakan hukum. Karena inikan ada standar operasional prosedur (SOP) penegakan hukum,” ujarnya.

 

Sekolah Diliburkan

Sementara itu, asap yang kian pekat dan mencapai level berbahaya, membuat Pemerintah Kota Palangka Raya mengambil kebijakan meliburkan sekolah, khususnya tingkat TK atau PAUD, SD, dan SMP. Meski libur, siswa tetap diberikan catatan untuk dilaksanakan dan diharapkan belajar mandiri di rumah serta selalu menggunakan masker.

”Terkait kondisi udara yang tidak sehat akibat kabut asap, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Disdik menginstruksikan sekolah untuk meliburkan proses belajar mengajar pada 12 Agsutus 2019,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Sahdin Hasan, Senin (12/8).

Sahdin mengatakan, pihaknya tidak menginginkan kota diselimuti asap yang dapat mengganggu aktivitas belajar dan mengajar di sekolah. Terlebih para siswa baru saja memasuki tahun ajaran baru. Artinya, kegiatan belajar baru beberapa pekan berjalan selepas libur panjang.

”Jika memungkinkan, peserta didik kembali bersekolah seperti biasa. Pokoknya dalam satu pekan terakhir telah mengambil langkah antisipasi terkait kabut asap ini,” katanya.

Kordinator Kurikulum SD Negeri 6 Palangka Jalan Tjilik Riwut Km 1 Sunarti mengatakan, apabila kepekatan asap berkurang, proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa. Sebaliknya, kalau kabut kembali pekat, sekolah kembali diliburkan.

Sementara itu, Pemkot Palangka Raya masih mempertimbangkan menaikkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat. Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah menegaskan, untuk menetapkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat dalam penanganan karhutla, perlu disesuaikan dengan standar operasional prosedur (SOP).

Peningkatan status penanganan juga diiringi dengan anggaran yang dikeluarkan pemerintah. ”Jangan nanti setelah kabut asap selesai, semua pada diborgol. Kami sudah mengkaji juga bagaimana nantinya mengenai penetapan dari siaga menjadi tanggap ini. Semua ada SOP yang berlaku. Berdasarkan hukum dan juga anggaran," ucapnya.

Umi khawatir apabila pemerintah menetapkan status tanpa memperhatikan aspek peraturan, akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Pihaknya akan mengomunikasikan hal itu dengan Pemprov Kalteng. (daq/sho/sos/ign/tyo/sla)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 08 Oktober 2013 17:47

Pencemaran Udara Teru Meingingkat

<div> <div><strong>PALANGKA RAYA &ndash; </strong>Banyaknya terjadi kebakaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*