PALANGKA RAYA-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), setop semua proses perizinan perusahaan kehutaan di wilayah segitiga emas (Palangka Raya, Katingan dan Gunung Mas). Itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Sri Suwanto saat pertemuan Tim Percepatan Pembangunan Kalteng Berkah (TPPKB) dengan Wakil Bupati Kabupaten Katingan, Senin (12/8).
Sri Suwanto mengatakan, segitiga emas yang dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng sebagai lokasi ibu kota pemerintahan Indonesia merupakan lahan kawasan hutan milik pemerintah. Dengan demikian untuk ganti rugi lahan sangat minim.
"Lahan yang dipersiapkan itu merupakan kawasan hutan, sehingga pemerintah tidak ada ganti rugi pembebasan lahan nantinya," ucap Sri, Senin (12/8).
Bahkan, guna mendukung rencana pemindahan Ibu Kota Pemerintahan Indonesia tersebut, seluruh izin kehutanan dan izin lainnya disetop. Itu dilakukan untuk mempermudah proses penyiapan lahan untuk wilayah baru Ibu Kota Pemerintahan Indonesia.
"Menteri LHK memastikan lahan tersebut milik pemerintah. Dan di lokasi lahan pembangunan Ibu Kota Pemerintahan Indonesia yang baru tersebut, seluruh perizinan disetop dahulu," ujarnya.
Pemprov Kalteng telah menyediakan lahan sekitar 300 - 500 ribu hektare lahan untuk lokasi ibu kota baru. Lahan teraebut dibagi ditiga kabupaten/kota, yakni Palangka Raya, Katingan, dan Gunung mas. Lokasi tersebut dinamakan segitiga emas yang memrupakan kawasan hutan.
TPPKB Gali Data Kesiapan Hadapi Pemindahan Ibu Kota
Tim Percepatan Pembangunan Kalteng Berkah (TPPKB) Kalteng melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Katingan, Senin (12/8). Itu dilakukan dalam rangka meninjau kesiapan lahan lokasi calon Ibukota Pemerintahan Republik Indonesia dan persiapan Kabupaten Katingan dalam mempersiapkan lahan dan masyarakatnya.
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua TPPKB Laksamana TNI (Purn) Dr Marsetio, Sekretaris Laksamana Muda (Purn) Susanto, Wahyudie F Dirun, Apung Widadi, dan Bulkani. Kemudian ikut juga dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Biro Pembangunan dan Biro Humas Protokol Setda Pemprov Kalteng.
Rombongan diterima langsung oleh Wakil Bupati Katingan Sunardi NT Lintang dan beberapa pejabat Pemkab Katingan. "Tujuan kami untuk mencari tambahan data terkait lokasi ibukota pemerintahan. Nanti data tersebut akan kita sampaikan ke gubernur," kata Ketua TPPKB Laksamana TNI (Purn) Dr Marsetio, Senin (12/8).
Dia mengatakan, ada dua informasi penting yang ingin digali oleh TPPKB, yakni persiapan lahan dan persiapan masyarakat terkait rencana pemindahan ibukota tersebut. Sebab, Katingan masuk dalam wilayah penyangga dari draf pemindahan ibukota pemerintahan tersebut.
"Dua hal potensi yang ingin kamu gali, pertama kesiapan dari sisi lahan. Kemudian kesiapan dari segi sosiologis masyarakat. Dua hal ini penting dalam persiapan pemindahan ibukota pemerintahan," ucapnya.
Rencananya TPPKB juga akan melalukan kunjungan ke Kecamatan Pulau Malan. Sebab, kecamatan tersebut menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam pembangunan Ibukota Pemerintahan Republik Indonesia. (arj/ala)
