Jika Jadi Ibu Kota, Kalteng akan Terlindungi Secara Politik dan Ekonomi

- Senin, 12 Agustus 2019 | 10:18 WIB

PALANGKA RAYA-Universitas Palangka Raya (UPR) terus menjadi pelopor tentang wacana pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia ke Pulau Kalimantan khususnya Kalteng. Bahkan Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) Dr Andrie Elia SE MSi mengimbau masyarakat supaya tidak takut apabila wacana tersebut menjadi kenyataan.

Tak dimungkiri, pasti akan ada banyak orang yang datang. Akan tetapi, kata rektor, kedatangan banyak orang tersebut akan memberikan kontribusi positif di berbagai aspek. Karena jika Kalteng menjadi ibu kota, maka orang tidak seenaknya lagi mengeksploitasi sumber daya alam (SDA).

“Jika menjadi ibu kota negara, Kalteng justru akan terlindungi secara politik dan ekonomi,” ujar Andrie usai membuka seminar nasional bertema Prospek Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Sosial-Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi, yang diselenggarakan pada Sabtu (10/8). Kegiatan ini digagas Program Pascasarjana  UPR.

Untuk menghadapi wacana ini, UPR akan terus berbenah dan bersiap. Hal itu dilakukan agar tidak tertinggal jika Kalteng terpilih menjadi ibu kota negara.

“UPR akan berperan aktif meningkatkan kualitas SDM. Salah satu upaya kami yaitu dengan meningkatkan akreditasi,” kata Andrie yang juga merupakan ketua harian Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng ini.  

Seminar yang berlangsung selama satu hari itu, menghadirkan narasumber dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB Dr Asep Sofyan ST MT, Direktur Sekolah Pascasarjana USU Prof Dr Robert Sibarani MS, Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi, dan Direktur Pascasarjana UPR Prof Dr Ir Yetrie Ludang MP. (pri/ala)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Perumahan Dinas Guru di Katingan Jadi Arang

Rabu, 17 April 2024 | 12:57 WIB

Pantai Sungai Bakau Perlu Tambahan Fasilitas

Minggu, 14 April 2024 | 15:00 WIB

Warga Serbu Pusat Perbelanjaan di Kota Sampit

Minggu, 14 April 2024 | 10:26 WIB
X