MANAGED BY:
KAMIS
19 SEPTEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Jumat, 26 Juli 2019 13:57
Mengukur Kepedulian Perusahaan Pertambangan Terhadap Masyarakat Lokal (1)
Warga Menghirup Debu, Bermandikan Limbah
Bekas galian tambang di Desa Sumber Garunggung dibiarkan begitu saja tak direklamasi. Tumpukan batu bara di salah satu tambang lipat yang dijumpai Kalteng Pos, pekan lalu (Foto Bawah). (AGUS PRAMONO/KALTENG POS)

PROKAL.CO, Ketika perusahaan pertambangan mengeruk perut bumi, triliunan debu terhempas ke permukiman penduduk sekitar. Ketika mereka meninggalkan lubang dan persoalan, memandang sebelah mata masyarakat lokal.

 

ANISA B WARDAH-AGUS PRAMONO-Tamiang Layang

 

 

TANPA mengurangi laju sepeda motor, penulis langsung menutup hidung dan mulut dengan tangan kiri. Debu memaksa kami memicingkan mata dan memalingkan muka saat berpapasan dengan dump truk bermuatan batu bara.

Lambung perbukitan di Desa Sumber Garunggung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur (Bartim), dan sekitarnya itu terus dikeruk. Diangkut melalui jalan hauling (jalan pengangkutan hasil tambang) yang anjangnya ratusan kilometer. Tembus sampai ke muara DAS Barito. Jalan itu melintasi empat kecamatan di Bartim. Kecamatan Dusun Tengah, Kecamatan Paku, Kecamatan Awang Lapai, dan Kecamatan Dusun Timur.

 

Beberapa waktu lalu, wartawan Kalteng Pos menyusuri puluhan kilometer jalan hauling selebar sekitar delapan meter tersebut. Berkontur tanah. Bercampur kerikil. Padat. Sangat licin jika musim hujan.

Mencoba menelusuri titik pertambangan batu bara ilegal. Masyarakat di sana menyebutnya tambang lipat. Yakni, warga yang memiliki sebidang tanah ditawarkan ke investor. Perusahaan tak menolak jika ada kandungan batu bara di dalamnya. “Sudah pasti ada keuntungan bagi pemilik tanah dan perusahaan,” kata sumber Kalteng Pos yang menemani perjalanan kami, pekan lalu.

Kami menyusuri jalan perbukitan. Membekali diri dengan peralatan memancing, selain tas berisi pakaian cadangan. Setengah jam perjalanan, sebuah ekskavator parkir di sisi kanan jalan. Tertutup pepohonan di setiap sisi. Tak jauh dari lokasi, tampak jelas ada sebidang tanah yang sudah dikeruk. Luasnya sekitar lapangan bulu tangkis. Persegi panjang. Dalamnya sekitar tiga meter. Di tengah-tengahnya ada gunungan batu bara siap angkut.

“Ini salah satunya,” celetuk sumber yang merupakan aktivis pecinta lingkungan asli putra daerah Bartim. Kami meneruskan perjalanan. Sampailah kami di Desa Sumber Garunggung, sekitar 20 kilometer dari bibir jalan provinsi penghubung Tamiang Layang–Ampah.

Di lokasi itu, ada tempat penampungan batu bara yang ditambang dari tanah masyarakat. Jarang ditemukan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Ada tambang lipat. Kali ini luasnya berlipat-lipat. Dari yang kami temui pertama kali. Kedalamannya juga berlipat.

Menempuh perjalanan sekitar dua jam, kami menemukan sembilan lokasi tambang lipat yang masih aktif. Dua penampungan batu bara. Lebih dari 15 bekas tambang yang tak direklamasi.

 

Dua bekas tambang yang tak diuruk dibiarkan dipenuhi air. Airnya kehijau-hijauan. “Kayak danau,” kelakar kami. Kami pun mencoba menanyakan ke warga yang tinggal di bahu jalan hauling batu bara. Namanya Injut. Ibu dua anak itu sudah lebih 30 tahun hidup menghirup debu truk batu bara yang melintas di Dusun Pimping, Desa Gandrung, Kecamatan Paku.

Dia dan keluarga tak pernah merasakan uluran tangan pihak perusahaan. Baik sembako maupun kesehatan. Begitu juga tetangganya. “Enggak pernah (bantuan dari perusahaan, red). Raskin dari pemerintah juga enggak pernah,” bebernya.

Padahal, dalam aturan main di dunia pertambangan sangat jelas. Ada tanggungjawab sosial bagi masyarakat di ring 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika dilihat dari Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Menanggapi fenomena perusahaan yang ogah menyalurkan CSR, Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Dimas N Hartono angkat bicara. Menurutnya masih banyak perusahaan yang tidak menyalurkan CSR. “Dusun atau desa yang dilintasi jalan hauling, masyarakatnya wajib menerima CSR. Baik kesehatan, pendidikan, dan lainnya,” kata Dimas ditemui di kantornya.

Selang beberapa hari, kami berbincang dengan Mardiana. Perempuan adat yang sering menyuarakan konflik lingkungan, hutan, dan HAM ini tak menampik jika masih ada tambang lipat yang beroperasi. Terutama di Kecamatan Paku dan Dusun Tengah.

Praktik itu menguntungkan perusahaan. Tak perlu lagi mengurus segala bentuk izin. Tidak ada tanggungan CSR dan kewajiban untuk mereklamasi. “Yang diuntungkan ya perusahaan dan pihak-pihak terkait,” katanya.

Memang, kata dia, konflik perusahaan dan masyarakat sering terjadi di Bartim. Baru-baru ini, pihaknya mendapat laporan hutan adat di Paku Beto, Kecamatan Paku terancam dibabat oleh perusahaan. Ada dua gunung di Paku Beto yang akan dikonsesi oleh perusahaan. Kasus lainnya yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah masyarakat Dusun Gunung Karasik, Desa Janah Manaiwui, Bartim. Sungai satu-satunya yang melintasi dusun tersebut sudah tercemar.

“Bayangkan saja, lokasi pertambangan tak sampai 300 meter dari permukiman. Wajar warga berontak meminta permukimannya dikeluarkan dari wilayah konsesi,” ungkapnya.

Salah satu warga Dusun Karasik, Yoseph mengutarakan di dusunnya hanya merasakan kebisingan, debu, keruhnya air sungai hingga galian bekas tambang yang masih belum direklamasi. Saat ini, masyarakat mandi dengan air sungai yang terkontaminasi limbah. Di musim kemarau, sungai dangkal dan kering.

"Saat ini sungai kami menjadi kering, hanya sedikit tetesan air. Padahal dulu itu sangat jernih dan menjadi sumber kebutuhan kami," ungkap Yoseph, Kamis (27/6) ketika hadir dalam acara dialog publik yang digagas Walhi Kalteng di salah satu hotel di Palangka Raya.

Selama 2018 lalu, Walhi Kalteng mencatat ada 344 konflik lingkungan terjadi di Bumi Tambun Bungai. Perusahaan besar swasta (PBS) yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan batu bara paling banyak terdokumentasi menjadi aktor utama melakukan perusakan lingkungan.

Beberapa dokumen terkait pelanggaran itu diserahkan langsung kepada Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran ketika menyambangi Sekretariat Walhi di Jalan RTA Milono, Jumat (28/6).

Sementara itu, di tempat terpisah, Bupati Bartim Ampera AY Mebas tidak menampik masih ada beberapa perusahaan yang tidak memperhatikan kewajiban mereklamasi. Pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak, karena muali 2014 sesuai kewenangan tambang sudah diambil alih provinsi. Termasuk jaminan reklamasi.

“Saya sebagai kepala daerah di Bartim hanya bisa mengajak mereka yang belum menaati supaya memenuhi kewajibannya," kata Ampera kepada Kalteng Pos. Menurut Ampera, kabupaten akan berkoordinasi dengan provinsi. "Kita sampaikan kepada provinsi supaya diambil langkah-langkah karena juga ada operasional pertambangan di sana (Kecamatan Paku, red) yang dekat dengan sungai," bebernya.

Berkaitan CSR, lanjut Ampera, perusahaan selama ini tidak pernah melaporkan. Hal tersebut yang juga sudah menjadi pemikiran pemerintah daerah dengan membentuk tim menindaklanjuti. "Kami (pemerintah daerah, red) juga tidak mengetahui besaran CSR yang dikeluarkan," pungkasnya. (log/ce/bersambung)


BACA JUGA

Rabu, 18 September 2019 15:13

GAWAT..!! Karena Pekatnya Asap, Heli Water Bombing Lumpuh

SAMPIT- Helikopter Water Bombing tidak bisa melakukan pemadaman di Kabupaten…

Rabu, 18 September 2019 13:58

Diduga Cemburu, Suami Tuduh Istri Selingkuh hingga Bakar Rumah

SAMPIT - Kebakaran rumah terjadi di Jalan Podang, RT 20/RW…

Rabu, 18 September 2019 13:55

Di Palangka Raya, Satu Meninggal Akibat Asap Pekat

PALANGKA RAYA- Satu warga diduga menjadi korban pekatnya kabut asap…

Selasa, 17 September 2019 16:20

64 SUTT Terdampak Karhutla

Karhutla selain melumpuhkan penerbangan, transportasi darat, transportasi air, juga mulai…

Selasa, 17 September 2019 15:23

Bandara Lumpuh, Jalur Air Rawan

SAMPIT- Pemkab Kotim sudah menetapkan status tanggap darurat. Jarak pandang…

Selasa, 17 September 2019 15:17

Asap Kian Pekat, Layak Tanggap Darurat

PALANGKA RAYA-Kondisi asap di Kota Palangka Raya dua hari beruturut-turut…

Senin, 16 September 2019 15:10

Kotim Naikkan Status Jadi Berbahaya, Palangka Raya Belum

BERBAHAYA. Begitu kategori kualitas udara di Kota Palangka Raya dan…

Senin, 16 September 2019 13:50

Tak Ada Lagi Ruang Bebas Asap, Jangan Menunggu Kami Mati!

PALANGKA RAYA – Ancaman Presiden RI Joko Widodo terkait pemecatan…

Senin, 16 September 2019 12:13

Warga Kalteng Memburu Udara Segar

BATITA itu duduk di pangkuan ibunya. Didekap hangat. Perawat berusaha…

Senin, 16 September 2019 01:13

Kalimantan Ditutupi Asap, Penerbangan Lumpuh

PALANGKA RAYA - Kabut asap akibatan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*