PALANGKA RAYA-Hari pengumuman ibu kota negara pengganti DKI Jakarta semakin dekat. Tiga provinsi di Kalimantan sama-sama menyatakan kesiapannya menjadi calon ibu kota baru, yakni Kalteng, Kalsel, dan Kaltim. Sebelum diumumkan Presiden RI Joko Widodo, Kementerian PPN/Bappenas RI melakukan dialog terkait pemindahan ibu kota ini. Terakhir dilaksanakan di Hotel Luwansa, Palangka Raya, kemarin (19/7).
Dialog tersebut bermaksud meminta pandangan dari pemerintah daerah dan para pakar, terkait rencana pemindahan ibu kota negara. Dialog yang dimulai pukul 07.00 WIB itu mengangkat tema "Kalimantan untuk Indonesia". Dialog nasional mendalami aspek kesiapan daerah yang menjadi salah satu lokasi ibu kota negara, perspektif lingkungan hidup, serta perspektif sosial dan budaya dalam perencanaan pemindahan ibu kota negara.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Rudy S Prawiradinata mengungkapkan, isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak terlalu berdampak pada rencana penetapan pemindahan ibu kota. Hal terpenting adalah memerhatikan syarat dan penanganan yang dilakukan.
"Sebab, rencana pemindahan ibu kota bukan hanya kerja pemerintah pusat, tapi bagaimana membangun koordinasi yang baik dengan Bappeda sejak 2017 lalu dalam melakukan pengkajian-pengkajian penting," jelasnya kepada media di Hotel Luwansa, Jalan G Obos, Palangka Raya, kemarin.
Rudy menambahkan, isu permasalahan gambut menjadi hal serius. Perlu penanganan maksimal karena berkaitan dengan isu kebakaran hutan, isu banjir, dan lainnya. Oleh sebab itu, lanjut dia, adanya restorasi gambut dapat mengoptimalkan kekuatan Kalteng sebagai calon ibu kota negara. Apabila ini dioptimalkan, maka akan menjadi salah satu sumber daya yang akan terwujud bila dikelola secara baik dan benar.
"Dari sisi kriteria, Kalteng, Kaltim, dan Kalsel memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun, perlu solusi untuk mengisi kekurangan tersebut," tambahnya.
Ditegaskannya, semua daerah di Kalteng memenuhi syarat sebagai lokasi calon ibu kota pemerintahan yang akan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2019 ini. "Penentuan pengumuman calon ibu kota merupakan kewenangan presiden. Tim hanya mempersiapkan dari sisi teknisnya. Jadi, bukan kami yang menahan-nahan. Sepenuhnya adalah kewenangan presiden," pungkasnya.
Presiden akan cari waktu yang tepat dan tau persis dengan mempertimbangkan masalah sosial, tehnis, infrastruktur dan permasalahan lain-lain. "Dengan adanya dialog seperti itu untuk memastikan kepada masyarakat bagaimana perkembangan yang terjadi dari masing-masing calon ibu kota yang dimaksud,"terangnya lagi.
Kalteng memang memiliki wilayah yang sangat luas. Meski demikian, perlu mencari titik yang paling tepat yang dapat dioptimalkan untuk perencanaan pembanguna ibu kota pemerintahan ke depannya, baik dari sisi teknis mmaupun hal lainnya, dengan meminimalkan dampak yang mungkin bisa terjadi.
Ibu kota negara merupakan sebuah identitas bangsa. Karena itu, luasan hutan yang ada saat ini mesti dipersiapkan untuk mengisi kekurangan sekaligus menjadi salah satu sumber agar dapat membangun negara.
"Kami juga tak ingin terlalu membebani APBDN. Karena itu, harus bisa bekerja sama dengan dunia usaha swasta dan lain-lain," tuturnya.
Sementara itu, dalam sambutannya pada pembukaan dialog nasional tersebut, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran kembali menegaskan kesiapan Kalimantan Tengah sebagai calon ibu kota negara yang baru.
"Kalteng memiliki sejumlah keunggulan dibanding beberapa daerah lain di Kalimantan. Terutama dari sisi sejarah dan luas wilayah yang dimiliki saat ini," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, gubernur juga mengingatkan sejumlah poin penting yang harus diperhatikan pemerintah pusat sebelum merealisasikan pemindahan ibu kota, apabila Kalimantan Tengah yang terpilih sebagai ibu kota negara yang baru.
“Setidaknya ada dua hal penting yang saya minta agar menjadi perhatian serius pemerintah pusat, yakni aspek ekonomi dan aspek sosial masyarakat Kalteng,” tuturnya. (nue/ce/ala)
