PALANGKA RAYA – Persiapan pemindahan ibukota negara (IKN) Republik Indonesia ke Kalimantan, semakin gencar dilakukan Pemerintah. Untuk mematangkan rencana tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI kali ini menggelar dialog nasional pemindahan ibukota negara di Kalimantan Tengah.
Dialog nasional ini merupakan yang pertama kalinya digelar Bappenas di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, setelah sebelumnya dialog serupa dilaksanakan di Jakarta.
Dalam sambutannya pada pembukaan dialog nasional itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran kembali menegaskan kesiapan Kalimantan Tengah menjadi ibukota negara baru RI.
Sugianto juga mengungkapkan sejumlah keunggulan Kalteng dari beberapa daerah lain di Kalimantan yang sama-sama menjadi kandidat ibukota negara baru.
Namun demikian, pada kesempatan itu gubernur juga menegaskan sejumlah poin penting yang harus diperhatikan Pemerintah sebelum proses pemindahan dilakukan, khususnya jika Kalimantan Tengah yang dipilih sebagai ibukota negara yang baru.
“Setidaknya ada dua hal penting yang saya minta menjadi perhatian serius oleh Pemerintah, yakni aspek ekonomi dan sosial masyarakat Kalteng,” kata gubernur.
Pada aspek ekonomi ini jelas gubernur, dirinya meminta adanya pemerataan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah mengenai legalisasi kepemilikan lahan.
“Saya meminta agar Pemerintah harus memberikan kemudahan dan mempercepat legalisasi kepemilikan lahan masyarakat. Sehingga jangan sampai nanti ketika ibukota pindah ke Kalteng, masyarakatnya malah kehilangan lahan mereka karena tidak memiliki legalitas secara hukum. Saya ingin masyarakat saya di Kalteng, nantinya tetap menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri yang ditandai dengan kepemilikan lahan-lahan mereka. Ini saya harapkan bisa diselesaikan oleh Pemerintah sebelum proses pemindahan ibukota dilakukan,” sebut gubernur.
Demikian juga dengan aspek sosial, lanjut gubernur. Dirinya berharap agar kearifan-kearifan lokal masyarakat Kalteng tetap terjaga, meskipun nantinya daerah ini akan menjadi ibukota negara.
“Masyarakat Kalteng ini sangat egaliter dengan falsafah Huma Betang-nya. Memiliki kekayaan sosial budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Ini saya minta harus tetap terjaga dengan baik. Harus ada perangkat atau regulasi yang memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal,” ujarnya.
Dialog nasional pemindahan IKN yang digelar di Hotel Luwansa Palangka Raya itu juga menghadirkan sejumlah pakar sosial budaya, lingkungan dan infrastruktur. (nto)
