Prof Danes Jaya Negara
“Menurut saya soal pantas dan tidak pantas hanya tinggal menunggu pemerintah pusat”
PALANGKA RAYA-Pemerintah pusat melalui Bappenas sudah merangkum berbagai keunggulan dari kandidat calon ibu kota baru. Kalteng yang menjadi calon kuat dinilai sudah layak dan memenuhi kriteria sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta.
Menurut pandangan guru besar Universitas Palangka Raya (UPR) yang mengajar di program doktor bidang perencanaan lingkungan dan pengembangan wilayah, Prof Danes Jaya Negara, Kalteng pantas menjadi ibu kota negara.
“Dari sisi penentuan calon wilayah Kalteng sudah pantas, termasuk juga kajian teknisnya,” kata Prof Danes Jaya Negara saat dibincangi via ponsel, Minggu (19/5).
Berdasarkan kajian Bappenas, Kalteng memang tidak lebih unggul dari Kaltim dalam hal penyediaan infrastruktur, karena masih memiliki beberapa kekurangan, seperti masih jauhnya fasilitas pelabuhan, ketersediaan air, dan demografi penduduk yang homogen. Menyikapi hal itu, mantan wakil rektor UPR ini mengatakan, jika memang kriterianya harus memiliki infrastruktur yang bagus, kenapa pemerintah pusat tidak menetapkan kriteria tersebut dari awal.
“Jika memang ibu kota nantinya harus dekat dengan pelabuhan, maka bisa sejak awal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mempersiapkan dan merekomendasikan wilayah barat, seperti di Kotawaringi Barat (Kobar), Lamandau, dan Sukamara, karena di sana ada pelabuhan,” ungkapnya.
Harusnya kata dia, perspektif tersebut terlebih dahulu ditegaskan pemerintah pusat. Tetapi jika nanti dasar keputusan karena melihat tidak ada infrastruktur, seperti yang dimaksud pelabuhan dan jalan tol, maka itu tidak relevan. Yang namanya infrastruktur, kata dia, dapat dibuat dari nol.
“Jika sudah komitmen maka bisa saja infrastruktur dibangun dari nol, sama halnya dengan Kota Palangka Raya yang dulunya juga dibangun dari hutan,” jelasnya kepada Kalteng Pos.
Alasan lain, terkait Kalteng yang dikenal dengan lahan gambut, padahal tambah dia, dari 16 juta hektare lahan yang ada di Kalteng, hanya tiga juta saja yang berkontur gambut. Itu pun hanya di daerah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, serta di Taman Nasional (TN) Sebagau.
“Di daerah hulu tanahnya mineral. Jadi, bukan berarti seluruh tanah yang ada di Kalteng ini gambut,” ucapnya.
Permasalahan berikutnya, Kalteng dikatakan memiliki kelemahan demografi penduduk homogen. Menurutnya hal itu tidaklah benar. Sesunguhnya penduduk Kalteng sedari dulu sudah heterogen. Kalteng dihuni oleh penduduk yang berasal dari luar Kalteng, seperti dari Pulau Jawa dan Kota Banjarmasin.
“Bukankah Kalteng dari dulu sudah banyak di huni oleh suku Jawa Banjar. Bahkan suku Dayak hanya sekitar 30 persen saja. Kepala daerah pun banyak juga yang dari Pulau Jawa. Artinya Kalteng sudah heterogen dari dahulu,” ungkapnya.
Terkait kekurangan air, tambahnya, memang Kalteng tidak memiliki sumber daya air yang bersih, karena masih mengandalkan air sungai. Namun ke depannya bisa diolah dari sumber mata air wilayah hulu. Semua itu bisa dilakukan dengan teknologi maju untuk menciptakan air bersih.
