PALANGKA RAYA-Beberapa hari setelah Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan ke Kalteng sebagai kandidat pemindahan ibu kota, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran kembali menghadap ke Istana Negara, Selasa (14/5). Pertemuan dengan orang nomor satu di Indonesia itu dalam rangka menindaklanjuti rencana pemindahan ibu kota ke Bumi Tambun Bungai ini.
Sekda Kalteng Fahrizal Fitri membenarkan hal itu, pasalnya dalam pertemuan itu gubernur Kalteng melakukan koordinasi dan menyampaikan beberapa usulan kepada presiden secara langsung. Beberapa usulan tersebut yakni kegiatan dalam rangka menyiapkan infrastruktur mendukung ibu kota baru.
“Iya, pada Selasa lalu gubernur memang menghadap bapak presiden (Ir Joko Widodo) dalam rangka melakukan koordinasi terkait pemindahan ibu kota baru ke Kalteng,” ucapnya saat dikonfirmasi Kalteng Pos via telepon, Sabtu (18/5).
Beberapa infrastruktur yang menjadi usulan pembahasan di antaranya peningkatan jalan nasional trans Kalimantan, jalan menuju pelabuhan seperti di Pelabuhan Bahaur, Pelabuhan Sigintung dan Bagendang serta jalan menuju Pelabuhan Roro di Pangkalan Bun.
“Jalan lainnya yakni jalan yang menghubungkan antara Kalteng dengan Kalimantan Barat (Kalbar),” ucapnya mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotawaringin Barat (Kobar) ini.
Selain usulan jalan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga mengusulkan terkait penyediaan food estate hingga usulan adanya pembangunan waduk. Menurutnya, waduk ini nantinya dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik serta pemenuhan sumber air dan pengairan pertanian di Kalteng.
“Presiden merespon dan akan dibicarakan selanjutnya karena ada hal-hal lain yang juga bagus dan kami akan mengkomunikasikan lebih lanjut dengan Bappenas,” beber pria yang kerap mengenakan peci hitam ini.
Sementara itu, pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng ini menjamin bahwa pemindahan ibu kota ke Kalteng akan tetap memperhatikan sisi lingkungan. Seperti diketahui sebelumnya, Kalteng mendapat penghormatan sebagai paru-paru dunia.
“Tentu pembangunan kota nanti tetap memperhatikan sisi lingkungan, memang benar bahwa Kalteng mendapat gelar sebagai paru-paru dunia maka kami akan tetap mempertahankan itu,” ujarnya.
Menurutnya, kawasan yang ditetakan sebagai paru-paru dunia salah satunya adalah kawasan di Taman Nasional Sebangau dan di hulunya ada kawasan jantungnya Kalimantan. Jadi, katanya, nantinya pembangunan-pembangunan yang ada tetap memperhatikan lingkungan.
“Nanti konsepnya Smart, Green and Beautifull City, bicara smart berarti nanti kota yang memiliki high tekhnologi yakni kota yang cerdas dan green adalah kota yang teduh dan hijau sehingga tercipta kota yang indah atau disebut beautifull,” jelas mantan Kepala DLH Kotawaringin Barat (Kobar) ini.
Tetapi, tambah dia, semua tentu menuggu keputusan dari Pemerintah Pusat. Yang pasti, Pemprov Kalteng telah memaparkan beberapa potensi yang ada. Memang, daerah lain yang juga menjadi kandidat pemindahan ibu kota juga memiliki keunggulan.
“Semua keputusan ada di Pemerintah Pusat, daerah lain juga sama-sama memiliki keunggulan tetapi satu yang tidak ada di daerah lain yakni sejarah bahwa presiden pertama RI mengharapkan bahwa Kota Palangka Raya menjadi ibu kota negara,” pungkasnya.
Sebelumnya, terkait wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa terus dimantapkan. Alokasi anggaran untuk pembangunan ibu kota baru ini, dipastikan tidak akan mengganggu alokasi anggaran untuk program lainnya. Jika ditotal pembiayaannya, mencapai Rp466 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, ada sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk pengadaan lahan.
Dalam dialog pembangunan ibu kota negara di Jakarta, Kamis (16/5), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro telah memaparkan estimasti-estimasi pembiayaan yang akan dikeluarkan untuk pembangunan ibu kota baru ini. Totalnya ada empat komponen, meliputi pembangunan istana negara, gedung eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga pengadaan lahan.
