TAK hanya pemerintah yang terus mematangkan persiapan, terus dilakukannya berbagai tahapan pemindahan ibu kota ke Kalteng, juga membuat pelaku usaha properti pasang kuda-kuda. Pasalnya, perumahan semakin laris manis.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Kalteng Frans Martinus mengakui, persiapan pemindahan ibu kota membuat pembeli berbondong-bondong mencari rumah. Peningkatannya mulai dari 7 hingga 10 persen.
Meski tidak meningkat signifikan, kata Frans, yang perlu dipikirkan adalah harga tanah yang akan melonjak. Karena perumahan yang dibangun di Kalteng didominasi dengan rumah bersubsidi.
“Kalau peminat meningkat, ya kami syukuri. Yang terpenting saat ini bagaimana tanah tersebut dapat tersedia dan harga terjangkau. Kami setuju saja adanya pemindahan ibu kota. Namun, harus dikaji lebih dalam dan mantap. Jangan sampai jadi beban kami ke depannya,” ucapnya (15/5).
Dibeberkannya, pada 2019 ini pihaknya sudah membangun sekitar 3.000 dari 6.400 unit yang ditargetkan pembangunannya. Kenaikan tersebut diyakininya merupakan salah satu dampak dari peristiwa politik terhadap ekonomi.
"Yang terpenting adalah pemerintah menyiapkan berbagai perangkat regulasi dan antisipasi kemungkinan atas dampak rencana pemindahan ibu kota tersebut. Harus diadakan dialog bersama membahas pemindahan ibu kota," pungkasnya.
Sebelumnya, memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar listrik, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sempat mengungkapkan bahwa Kalteng memiliki potensi bendungan dengan kapasitas 900-an juta m2, dengan potensi listrik 270 MW.
Plt Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik menjelaskan, pemindahan ibu kota itu sangat penting, karena Jakarta sudah tidak layak lagi menjadi sebuah ibu kota negara yang besar seperti Indonesia. Tak ada yang salah kalau DKI Jakarta pindah ke Kalteng.
Lebih lanjut, Akmal juga menjelaskan, Jakarta juga masih ada peluang untuk menjadi daerah khusus, karena pertumbuhan ekonomi bisnis tetap di Jakarta.
“Sebaiknya yang jadi ibu kota nanti wilayah administratif saja. Biar tak ada kericuhan. Sebab, wilayah administratif tidak ada DPRD,” terang Akmal.
Di sisi lain, Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo menambahkan, zaman Bung Karno sudah dilakukan perencanaan pemindahan ibu kota dan sudah ada simbolisasi tiang. Saat peresmian dan peletakan batu pertama itu, hadir juga duta besar (dubes) Rusia dan dubes AS.
“Jadi sudah ada perencanaan yang matang. Namun, karena peristiwa 1965 dan masalah pembiayaan, akhirnya tak terlaksana. Nah, dalam perencanaan itu, Palangka Raya selain pusat ibu kota, juga menjadi pangkalan pertahanan berbasis angkatan udara,” imbuhnya.
Wakil Kepala Rumah Aspirasi Jokowi (RAJ) Michael Umbas juga meyakini, proses pemindahan pusat pemerintahan itu bukanlah hal yang sulit bagi Presiden Jokowi.
“Kami mendukung dan tak ragu bahwa rencana itu akan terealisasi. Karena sudah banyak hal yang diwujudkan Presiden Jokowi,” kata Umbas dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com (Grup Kalteng Pos.
Umbas juga menuturkan, selama era Jokowi, pembangunan infrastruktur dibangun merata. Baik jalan tol hingga jalan desa, irigasi, bendungan, dan proyek lainnya.
