PALANGKA RAYA-Dari 300 ribu hektare wilayah yang dicadangkan untuk ibu kota, pembangunan infrastruktur dasar menjadi kebutuhan utama. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jaringan listrik, air bersih, hingga jalan mulai dilakukan pada 2020. Diperkirakan ibu kota nanti memerlukan listrik hingga 1.000 megawatt (MW).
Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng Ermal Subhan mengungkapkan, sesuai rencana kerja tindak lanjut (RKTL), persediaan listrik mencapai 650 MW yang terkoneksi antara Kalsel dan Kalteng. Total yang ada (existing) saat ini mencapai 275 MW.
Setelah penetapan ibu kota oleh presiden pada 2019 ini, lanjut Ermal, RKTL dibuat PLN akan bertambah menjadi 1.000 MW dan direncanakan selesai 2020 mendatang. Saat ini, suplai listrik di Kalselteng terbagi dalam zona Palangka Raya (37 MW) dan Kapuas (90 MW), dengan total mencapai 127 MW.
“Ini sudah dibangun di Gunung Mas sebesar 200 MW. Jadi ada kelebihan beban puncak tahun 2022 nanti, dan ada kenaikan mencapai 650 MW untuk persiapan calon ibu kota apabila sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya ketika dibincangi Kalteng Pos, kemarin (15/5).
Dengan jumlah ketersediaan listrik tersebut, kata Ermal, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan ibu kota pemerintahan Indonesia di Kalteng.
Di tempat terpisah, Humas PLN Kalselteng Bayu Aswenda juga mengutarakan, apabila Kalteng ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka PLN akan selalu siap terkait dengan suplai listrik yang dibutuhkan.
“Kalteng dan Kalsel merupakan satu sistem interkoneksi persediaan listrik. Jadi tidak bisa dipecahkan. Tahun 2019 ini sudah ada surplus mencapai 200 MW lebih,” katanya kepada Kalteng Pos.
Meski begitu, akan ada koordinasi lebih lanjut antara PLN selaku penyedia listrik bersama Pemprov Kalteng, sehingga akan ada penyesuaian dari sisi penyediaan infrastruktur kelistrikan hingga suplai.
“Apa yang dilakukan dalam kaitan dengan hal ini, tentunya harus menunggu keputusan dari pusat. Tidak langsung memutuskan. PLN Kalselteng masih menunggu arahan lebih lanjut, karena proses pengkajian masih terus berjalan. Tetapi pada prinsipnya sangat siap,” terangnya.
Jika sudah ada keputusan dari pemerintah pusat, maka dipastikan semua stakeholder terkait akan dikumpulkan untuk melakukan koordinasi. (don/nue/gun/dim/JPC/ce/abe)
