MANAGED BY:
SABTU
30 MEI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Senin, 13 Mei 2019 12:54
KENAPA INI..?? Direktur RSUD Kasongan Dipecat

Diduga Akibat Dana BLUD Miliaran Rupiah

ilustrasi

PROKAL.CO, KASONGAN–Dianggap tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, drg Nor Sanuri Msi yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur RSUD Mas Amsyar Kasongan, secara tiba-tiba dicopot dari jabatan Direktur oleh Bupati Katingan Sakariyas. Selain Nor Sanuri, juga ada dua bawahannya mengalami nasib serupa dicopot dari jabatannya dan dinonjobkan.

Bupati Katingan Sakariyas ketika dikonfirmasi membenarkan pencopotan jabatan Direktur RSUD Mas Amsyar Kasongan dan dua orang bawahannya.

 “Kurang lebih seminggu yang lalu kita berhentikan mereka dari jabatannya,” katanya kepada wartawan, Jumat (10/5).

Ketika ditanya masalah pencopotan tersebut, bupati seakan tidak mau mengungkapkan yang terjadi sebenarnya di rumah sakit tersebut. Dia beralasan, pencopotan itu merupakan kewenangan seorang pimpinan setelah sebelumnya melihat kinerja dan penilaian terhadap yang bersangkutan.   “Masalah hal lain mungkin saja. Tapi tidak perlu saya ungkapkan di sini,” ucapnya.

Ketika ditanya Kalteng Pos, apakah ada keterkaitannya dengan kasus penyelewengan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) oleh Bendahara di RSUD Mas Amsyar, bupati menuturkan tidak ada kaitannya dengan masalah tersebut.

 “Tidak ada. Yang jelas masalah kinerja saja. Sebelumnya kitakan ada rapat-rapat juga membahas masalah kepegawaian,” jelasnya.

Untuk memimpin RSUD Mas Amsyar Kasongan tersebut, kata Sakariyas, dirinya sudah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) yang dipercayakan kepada dr Agnes N Paulina yang sekarang ini menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kasongan II.   “Jadi sudah kita tunjuk dr Agnes,” ungkapnya.

Dari informasi yang berkembang, diduga pencopotan pucuk pimpinan di rumah sakit dan dua pegawainya itu ada kaitannya dengan penyelewengan dana BLUD yang nilainya mencapai miliaran rupiah, dilakukan oleh bendahara rumah sakit itu sendiri, yang kini dalam proses hukum. Sedangkan drg Nor Sanuri sendiri, ketika Kalteng Pos mencoba konfirmasi lewat telepon tidak direspon, begitu juga ketika dihubungi lewat SMS, juga tidak mendapat balasan dari yang bersangkutan. (eri/abe)


BACA JUGA

Senin, 25 Mei 2020 11:52

Ini Data Terbaru Kasus Covid-19 di Kalteng

Berdasarkan data terbaru yang dirilis Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan…

Kamis, 14 Mei 2020 15:04

Jalan Masuk ke Palangka Raya Tutup Total, 700-an Kendaraan Putar Balik

Semenjak pemberlakuan PSBB, semua jalan yang menjadi akses keluar masuk…

Kamis, 14 Mei 2020 15:02

Masih Banyak yang Melanggar Aturan PSBB

PALANGKA RAYA-Hingga hari ketiga penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),…

Rabu, 13 Mei 2020 10:38

PSBB Palangka Raya, Jangan Lupa Penuhi Hak-Hak Warga

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka…

Rabu, 13 Mei 2020 10:33

Mulai Hari Ini, Tak Ada Toleransi, Warga Wajib Mematuhi Aturan PSBB Palangka Raya

"Hari Pertama dan Kedua Penerapan PSBB, Kami Masih Beri Toleransi…

Rabu, 13 Mei 2020 10:27

Syukurlah, Banyak Pasien Covid-19 di Kalteng Mulai Sembuh

PALANGKA RAYA-Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemprov Kalteng meriliskan…

Senin, 11 Mei 2020 11:30

Dari Enam Klaster, Gowa Belum Terselesaikan

Kasus Covid-19 di Kalteng bermula karena impor, yakni adanya masyarakat…

Senin, 11 Mei 2020 11:25

Perwali PSBB Palangka Raya Keluar, Sanksi Langsung Diterapkan

PALANGKA RAYA-Sampai tadi malam (10/5), peraturan wali kota (perwali) sebagai…

Minggu, 10 Mei 2020 13:45

Masih Sosialisasi, Didraf Perwali PSBB Masih Tanpa Sanksi

PENERAPAN Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palangka Raya…

Minggu, 10 Mei 2020 13:43

Ada Wacana Tes Massal OTG dan ODP

LABORATORIUM mikrobiologi untuk tes swab pasien Covid-19 sudah ada dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers