PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng berharap perusahaan besar swasta (PBS) memfasilitasi karyawan dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) pada 17 April mendatang. Agar buruh memilih, perusahaan diminta meliburkan karyawan atau minimal membuat shift atau giliran mencoblos.
Senada dengan itu, Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, pemerintah membangun tempat pemungutan suara (TPS) di perusahaan atau memfasilitasi karyawan mendatangi TPS terdekat. Upaya penyelenggara pemilu membangun TPS di area perusahaan tak menjadi sia-sia, apabila didukung pihak perusahaan dengan memberi waktu bagi buruh untuk memilih (diliburkan atau digilir).
“Dengan begitu para pekerja yang ada di perusahaan setempat bisa menggunakan hak suaranya, guna meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu mendatang,” ungkapnya saat diwawancarai di Aula Eka Hapakat, Selasa (19/2).
Jika memang tidak bisa diliburkan, setidaknya dibuat shift agar ada kesempatan bagi karyawan pergi ke TPS. Tetapi, kata dia, pemerintah akan memberikan peringatan dan sanksi kepada perusahaan yang tidak memfasilitasi karyawannya saat hari pencoblosan.
Pesta demokrasi yang akan digelar dua bulan mendatang itu adalah untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara. Oleh sebab itu, sudah seharusnya setiap warga negara menyalurkan hak pilihnya, karena satu pemilih menentukan masa depan bangsa selama lima tahun ke depan.
“Jika ada perusahaan yang tidak memfasilitasi karyawannnya, maka akan kami panggil (perusahaan) untuk diminta alasan tidak mendukung pemilu ini,” ucapnya.
Dikatakan Fahrizal, pihaknya akan terus memonitor secara berkala terhadap seluruh PBS yang ada di Kalteng. Pasalnya, perusahaan diharapkan selalu kooperatif dan membantu setiap instansi atau lembaga pemerintah dalam menyukseskan pemilu.
“Kami akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah di Kalteng, untuk memastikan pemilih tambahan yang bekerja di perusahaan, benar-benar terjamin dan tercatat sebagai pemilih,” pungkasnya.
Fahrizal memastikan pelaksanaan pemilu di sejumlah PBS di Kalteng berjalan dengan aman. Sementara untuk mengantisipasi adanya intervensi dari pihak tertentu terkait kepentingan politik, menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu.
“Yang namanya tim sukses pasti akan masuk dan memengaruhi pilihan politik pemilih. Namun, apabila masih dalam koridor dan memenuhi syarat, tidaklah masalah,” pungkasnya.
JANGAN ADA PERPECAHAN
Selain itu, sekda juga menegaskan persoalan yang sering muncul akhir-akhir ini, yakni adanya politik uang atau money politic, ujaran kebencian, berita bohong (hoaks), maupun berita berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Tentu hal ini dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa.
“Berbagai gejala ini dapat meresahkan warga dan merusak budaya demokrasi yang selama ini telah berkembang dengan baik di Indonesia,” ucapnya.
Ditambahkannya, melihat kondisi itu, pihaknya mengimbau masyarakat Kalteng agar tidak mudah terpancing dengan berita maupun isu yang masih belum jelas kebenarannya. Masyarakat mesti bisa menyaring secara bijaksana berbagai informasi yang masuk.
“Jangan justru ikut menyebarkan dan meneruskan berita yang tidak jelas itu,” ungkapnya.
