MANAGED BY:
KAMIS
19 SEPTEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Sabtu, 22 September 2018 14:13
Kok Bisa Ya…? Ada Perusahaan Tambang yang ‘Buta’ PPM
Meski sebagian perusahaan patuh menjalankan seluruh kewajibannya, namun masih ada saja perusahaan yang tak memberdayakan masyarakat sekitar. Bahkan tidak menyediakan uang jaminan reklamasi maupun reklamasi pascatambang. (DOK/KALTENG POS)

PROKAL.CO, PERUSAHAAN pertambangan diwajibkan melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), sebagaimana amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang PPM. Namun, masih ada saja perusahaan yang tidak mengetahui program PPM.

“Mengenai data pelaksanaan PPM, itu merupakan kajian Ombudsman pusat. Mereka sudah dapat datanya,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Kalteng, Thoeseng T Asang kepada Kalteng Pos, Jumat (21/9).

Thoeseng mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari data yang didapat oleh Ombudsman pusat, ternyata ada perusahaan tambang yang tidak mengetahui alias ‘buta’ mengenai kewajiban PPM. Padahal, aturan mengenai PPM sudah jelas.

“Saya dengar dari infromasi teman di pusat, perusahaan kaget adanya PPM itu. Entah ada yang baru tahu, atau pura-pura tidak tahu saja. Mungkin juga tidak pernah disampaikan pimpinannya. Pimpinan ini kan tidak berada di tempat. Yang di lapangan hanya pelaksana saja,” urainya.

Dia mengungkapkan, data yang sudah didapatkan oleh Ombudsman pusat, akan dilakukan kajian hukum dan kajian akademik. Hasilnya akan dibuat semacam laporan atau makalah untuk diserahkan kepada pemerintah.

“Setelah mendapat data nanti, teman-teman akan membuat kajian hukum dan kajian akademis. Akan dibuat dalam bentuk laporan atau makalah yang akan diberikan kepada presiden, kementerian terkait, dan pemprov,” jelas dia.

Dikatakannya, kajian itu juga akan diberikan kepada DPRD Kalteng, sebagai pertimbangan untuk membuat peraturan daerah (perda). Agar lebih kuat lagi.

“Juga diserahkan ke DPRD sebagai pertimbangan untuk membuat regulasi terkait PPM ini. Jangan hanya peraturan menteri saja,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, saat ini banyak perusahaan yang ingin memperpanjang izin atau mengurus izin baru. Ada juga yang sedang mengajukan izin terkait penambahan lahan. Di sinilah peran pemerintah bisa mendesak perusahaan, untuk membuat blue print dan melaksanakan PPM. Merupakan ranah Ombudsman untuk mendorong dan memberikan saran kepada pemerintah, agar pengusaha tambang melaksanakan PPM sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Saya ingin pemerintah mengevaluasi kembali perusahaan-perusahaan tambang yang ada, dan mewajibkan pelaksanaan PPM itu. Sebab PPM itu memang wajib. Saya yakin pak gubernur ada membuat SOP. Kalau perusahan tidak melaksanakan PPM, mungkin perpanjangan izinnya tidak dikabulkan,” jelas dia.

Thoeseng mengungkapkan, bagi Ombudsman, pelaksanaan PPM itu sangat penting bagi perusahaan tambang. Ombudsman sendiri terus melakukan pengawasan ke arah pelaksanaan itu.

Berdasarkan Pasal 25 Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016, bagi perusahaan yang tidak melaksanakan PPM sesuai ketetuan yang berlaku, maka akan diberikan sanksi administrative, mulai dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan tambang, hingga pencabutan izin pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK).(uni/ce/abe)


BACA JUGA

Rabu, 18 September 2019 15:13

GAWAT..!! Karena Pekatnya Asap, Heli Water Bombing Lumpuh

SAMPIT- Helikopter Water Bombing tidak bisa melakukan pemadaman di Kabupaten…

Rabu, 18 September 2019 13:58

Diduga Cemburu, Suami Tuduh Istri Selingkuh hingga Bakar Rumah

SAMPIT - Kebakaran rumah terjadi di Jalan Podang, RT 20/RW…

Rabu, 18 September 2019 13:55

Di Palangka Raya, Satu Meninggal Akibat Asap Pekat

PALANGKA RAYA- Satu warga diduga menjadi korban pekatnya kabut asap…

Selasa, 17 September 2019 16:20

64 SUTT Terdampak Karhutla

Karhutla selain melumpuhkan penerbangan, transportasi darat, transportasi air, juga mulai…

Selasa, 17 September 2019 15:23

Bandara Lumpuh, Jalur Air Rawan

SAMPIT- Pemkab Kotim sudah menetapkan status tanggap darurat. Jarak pandang…

Selasa, 17 September 2019 15:17

Asap Kian Pekat, Layak Tanggap Darurat

PALANGKA RAYA-Kondisi asap di Kota Palangka Raya dua hari beruturut-turut…

Senin, 16 September 2019 15:10

Kotim Naikkan Status Jadi Berbahaya, Palangka Raya Belum

BERBAHAYA. Begitu kategori kualitas udara di Kota Palangka Raya dan…

Senin, 16 September 2019 13:50

Tak Ada Lagi Ruang Bebas Asap, Jangan Menunggu Kami Mati!

PALANGKA RAYA – Ancaman Presiden RI Joko Widodo terkait pemecatan…

Senin, 16 September 2019 12:13

Warga Kalteng Memburu Udara Segar

BATITA itu duduk di pangkuan ibunya. Didekap hangat. Perawat berusaha…

Senin, 16 September 2019 01:13

Kalimantan Ditutupi Asap, Penerbangan Lumpuh

PALANGKA RAYA - Kabut asap akibatan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*