MANAGED BY:
MINGGU
23 FEBRUARI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Sabtu, 22 September 2018 14:13
Kok Bisa Ya…? Ada Perusahaan Tambang yang ‘Buta’ PPM
Meski sebagian perusahaan patuh menjalankan seluruh kewajibannya, namun masih ada saja perusahaan yang tak memberdayakan masyarakat sekitar. Bahkan tidak menyediakan uang jaminan reklamasi maupun reklamasi pascatambang. (DOK/KALTENG POS)

PROKAL.CO, PERUSAHAAN pertambangan diwajibkan melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), sebagaimana amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang PPM. Namun, masih ada saja perusahaan yang tidak mengetahui program PPM.

“Mengenai data pelaksanaan PPM, itu merupakan kajian Ombudsman pusat. Mereka sudah dapat datanya,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Kalteng, Thoeseng T Asang kepada Kalteng Pos, Jumat (21/9).

Thoeseng mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari data yang didapat oleh Ombudsman pusat, ternyata ada perusahaan tambang yang tidak mengetahui alias ‘buta’ mengenai kewajiban PPM. Padahal, aturan mengenai PPM sudah jelas.

“Saya dengar dari infromasi teman di pusat, perusahaan kaget adanya PPM itu. Entah ada yang baru tahu, atau pura-pura tidak tahu saja. Mungkin juga tidak pernah disampaikan pimpinannya. Pimpinan ini kan tidak berada di tempat. Yang di lapangan hanya pelaksana saja,” urainya.

Dia mengungkapkan, data yang sudah didapatkan oleh Ombudsman pusat, akan dilakukan kajian hukum dan kajian akademik. Hasilnya akan dibuat semacam laporan atau makalah untuk diserahkan kepada pemerintah.

“Setelah mendapat data nanti, teman-teman akan membuat kajian hukum dan kajian akademis. Akan dibuat dalam bentuk laporan atau makalah yang akan diberikan kepada presiden, kementerian terkait, dan pemprov,” jelas dia.

Dikatakannya, kajian itu juga akan diberikan kepada DPRD Kalteng, sebagai pertimbangan untuk membuat peraturan daerah (perda). Agar lebih kuat lagi.

“Juga diserahkan ke DPRD sebagai pertimbangan untuk membuat regulasi terkait PPM ini. Jangan hanya peraturan menteri saja,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, saat ini banyak perusahaan yang ingin memperpanjang izin atau mengurus izin baru. Ada juga yang sedang mengajukan izin terkait penambahan lahan. Di sinilah peran pemerintah bisa mendesak perusahaan, untuk membuat blue print dan melaksanakan PPM. Merupakan ranah Ombudsman untuk mendorong dan memberikan saran kepada pemerintah, agar pengusaha tambang melaksanakan PPM sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Saya ingin pemerintah mengevaluasi kembali perusahaan-perusahaan tambang yang ada, dan mewajibkan pelaksanaan PPM itu. Sebab PPM itu memang wajib. Saya yakin pak gubernur ada membuat SOP. Kalau perusahan tidak melaksanakan PPM, mungkin perpanjangan izinnya tidak dikabulkan,” jelas dia.

Thoeseng mengungkapkan, bagi Ombudsman, pelaksanaan PPM itu sangat penting bagi perusahaan tambang. Ombudsman sendiri terus melakukan pengawasan ke arah pelaksanaan itu.

Berdasarkan Pasal 25 Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016, bagi perusahaan yang tidak melaksanakan PPM sesuai ketetuan yang berlaku, maka akan diberikan sanksi administrative, mulai dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan tambang, hingga pencabutan izin pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK).(uni/ce/abe)


BACA JUGA

Sabtu, 22 Februari 2020 10:35

Pilgub Kalteng Tanpa Calon Independen

PALANGKA RAYA-Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun…

Jumat, 21 Februari 2020 14:25

Ayu, Tetap Semangat meski Sering Dikucilkan

Siapa yang bisa melawan takdir. Manusia hanya bisa menjalani dan…

Jumat, 21 Februari 2020 10:09

Keracunan Massal di SD, Polisi Selidiki, Bupati Bilang Begini ke Pelaku UKM

SETELAH menerima informasi, Polres Kotawaringin Timur (Kotim) langsung turun melakukan penyelidikan,…

Jumat, 21 Februari 2020 10:04

Syukuran Ultah, Mendadak Puluhan Murid Muntah-Muntah

SAMPIT- Kamis 20 Februari 2020, merupakan hari bahagia bagi dua murid…

Jumat, 21 Februari 2020 10:02

Dituntut 7 bulan dan Denda Rp50 Juta, Terdakwa Karhutla Minta Keringanan

NANGA BULIK-Tukiman hanya bisa duduk pasrah saat jaksa membacakan tuntutannya.…

Kamis, 20 Februari 2020 10:44

Perusahaan yang Menggarap Lahan di Luar HGU, Walhi Desak Sanksi

PALANGKA RAYA-Polemik antara masyarakat Desa Sebabi dengan PT Sukajadi Sawit…

Rabu, 19 Februari 2020 10:14

Kendaraan Ditarik Debt Collector, Laporkan Polisi

Kapolres Kobar AKBP E Dharma B Ginting: “Laporkan ke Kami,…

Selasa, 18 Februari 2020 13:59

Panik..!! Tapi Terdiam Mematung saat Rumah Terbakar

PURUK CAHU-Warga Muara Sumpoi Kecamatan Murung digegerkan dengan peristiwa kebakaran…

Selasa, 18 Februari 2020 13:58

Potensi Ada, Tinggal Promonya

PALANGKA RAYA- Amelia Nurmawati Edmil akan tampil pada grand final…

Selasa, 18 Februari 2020 13:54

Tawon Berbahaya Ini Buat Sarang di Kursi, Pemiliknya Disengat di Kepala

PALANGKA RAYA - Tim Rescue dari Dinas Damkar dan Penyelamatan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers