MANAGED BY:
RABU
18 MEI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

ARTIKEL

Selasa, 13 Maret 2018 10:25
Plasma, Nikmatnya setelah Meninggal
Suyanto

PROGRAM kemitraan perusahaan besar swasta (PBS) sawit melalui plasma masih menjadi polemik. Plasma yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup petani di sekitar kebun, justru menimbulkan banyak masalah. Dari puluhan kebun plasma di Kalteng, hanya sebagian kecil yang sudah memberikan manfaat. Jumlah pembagian dari hasil plasma pun sangat kecil. Jauh dari yang diharapkan petani.

Pembangunan plasma merupakan amanat Undang Undang (UU) nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan. Mulai tahun 2007, perusahaan swasta yang membuka kebun inti sawit, wajib membangun plasma seluas 20 persen  dari luas hak guna usaha (HGU). Namun, sejak berlakunya Permentan nomor 98 tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan, plasma masyarakat dapat dibangun dari lahan di luar konsesi. Luasnya sama. Setara dengan 20 persen dari HGU.

Artinya lahan kebun plasma ini bisa 20 persen dari luas lahan HGU perusahaan. Tapi juga bisa di luar HGU. Perusahaan juga bisa memanfaatkan lahan milik desa atau tanah adat yang belum tergarap. Yang terpenting luasnya 20 persen dari luas kebun inti. Ini adalah amanat undang-undang. Mestinya perusahaan sawit yang belum membangun kebun plasma, bisa dituntut secara hukum karena melanggar UU.

Dari ratusan PBS sawit yang beroperasi di Kalteng, hanya sebagian kecil yang sudah membangun plasma. Alasanya bermacam-macam. Ada yang menyebutkan karena lahan yang dicadangkan untuk plasma masih masuk kawasan hutan. Kemudian ada juga yang beralasan belum mendapat dana pihak ketiga untuk membiayai plasma. Ada juga perusahaan tidak membuka plasma, karena takut menimbulkan masalah di kemudian hari. Ironinya, sebagian kecil perusahaan yang sudah membangun plasma, juga belum bisa menyejahterakan petani di sekitarnya.

Benarkah plasma tidak memberikan manfaat bagi masyarakat? Sebenarnya tujuan awal kebun plasma sangat mulia. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat anggota plasma. Sayangnya, petani anggota plasma baru akan menikmati hasil plasma secara full setelah meninggal dunia. Lho kok bisa? Ceritanya begini. Pola kemitraan plasma ini, perusahaan bekerja sama dengan koperasi yang didirikan para petani anggota plasma. Yang menandatangani kerja sama adalah pengurus koperasi dengan perusahaan.

Regulasi pemerintah, biaya operasional kebun plasma Rp30 juta/hektare hingga berumur 48 bulan. Biaya itu mulai dari membuka lahan sampai biaya panen perdana berumur 49 bulan. Sekarang muncul regulasi baru biaya operasional kebun plasma Rp50 juta/hektare hingga umur 48 bulan. Dana untuk membangun plasma itu biasanya perusahaan menggandeng pembiayaan. Jaminannya adalah lahan 20 persen dari HGU atau di luar HGU yang dikelola masyarakat melalui koperasi.

Setelah plasma panen, hasilnya dijual ke kebun inti. Terkadang perusahaan inti membeli buah sawit dengan harga sesuka-sukanya. Alasannya, karena buah belum masak. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan acuan harga buah sawit. Tapi yang sering terjadi, petani tidak mengetahui harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dikeluarkan pemerintah. Berapa pun harga yang dikeluarkan perusahaan, itulah harga yang diterima petani.

Hasil penjualan buah sawit ini, akan dipotong pinjaman biaya operasional dan bunganya. Seringkali pengurus koperasi tidak mengetahui, jika biaya operasional plasma dari pinjaman. Koperasi harus menanggung beban utang ditambah bunga, yang besarnya sekitar  9 persen bahkan lebih per tahunnya. Ketika belum ada pembiayaan yang mau mendanai kebun plasma, maka biaya operasional ditanggung perusahaan inti. Lucunya, pinjaman pihak ketiga belum ada, tapi koperasi sudah harus membayar bunga setiap bulannya. Ini berarti, perusahaan inti tak ubahnya rentenir yang mencekik anggota plasma.

Selain dipotong pinjaman, hasil penjualan buah sawit  itu masih dipotong lagi biaya pekerja, pemupukan, penyemprotan, ongkos angkut, pemanenan dan infastrukturnya. Tidak hanya itu. Hasil TBS masih harus membayar fee manajemen 5 persen dari hasil panen yang dipotong langsung dari hasil penjualan buah. Jika hasil buah sawit lagi tidak bagus, maka petani tidak menikmati hasilnya. Justru akan menambah beban piutangnya. Karena biaya operasional lebih besar dari hasil panennya. Selisih biaya ini yang dibebankan kepada anggota koperasi.

Skema pembagian hasil TBS plasma yang lazim berlaku, yakni 30 persen untuk petani anggota koperasi plasma. Tiga puluh persen untuk membayar piutang bank atau berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank. Empat puluh persen untuk biaya operasional kebun. Biasanya dari 40 persen ini, masih ada hak petani 5 persen untuk tabungan yang disimpan di bank. Tabungan ini kelak akan diberikan setahun sekali pada saat rapat perhitungan sisa hasil usaha (SHU).

Pembagian hasil TBS plasma ini, akan menguntungkan petani jika pembagiannya bruto. Artinya begitu panen, berapa pun hasilnya langsung dipotong 30 persen untuk petani. Jika skema ini yang diterapkan di kebun plasma, maka petani akan benar-benar merasakan manfaat pembangunan kebun plasma. Hanya saja, perusahaan  sering kali tidak mau jika pemotongannya secara bruto. Perusahaan menginginkan pembagian hasil TBS secara neto. Maksudnya, pembagian untuk anggota koperasi plasma dilakukan setelah dipotong piutang bank dan biaya operasional.

Ini yang membuat petani bertahun-tahun menjadi anggota plasma, tapi tidak pernah menikmati hasilnya. Petani baru akan mengenyam nikmatnya plasma, setelah piutang di bank lunas dan hasil TBS meningkat. Ini perlu waktu yang panjang sekali. Kira-kira 15-20 tahun umur pohon sawit. Jika menjadi anggota plasma umurnya 45 tahun, tidak menutup kemungkinan, setelah meninggal dunia baru menikmati hasilnya. Belum lagi jika hasil TBS setiap bulanya tidak sesuai target. Maka petani akan terus menanggung utang. Utang terhadap bank dan utang biaya operasional ke kebun inti. Sebab biaya operasional tidak akan pernah berkurang. Meskipun jalan, jembatan dan drainase sudah bagus, tetap saja ada komponen biaya pemeliharaan infrastruktur.

Di beberapa daerah, disinyalir hasil TBS plasma sering digunakan untuk dana taktis kebun inti. Tidak menutup kemungkinan, perusahaan sawit menjadi ladang bagi oknum-oknum di tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten bahkan provinsi. Celakanya lagi, biaya mengurus izin dan internain untuk menjaga hubungan dengan relasi, juga menggunakan dana hasil kebun plasma. Kebun inti tidak mungkin akan mengeluarkan biaya taktis yang begitu besar. Karena hitungan adalah bisnis. Berapa besar investasi mereka dan berapa banyak yang mereka dapatkan. Jika perusahaan sawit milik asing, maka akan lebih sulit lagi mengeluarkan dana taktis. Orang asing tidak mengenal istilah dana taktis. Perusahaan hanya akan mengeluarkan dana sesuai program.

Carut-marut kebun plasma bisa diatasi. Pemerintah harus turun tangan membuat regulasi. Pembagian hasil TBS dengan petani dilakukan secara bruto bukan neto. Pemerintah harus memberikan kemudahan mengurus sertifikat tanah untuk plasma. Perbankan hanya memberikan pinjaman jika lahan plasma yang menjadi agunan bersertifikat. Perbankan juga harus memberikan kredit dengan bunga yang terjangkau petani.Pemerintah harus membebaskan lahan dari kawasan hutan menjadi kawasan untuk peruntukan lain. Untuk mengawasi keseriusan perusahaan sawit membangun plasma, maka harus dibentuk sebuah badan khusus. Badan inilah yang akan melaporkan seluk-beluk plasma kepada pemerintah.

Cara lain, koperasi plasma menyiapkan lahannya, pemerintah membantu perizinannya dan mencarikan dana pinjaman. Koperasi plasma yang menggarap lahannya bersama anggotannya dengan sistem upah.  Hasil TBS juga bisa dijual ke perusahaan mana saja, tentu dengan harga yang bersaing. Pola seperti ini adalah upaya untuk memutus rantai masalah kebun plasma dengan perusahaan. Selain itu, akan membuka lapangan pekerjaan secara nyata di perdesaan. (*/ce)


BACA JUGA

Minggu, 13 Maret 2022 15:14

Pelaku Minyak Tanah Oplosan Divonis 5 Bulan Kurungan

Faisal Rizal Amin Hisma, terdakwa kasus pidana memalsukan bahan bakar…

Sabtu, 12 Maret 2022 11:12

Disarankan Minum Kopi Pada Pertengahan Hingga Akhir Pagi

Kopi menjadi salah satu minuman mengandung kafein yang populer di…

Sabtu, 12 Maret 2022 11:07

Ritual Pengambilan Tanah untuk Pembangunan IKN Nusantara, Tanah Tempat Pertapaan Tjilik Riwut Dipilih Mewakili Kalteng

Peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara (IKN) akan dilaksanakan…

Kamis, 03 Maret 2022 14:48

Perjalanan Umrah di Tengah Merebaknya Varian Omicron, Cuci Mata dari Balik Jendela

Kondisi cuaca di Kota Madinah cukup sejuk. Mungkin ini juga…

Jumat, 25 Februari 2022 12:04

Dorrr..!! Pelaku Jambret Langsung Terkapar, Lalu Jalannya Ngesot..!!

Berakhir sudah pelarian dua pelaku jambret  di Jalan Garuda Kota…

Selasa, 15 Februari 2022 13:16

WAJIB..!! Sekolah di 5 Kelurahan Zona Merah di Palangka Raya Wajib PJJ

 Dinas pendidikan Kota Palangka Raya menerbitkan surat edaran penyesuaian pelaksanaan…

Rabu, 02 Februari 2022 13:14

Perayaan Imlek di Kalteng Berjalan Khidmat, Semoga Hari Esok Lebih Baik

PALANGKA RAYA-Tahun ini merupakan kali kedua bagi warga Tionghoa merayakan…

Rabu, 02 Februari 2022 12:43

Tim Mulai Turun Lakukan Pemeriksaan LKPD Pemprov dan Kabupaten Kota di Kalteng

PALANGKA RAYA-Dalam undang-undang (UU) disebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)…

Rabu, 10 November 2021 16:43
Sidang Dugaan Tipikor Robohnya Tembok Penjara

JPU: Tak Ada Fakta yang Disembunyikan

PALANGKA RAYA-Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Sukamara, Enggar…

Jumat, 30 Juli 2021 13:03

Kurang Barcode, Surat Bebas Covid-19 Dicurigai Palsu

PALANGKA RAYA-Kasus dugaan pemalsuaan surat bebas Covid-19 yang tertangkap di…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers