PALANGKA RAYA - Pengurus Besar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalteng, menggelar Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) di Kalawa JS Con, Rabu (24/1) pukul 11.00 WIB.
Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu), Bambang DH menyampaikan tujuan digelarnya Rakerdasus ini untuk mempersiapkan mesin partai, menjelang perhelatan pesta demokrasi yang digelar serentak di Kalteng.
“Dari 171 daerah se Indonesia yang melaksanakan Pilkada 2018 serentak, PDIP hanya mengusung paslon di 164 daerah,” kata Bambang dalam sambutannya saat itu.
Adapun alasan PDIP tidak mengusung paslon di 171 daerah, disebabkan di 5 daerah, PDIP tidak memiliki kursi dan di 2 daerah tidak sempat mengusung paslonnya.
Khusus di Kalteng yang mana PDIP dapat mengusung paslonnya di 10 kabupaten 1 kota, dihadapan ratusan pengurus dan paslon Bambang mengimbau agar semuanya dapat mempersiapkan strategi sebelum berkompetisi pada Pilkada 2018 Kalteng.
Bambang juga meminta agar pengurus beserta fungsionaris partai, sampai ke tingkat desa dan kelurahan agar dapat selalu bersiaga di daerahnya masing-masing.
“Terlebih pada saat pelaksanaan Pilkada 2018, karena sudah menjadi suatu kewajiban dari seluruh perangkat partai dapat bertempur dan memenangkan Pilkada 2018,” tegasnya.
Dalam Rakerdasus ini dihadiri oleh ratusan pengurus, pasangan calon (paslon) yang diusung PDIP, dari kabupaten kota dan provinsi se-Kalteng.
Terpisah Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan dengan melaksanakan sekolah partai, maka pihaknya mengajarkan kepada semua kader tentang strategi untuk mencari sebuah solusi dengan cara gotong royong.
“Tetapi kami menyadari pilkada memerlukan biaya, sehingga di dalam peraturan partai yang ada namanya dana gotong royong yang dipakai untuk pemenangan pemilu dan dilaporkan kepada pasangan calon, sehingga penggunaannya bukan merupakan mahar politik,” jelasnya.
Selain itu, PDIP memiliki tradisi yang baik yaitu bagi kepala daerah yang memiliki prestasi yang baik, maka akan dicalonkan kembali dengan memberikan kesempatan kepada setiap kader yang ada.
“Demikian pula di tingkat nasional, ketika rakyat memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo, maka tentu saja partai juga akan memberikan kesempatan kepadanya. Tetapi oleh kongres, mandat itu diberikan kepada Megawati untuk mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden pada momentum yang tepat,” jelasnya. (nue/b-5/iha)
