MANAGED BY:
KAMIS
27 JANUARI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

ARTIKEL

Jumat, 02 Juni 2017 22:38
Refleksi Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017: Menggugat Keadilan Sosial di Indonesia

Oleh: Farid Zaky Yopiannor S.Sos, M.Si *

Farid Zaky Yopiannor S.Sos, M.Si

PILKADA Jakarta memang sudah berakhir, namun demikian dampak yang dirasakan setelahnya seolah masih menjadi bola panas yang mengguncang diskursus publik di daerah. Aksi-aksi di beberapa daerah menggambarkan bola panas masih menggelinding dengan skala yang masih sukar untuk diprediksi.

Isu tentang toleransi vs intoleransi, suka tidak suka menjadi isu sentral belakangan ini karena sebagian oknum haus kekuasaan memanfaatkan sentimen identitas demi kepentingannya. Kedewasaan demokrasi kita sedang diuji dalam menghadapi polemik terkait politik identitas tersebut.

Sangat disayangkan polemik politik identitas sebagai dampak Pilkada Jakarta sudah melampaui batas-batas wilayah di Indonesia sehingga toleransi yang kita rawat tengah berada di ujung tanduk.

Kini di beberapa daerah kriminalitas kian meningkat kemudian muncul (kembali) kelompok separatis yang mengancam NKRI dan ekspresi lainnya yang menggambarkan ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Bila kita cermati dengan seksama polemik tersebut sejatinya berpangkal pada ketimpangan dan ketidakadilan sosial di Indonesia. Klimaks dari hal tersebut adalah lahirnya rasa saling tidak percaya (distrust) baik antar warga bangsa Indonesia maupun antar rakyat vs penguasa.

Sila kelima dari Pancasila dengan tegas dan meyakinkan bahwa keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu mutlak adanya. Maka kewajiban bagi negara untuk menjamin keadilan tersebut merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Merujuk catatan Profesor Mudrajad Kuncoro, selama lebih dari 5 dasawarsa terakhir tren ekonomi Indonesia masih cenderung terpusat secara geografis ke Kawasan Barat Indonesia (KBI). Data BPS hingga triwulan II 2016 menunjukkan, struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 58,81 persen, diikuti Pulau Sumatera sekitar 22,02 persen. Kawasan Timur Indonesia (KTI) hanya menyumbang sekitar 7,61 persen. Dengan kata lain, ketimpangan antar wilayah dan pulau (masih) terus berlangsung.

Indikator yang juga sering dipakai untuk mengukur ketimpangan pembangunan adalah indeks rasio gini. Ketimpangan distribusi pendapatan yang kian menganga lebar juga tercermin dari rasio gini yang menunjukan angka yang masih tinggi.

Menurut Sri Mulyani, ketimpangan yang terjadi di Indonesia saat ini dapat dilihat dari masih tingginya gini rasio, yaitu menggambarkan ukuran ketimpangan dengan nilai berkisar antara nol hingga satu. Makin tinggi indeks gini, menunjukkan besarnya ketimpangan. Rasio Gini Indonesia saat ini mencapai 0.39 dan menurutnya itu masih sangat tinggi dan mengkhawatirkan.

Berdasarkan survei Asian Development Bank (ADB), dari jumlah sekitar 240 juta penduduk, 20 persen merupakan kelompok kaya. Meskipun persentasenya paling sedikit, namun kelompok ini yang menikmati porsi terbesar dari hasil pembangunan, yakni mencapai 48 %.

Kelompok menengah yang sekitar 40 % dari populasi, menikmati sekitar 36 % kue pembangunan.

Sedangkan 40 % kelompok masyarakat hampir miskin, miskin, dan sangat miskin, ternyata hanya menikmati 16 % kue pembangunan.

Data dan fakta diatas sudah lebih dari cukup menggambarkan ketidakadilan sosial di Indonesia. Persoalan demikian menurut penulis yang menjadi pangkal dari persoalan mengapa ‘kegaduhan’ pasca pilkada Jakarta masih sangat terasa di sebagian besar daerah di Indonesia.

Fenomena begal/gangster yang kian meresahkan kita belakangan ini salah satu faktor pemicunya adalah kesenjangan sosial. Pun demikian dengan munculnya gerakan-gerakan separatis yang merongrong kedaulatan NKRI.

Penulis meyakini persoalan kesenjangan sosial, ekonomi, pendidikan yang tidak merata berjalin kelindan dengan munculnya fenomena tersebut.

Mengobarkan (Kembali) Api Pancasila

Pancasila tidak sekadar konsep, tetapi kedalaman makna dan materinya haruslah diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pun Pancasila bukan sekadar teori hampa, melainkan mempunyai kekuatan sebagai pemersatu bangsa untuk mencapai peradaban yang adiluhung.

Ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang telah diuraikan sungguh sangat parah mengoyak sila ke-5 Pancasila. Pelbagai fenomena tersebut secara masif menjadi keprihatinan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Tidak mengherankan jika Pancasila kini menjadi dasar negara yang hanya sekadar formalitas.

Hal itu dikarenakan bahwa Pancasila tidak diamalkan sebagai pandangan hidup, ideologi nasional, dan ligatur dalam berbangsa dan bernegara.

Yudi Latif (2014) melalui bukunya yang berjudul Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan, menggagas pengamalan Pancasila secara konkret. Menurut dia masyarakat adil dan makmur adalah tujuan terakhir dari revolusi Indonesia. Sedangkan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan merupakan bukti paling nyata dari idealitas Pancasila. Jalan untuk mencapai keadilan sosial menghendaki perwujudan negara kesejahteraan ala Indonesia yang tidak saja mengandalkan peran negara secara luas, tetapi juga menghendaki partisipasi pelaku usaha dan masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan.

Melalui kapasitasnya masing-masing, mereka harus bergotong-royong memajukan kesejahteraan umum, membasmi kemiskinan, mengembangkan jaminan pelayanan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa. Perwujudan negara kesejahteraan itu sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara disertai dukungan rasa tanggung jawab yang besar sebagai negarawan. Penulis optimis melalui semangat Hari lahir Pancasila menjadi momen yang tepat bagi titik balik dari jurang ketidakadilan sosial yang terjadi di Indonesia. Pancasila terkhusus Sila ke-5 yang belakangan ini seolah kehilangan makna urgen untuk dikobarkan lagi api semangatnya!

 

*Dosen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan Peneliti Muda Lembaga Kajian Politik & Pembangunan Daerah (IRDEPOS) Kalimantan Selatan.


BACA JUGA

Rabu, 10 November 2021 16:43
Sidang Dugaan Tipikor Robohnya Tembok Penjara

JPU: Tak Ada Fakta yang Disembunyikan

PALANGKA RAYA-Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Sukamara, Enggar…

Jumat, 30 Juli 2021 13:03

Kurang Barcode, Surat Bebas Covid-19 Dicurigai Palsu

PALANGKA RAYA-Kasus dugaan pemalsuaan surat bebas Covid-19 yang tertangkap di…

Jumat, 16 Juli 2021 11:23
Kisah Anggota DPRD yang Terpapar Covid-19

Sudah Divaksin dan Prokes Superketat, Dinyatakan Positif di Kota Orang

Virus korona penyebab Covid-19 terus menyebar tanpa henti. Semua lapisan…

Kamis, 01 Juli 2021 14:01
Penyesalan Sang Ayah yang Tak Percaya Corona

Bingal, Judul Film Pendek Karya Polres Kobar Raih Juara 2 Nasional

Film pendek berdurasi 7 menit ini berhasil menarik perhatian. Jalan…

Kamis, 01 Juli 2021 10:53
Masuk Kalteng Wajib Kantongi Dokumen PCR Negatif Covid-19

Di Kalteng, Oktober Vaksinasi Ditarget Tuntas

PALANGKA RAYA-Melonjaknya kasus Covid-19 di Kalteng beberapa pekan terakhir membuat…

Kamis, 01 Juli 2021 09:52

Surat Edaran Gubernur Keluar, Perusahaan Pelayaran Stop Sementara

Surat Edaran Gubernur Kalteng terhadap pelaku perjalanan masuk Kalteng yang…

Senin, 21 Juni 2021 11:23
Pelantikan Presiden MADN di Kota Cantik

Mantan Bupati Malinau Terpilih Jadi Ketua Majelis Adat Dayak Nasional

PALANGKA RAYA-Setelah menggelar Musyawarah nasional (Munas) Majelis Adat Dayak Nasional…

Senin, 07 Juni 2021 11:26

Demokrat Melejit, Koyem Minta Kader Tak Jemawa

PALANGKA RAYA-Elektabilitas Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum (Ketum)…

Sabtu, 18 Juli 2020 12:44

Disdukcapil Jamin Tidak Ada Data Ganda

PALANGKA RAYA-Kendati sudah melampaui target nasional perekaman Kartu Tanda Penduduk…

Sabtu, 18 Juli 2020 12:22

HUT Palangka Raya, Drainase dan Jalan Jadi Sorotan

Dalam pembangunan infrastruktur Kota Cantik, hal yang paling diperhatikan Fairid…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers