MANAGED BY:
SABTU
28 NOVEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

ARTIKEL

Senin, 13 Maret 2017 23:05
Kebijakan, Rangkap Jabatan dan Jabatan Tambahan di Perguruan Tinggi

Oleh: U.Z. Mikdar *

U.Z. Mikdar

Bila ada kebijakan, tuntutan dan harapan menjadikan lembaga yang berkemajuan dengan tuntutan tingkat akreditasi yang tinggi, tentunya harus didukung semua komponen, tidak saja tuntutan terhadap implementasi visi, misi, program, dan kegiatan yang telah dicanangkan oleh pimpinan itu sendiri, tapi perlu dukungan dari semua komponen perguruan tinggi lainnya. Termasuk otoritas, kualitas manajemen dan pengelolaan serta kepemimpinan pada lembaga itu sendiri. Jangan heran, bila tidak tercapainya lembaga dengan akreditasi dan jaminan mutu yang tinggi, bila kesehatan manajemen pengelolaan dan penguatan sumber daya termasuk kapasitas dosen-nya yang tidak memiliki daya saing dan tidak memiliki daya “jual“.

Tidak diragukan lagi, bahwa kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan sumberdaya manusia memiliki peranan yang strategis dalam berbagai latar disiplin ilmu dan layanan lainnya. Secara empirik ditemukan, ada sejumlah tenaga ahli dan kepakaran dari perguruan tinggi menjadi bagian penting untuk “diwakafkan“ dosen-nya pada berbagai lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Dengan kepakarannya dan keahliannya diminta untuk ditugaskan dan diminta untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di berbagai daerah sampai di pusat, mulai tingkatan eselon rendah sampai yang tinggi bahkan menjadi pejabat publik di berbagai tempat lainnya.

Dosen yang menjadi pejabat publik, tenaga ahli (technical assistance) atau bentuk lainnya dan “diwakafkan“ di berbagai departemen dan instansi di pusat maupun daerah tidak saja menjadi “branding“ dan jaminan kredibilitas bagi perguruan tinggi asal dosen bekerja, juga akan memberikan makna dan warna tersendiri dalam memperkuat pembangunan di berbagai bidang. Namun, konsekwensi dari tugas tersebut, akan dihentikan tunjangan fungsionalnya. Seperti dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, pada Pasal 5 (1) tunjangan profesi bagi dosen dihentikan sementara apabila: a. menduduki jabatan struktural ; b. diangkat sebagai pejabat negara;

Di sisi lain, yang berkaitan dengan tugas tambahan dosen, diantara peguruan tinggi ada yang menetapkan bahawa tugas tambahan dosen struktural yang setara atau diatas Ketua Jurusan maupun Program Studi, yaitu untuk jabatan Rektor, wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan, Asisten Direktur Paascasarjana, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Sekretaris Lembaga, Sekretaris Badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Pusat, Sekretaris Pusat. Seorang dosen dimungkinkan untuk melaksanakan tugas tambahan seperti diatas selain melaksanakan tugas utamanya sebagai tenaga fungsional.

---------- SPLIT TEXT ----------

Namun, akan menjadi perdebatan bila seorang dosen selain memangku jabatan fungsional juga menduduki jabatan struktural lebih dari satu jabatan struktural yang dipegangnya. Artinya adalah dosen tersebut melaksanakan tugas dengan rangkap jabatan dalam jabatan struktural. Konsekwensi dari rangkap jabatan strukutural bagi dosen tersebut, akan memiliki dampak tidak saja terhadap konsekwensi hukum, tunjangan, juga dampak sosial bagi lembaga dan dosen itu sendiri. Artinya, akan memungkiankan potensi temuan kerugian bagi lembaga, yang berakhir pada proses hukum. Bila hal tersebut terbukti, maka perlu ada upaya dini untuk bisa mengklarifikasi secara mendalam dengan landasan kaidah-kaidah kelembagaan dan aturan yang ada.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Kamis, 17 Oktober 2013 14:22

Terdakwa Pembunuhan Berlagak Bego

<div> <div>PALANGKA RAYA-Sidang atas kasus pembunuhan yang menimpa Kokon, dengan terdakwa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers