MANAGED BY:
SABTU
28 NOVEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

ARTIKEL

Sabtu, 11 Februari 2017 09:38
Pertanggungjawaban Pilihan Politik

Oleh: Ofis Ricardo, S.H., M.H.

Sangat jauh berbeda sebelum amandemen dimana pemilihan dilakukan secara tidak langsung. Pada periode ini, sistem pemilihan melalui lembaga perwakilan seperti MPR untuk Presiden dan Wakil Presiden serta oleh DPRD untuk Gubernur, Bupati/Walikota. Perubahan fundamental ini disuarakan karena ketidakpuasan rakyat terhadap hasil dari pemilihan tidak langsung tersebut. Pemilu dianggap hanya mementingkan kepentingan segelintir elit dan mengabaikan kepentingan rakyat yang lebih besar.

---------- SPLIT TEXT ----------

Jabatan publik yang dipilih secara langsung yang diamanahkan UUD 1945 yaitu (1) Presiden dan Wakil Presiden, (2) Anggota DPR RI, (3) Anggota DPD RI, (4) Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota. Selain memilih jabatan posisi tersebut, UUD 1945 mengamanahkan Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis yang kemudian UU menerjemahkan kata demokratis tersebut dengan pemilihan langsung.

Pemilihan secara langsung oleh rakyat dianggap lebih meningkatkan kualitas partisipasi serta kedaulatan rakyat di satu pihak dan keterwakilan (representativeness) elit di pihak lain, karena demikian dapat menentukan sendiri siapa yang dianggap pantas dan layak yang akan menjadi pemimpinnya. Kondisi ini sangat berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen yang menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Pergeseran perubahan pelaksana kedaulatan ini membawa dampak ketatanegaraan di mana MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. MPR menjadi lembaga negara yang secara hierarki sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK.

Dampak bagi MPR dari perubahan hierarki ini menjadikan MPR tidak lagi berwenang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Lebih jauh, hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden dari MPR menjadi kepada rakyat. Hal yang sama juga terjadi di tingkat lokal di mana DPRD tidak lagi berwenang memilih Gubernur, Bupati/Walikota serta bertanggung jawab langsung kepada rakyat.

Pemilu dan aspirasi rakyat

Menyandingkan hak rakyat untuk memilih dan dipilih dengan pertanggungjawaban rakyat terhadap pilihannya adalah sama pentingnya. Namun hanya sebagian rakyat yang memahami hal ini. Pemilu hanya dianggap sebagai agenda rutin lima tahunan dan tidak lebih dari itu. Padahal, pemilu sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Kamis, 17 Oktober 2013 14:22

Terdakwa Pembunuhan Berlagak Bego

<div> <div>PALANGKA RAYA-Sidang atas kasus pembunuhan yang menimpa Kokon, dengan terdakwa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers