MANAGED BY:
SABTU
28 NOVEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

ARTIKEL

Sabtu, 11 Februari 2017 09:38
Pertanggungjawaban Pilihan Politik

Oleh: Ofis Ricardo, S.H., M.H.

Bila diibaratkan, peran partai tak ubahnya seperti jembatan, ia menjadi perantara antara rakyat dengan lembaga negara. Partai lah yang menjadi instrumen masyarakat secara terorganisasi yang kemudian menjembati rakyat dengan lembaga negara. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan partai memperjuangkan  dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara adalah sebuah hal yang tidak terpisahkan dengan kerja-kerja mereka yang terwujud pada pejabat publik yang telah mereka usung dalam pemilu.

Dukungan yang diberikan rakyat melalui partai dan pejabat publik tersebut bersifat imperatif yaitu wajib dengan sendirinya. Partai dan pejabat publik memiliki keharusan untuk memperjuangan aspirasi pendukungnya. Rakyat sebagai pemilih hak politik, sosial, dan ekonomi berhak untuk mendapatkan keuntungan dari pejabat publik yang secara langsung didukung rakyat.

---------- SPLIT TEXT ----------

Pejabat publik yang duduk dalam kekuasaan itu harus menjamin kekuasaan yang diemban diselenggarakan menurut Konstitusi dan UU, dengan tetap mempertanggungjawabkan kekuasaannya itu kepada rakyat melalui prinsip akuntabilitas, transparansi, dan cara kerja yang partisipatoris. Huntington menyebut ini sabagai akuntabilitas publik yang merupakan salah satu dari parameter terwujudnya demokrasi, disamping adanya pemilihan umum, rotasi kekuasaan dan rekrutmen secara terbuka.

Pejabat publik yang telah terpilih harus menyadari bahwa dirinya dapat menjadi pejabat karena adanya dukungan rakyat yang secara imperatif harus menggunakan kekuasaannya sebesar-besarnya untuk rakyat. Disisi lain, rakyat sebagai pendukung pejabat publik harus juga mempertanggungjawabkan pilihannya dengan terus mengingatkan dan mengkritik pejabat yang telah ia pilih sebagai bentuk pengawasan atas pilihannya itu. Bila pengawasan ini tidak dilakukan maka yang akan terjadi ialah lahirnya tirani mayoritas dimana aspirasi minoritas diabaikan.

Dalam demokrasi, menjadikan kekuatan politik mayoritas dalam mengambil keputusan sebuah hal yang lazim sepanjang hal tersebut sesuai dengan kehendak umum. Sebuah kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat maka akan berdampak luas bagi seluruh rakyat. Inilah alasan mengapa rakyat harus bertanggung jawab terhadap pilihan politiknya. Pejabat publik yang telah dipilih yang duduk dalam pemerintahan, kebijakannya akan berdampak luas baik bagi yang memilih maupun bagi yang tidak memilih pejabat itu.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Kamis, 17 Oktober 2013 14:22

Terdakwa Pembunuhan Berlagak Bego

<div> <div>PALANGKA RAYA-Sidang atas kasus pembunuhan yang menimpa Kokon, dengan terdakwa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers