MANAGED BY:
MINGGU
29 NOVEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

ARTIKEL

Selasa, 07 Februari 2017 07:20
Ruang Publik Dalam Mengatasi Distorsi Sosial Masyarakat
UZ MIKDAR

Ruang publik dengan dukungan penyediaan fasilitas bermain termasuk fasilitas olahraga yang cukup untuk anak-anak dan anak-anak muda serta dengan penyediaan yang terpadu dengan penguatan nilai-nilai budaya lokal yang ditampilkan, diharapkan adanya penguatan nilai-nilai budaya lokal bagi masyarakat yang majemuk ini, tentunya diharapkan akan terhindar dari “kikisan” budaya luar yang sangat kuat mempengaruhi perilaku sosial anak-anak dan masyarakat.

---------- SPLIT TEXT ----------

Penataan ruang publik dan taman bermain tidak saja sebagai sarana dan wahana rekreasi bagi masyarakat, juga akan memberikan kontribusi terhadap martabat “citra” daerah, masyarakat bahkan profil pemimpin daerah itu sendiri. Oleh karena itu, maka pengelolaan sarana tersebut harus bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman, bahkan nilai edukasi, bahkan kalau perlu nilai ekonomi bagi masyarakat termasuk dalam penguatan nilai-nilai budaya lokal. Maka, peran serta masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya bisa menjadi bagian untuk mengawasi dan menjaganya.

Pengawasan dan pemeliharaan menjadi hal yang sangat penting dalam kelangsungan dan keberadaan ruang publik tersebut,  bisa dilakukan tidak saja menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah atau bentuk lainnya, juga bisa melibatkan kelompok masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam mengawal pengelolaan dan pembangunan daerah itu sendiri.

Berdasarkan alasan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dalam pengelolaan ruang publik atau taman bermain tersebut adalah (1) adanya fasilitas bermain dan olahraga dan lainnya bagi anak dan remaja dengan area yang hijau, bersih dan bebas`rokok;  (2) penataan tempat parkir serta jaminan keamanan bagi publik; (3) menyediakan fasilitas untuk masyarakat yang lanjut usia (Lansia) termasuk yang berkebutuhan khusus; (4) memberikan ruang bagi masyarakat untuk bisa usaha atau berjualan “kuliner” secara nyaman; (5) memunculkan sentuhan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi “icon” atau “trademark” daerah; (6) pengawsaan dan pemeliharaan tidak saja dari pemerintah, juga bisa melibatkan kelompok dan anggota masyarakat lainnya. (Penulis adalah Akademisi Keolahragaan, Pendidikan dan Ilmu Sosial).

 

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 17 Oktober 2013 14:22

Terdakwa Pembunuhan Berlagak Bego

<div> <div>PALANGKA RAYA-Sidang atas kasus pembunuhan yang menimpa Kokon, dengan terdakwa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers