MANAGED BY:
SABTU
28 NOVEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

ARTIKEL

Senin, 23 Januari 2017 10:36
Label Islam Radikal

Oleh: Mukhijab*

Mukhijab

Pertama, apakah kelompok Islam yang terlibat aksi praksis seperti aksi masal menuntut keadilan dalam kasus penistaan agama bisa digolongkan Islam radikal?

Kedua, apakah segelintir orang yang ditangkap atas dugaan terlibat terorisme juga representasi gerakan Islam radikal? Dalam pemahaman sederhana, Roy menekankan, aktivis dan organisasi menjadikan Islam sebagai ideologi politik bagi seluruh kehidupan sosial. Dimensi kekuasaan sangat substansial dan bangunan komunitas (masyarakat) dalam integrasi keimanan dan keesaan Tuhan.

Sampai sejauh itukah gerakan-gerakan sosial dan politik yang dicemaskan pemerintahan Jokowi?

Haruskah Dilabeli?

Sebagai agen CIA yang meneliti dunia Islam, Fuller mengingatkan akan konsekuensi labelisasi oleh pemangku pemerintahan. Ketika presiden mengidentifikasi Islam radikal, muncul opsi (biner) yang mengklaim tidak radikal. Ketika satu orang disebut teroris, antitesisnya orang lain pejuang antiteroris. Pendekatan biner itu melahirkan kebencian, permusuhan, dan kemarahan antarkelompok yang berbeda tipologinya.

Jadi, labelisasi agama sebagai trik politik yang membahayakan keutuhan bangsa tidak hanya memicu perpecahan agama. Ongkos labelisasi agama sangat mahal. Kalau sebagai strategi politik (political call) saja, yang berorientasi pada stabilisasi dan dukungan kekuasaan presiden, alih-alih menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional sebagai topengnya. Haruskah labelisasi terhadap agamanya sendiri? (*)

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Kamis, 17 Oktober 2013 14:22

Terdakwa Pembunuhan Berlagak Bego

<div> <div>PALANGKA RAYA-Sidang atas kasus pembunuhan yang menimpa Kokon, dengan terdakwa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers