MANAGED BY:
SENIN
26 OKTOBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

ARTIKEL

Senin, 23 Januari 2017 10:36
Label Islam Radikal

Oleh: Mukhijab*

Mukhijab

PROKAL.CO,

ISLAM radikal, intoleran, antipluralisme, dan eksklusif masih saja disematkan pada agama samawi tersebut. Karena kebenaran label itu diperdebatkan, kalangan positivistik Islam –yang memandang Islam sepenuhnya sebagai agama (dogma)– mengecap embel-embel tersebut dan mengategorikan sebagai stigmatisasi. Sebaliknya, kalangan Islam liberal –yang menempatkan Islam sebagai ideologi– memandang itu sebagai kebenaran yang berlaku secara parsial.

Tulisan ini membahas labelisasi bertendensi stigmatisasi yang dikaitkan dengan sumber wacana dari kekuasaan (pimpinan negara/presiden), yang merujuk pada pemikiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang fenomena Islam radikal.

Pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PB NU Said Aqil Siroj (11/1) menjadi simpul isu tersebut. Menurut Said, presiden prihatin terhadap fenomena itu dan organisasi yang dipimpinnya ditugasi mengatasinya. Dia berpendapat, orang-orang berpaham radikal seolah-olah tengah mendominasi (pemikiran) lembaga-lembaga pendidikan agama, masjid-masjid, dan targetnya mengubah dasar negara Pancasila menjadi negara agama. Apakah tengara itu faktual atau politisasi agama oleh kekuasaan?

Terdapat beragam labelisasi agama, yang populer Islam fundamentalis, Islam militan, Islam ekstrem, dan Islam radikal. Siapa pelabelnya? Masalah itu berkaitan dengan monopoli pengetahuan; aktornya penguasa, kaum intelektual, dan pemangku keamanan (intelijen, militer, serta polisi). Dalam konteks kepentingan politik, pemerintah paling dominan melakukannya.

Graham E. Fuller (2010), mantan wakil ketua Dewan Intelijen Nasional Amerika Serikat (AS) dan mantan kepala Stasiun Biro Central Intelligence Agency (CIA) di Kabul, mengulas bahwa AS merupakan contoh ideal di mana pemerintahannya sering melabeli aktivis atau gerakan dan negara Islam. Alumnus Harvard University yang kini menjadi analis senior bidang politik itu berpendapat, labelisasi agama bersifat subjektif dan politis.

Dalam A World without Islam, Fuller menyebut Presiden AS George Bush sebagai sosok pemimpin yang piawai melabeli Islam dengan istilah teroris atau organisasi teroris, Islam radikal, dll. Definisinya sesuai selera politik pemerintah maupun personal presiden. ”Terrorism is what I say it,” atau Departemen Pertahanan AS mendefinisikan: i) kekerasan dikategorikan melanggar hukum (unlawful violence) apabila pelakunya aktivis atau organisasi Islam, ii) kekerasan dikategorikan taat hukum (lawful violence) ketika pelaku kekerasan representasi negara AS.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Sabtu, 18 Juli 2020 12:44

Disdukcapil Jamin Tidak Ada Data Ganda

PALANGKA RAYA-Kendati sudah melampaui target nasional perekaman Kartu Tanda Penduduk…

Sabtu, 18 Juli 2020 12:22

HUT Palangka Raya, Drainase dan Jalan Jadi Sorotan

Dalam pembangunan infrastruktur Kota Cantik, hal yang paling diperhatikan Fairid…

Kamis, 16 Juli 2020 11:53

Soal Penanganan Karhutla, Sinergi Pemangku Kepentingan Belum Optimal

PALANGKA RAYA-Sekda Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri memaparkan permasalahan kebakaran hutan…

Jumat, 10 Juli 2020 14:15

Coklit Data Pemilih Pilkada

“Kepastian waktu coklit itu diatur petugas masing-masing. Coklit ini berbasis…

Jumat, 03 Juli 2020 12:19

Warga Tolak Rusunawa Jadi Tempat Isolasi, Ini Alasannya

TAMIANG LAYANG-Warga Jaar, Kecamatan Dusun Timur di Kabupaten Bartim menolak…

Selasa, 30 Juni 2020 12:49

Pilgub Kalteng, Golkar Sodorkan Tujuh Nama

PALANGKA RAYA-Partai Golkar hampir pasti menjatuhkan pilihan kepada petahana H…

Sabtu, 11 Mei 2019 12:11

Pesona Mandau

SENJATA tradisional dari tanah Dayak Kalimantan Tengah ini masih ada dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers