MANAGED BY:
KAMIS
27 FEBRUARI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Sabtu, 09 April 2016 15:35
Upaya Terakhir WIBAWA Pun Kandas, DKPP Tolak Semua Gugatan

Istri dan Anak Ketua KPU Kalteng Tak Terbukti Terlibat

Willy M Yoseph

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pun akhirnya menolak semua gugatan pasangan calon (Paslon) Gubenur dan Wakil Gubernur Kalteng Willy M Yoseph dan Wahyudi K Anwar (WIBAWA), terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, KPU RI, KPU Kalteng dan KPU Kotim.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng Ahmad Syar’i, mengatakan berdasarkan putusan DKPP tanggal 6 April lalu, semua indikator gugatan paslon nomor urut 2 tu terhadap KPU Kalteng, KPU RI dan KPU Kotawaringin Timur (Kotim) tidak terbukti.

“Berdasarkan aduan gugatan mereka Nomor 80 dan 81 itu dan termasuk yang lainnya, DKPP menolak semua gugatan mereka, karena tidak terbukti,” tegas Ahmad Syar’i saat jumpa pers, Kamis (7/4) malam.

Syar’i mengungkapkan, DKPP juga menolak aduan tim WIBAWA terhadap pelanggaran kode etik dugaan terlibatnya istri dan anaknya dalam kampanye mendukung paslon lain, serta keterlibatan anaknya tim sukses paslon tersebut.

---------- SPLIT TEXT ----------

“Itu juga dipatahkan dalam putusan DKPP, karena istri saya di situ bertindak atas nama Ketua umum Percasi, sedangkan anak saya walaupun tercantum namanya di SK tersebut namun faktanya tidak pernah terlibat kegiatan apapun karena sedang kuliah di Jakarta,” beber Syar’i.

Lanjutnya, berdasarkan putusan DKPP RI wajib untuk KPU RI, KPU Kalteng dan KPU Kotim merehabilitasai nama baik institusi mereka semua.

“KPU RI ditugaskan merehabilitasi nama baik KPU Provinsi, KPU Provinsi merehabilitasi nama baik KPU Kotim, karena itu putusan DKPP,” tukasnya.

Sebelumnya tim sukses WIBAWA mengadukan KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kotim atas pelanggaran kode etik sebagai penyelenggaraan inkonstitusional. KPU Provinsi menyuruh membuka kotak suara saat sengketa di Mahkamah Agung (MA) namun tanpa melibatkan tim dari WIBAWA.

Serta saat sidang pleno KPU Kotim, di mana sekitar 41 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kecamatan Antang Kalang, Kotim tidak memenuhi kewajiban 1 DKWK. Kemudian meminta seluruh anggota KPU Provinsi untuk dipecat secara tidak hormat. (ari/ans/nto)

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 08 Oktober 2013 17:47

Pencemaran Udara Teru Meingingkat

<div> <div><strong>PALANGKA RAYA &ndash; </strong>Banyaknya terjadi kebakaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers