MANAGED BY:
MINGGU
21 APRIL
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

METROPOLIS

Rabu, 20 Maret 2019 11:20
Perusahaan Wajib Hargai Bukti Milik Masyarakat
Sugianto Sabran (kanan)

PROKAL.CO, GUBERNUR Kalteng H Sugianto Sabran melalui Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri mengungkapkan, pemerintah provinsi akan siap memfasilitasi konflik dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Salah satunya oleh PT Lifere Agro Kapuas (LAK).

"Berkaitan dengan konflik agraria pertanahan, memang masih cukup banyak terjadi di Kalteng. Namun sebetulnya permasalahan tersebut tinggal dilihat pada masing-masing kasus," kata Sekda di Gedung Kementerian Pariwisata RI, Selasa (19/3).

Dijelaskan sekda, dalam beberapa kasus, ada yang disebut penyerobotan lahan. Tetapi setelah diselidiki, telah ada ganti rugi terhadap pemilik sebelumnya. Namun belakangan ada yang mengaku lagi. Sehingga muncullah dugaan penyerobotan.

"Ada juga dalam kasus tertentu, di mana orang tua telah melakukan ganti rugi, tetapi keturunannya yang meminta ganti rugi lagi. Inilah yang mesti dilihat sebagai permasalahan," tuturnya.

Namun apabila watga yang terlibat permasalahan terkait penyerobotan tanah adat dan lain-lain, mengantongi bukti kepemilikan yang kuat, maka pemerintah berharap perusahaan besar swasta (PBS) wajib menghargai bukti kepemilikan warga itu. Begitu pun sebaliknya. Kami tidak ingin permasalahan tersebut menjadi konflik sosial.

Terkait permasalahan PT LAK dan perusahaan lainnya yang diduga melakukan penyerobotan lahan warga, dirinya mengakui belum mendapat laporan.

"Saya berharap persoalan ini dapat ditangani pada tataran kabupaten. Kami berharap penyelesaian persoalan harus berdasarkan fakta dan data yang autentik. Bukan berdasarkan pengakuan tanpa dasar, "tuturnya.

Selain itu, berdasarkan fakta yang dimiliki baik oleh PBS maupun warga, harus bisa dihormati oleh pihak-pihak yang terlibat.

Ditekankan sekda, dalam sebuah perizinan pastinya memiliki ketentuan. Apabila pada area tertentu merupakan tanah milik warga, maka harus dilakukan pemufakatan.

"Apakah pihak tertentu mau melepaskan lokasi tersebut, itu didasarkan bukti kepemilikan atau tidak. Jika tidak, maka tidak boleh terlalu memaksakan dan mengatur pola melalui kemitraan dan lain-lain. Dengan demikian tidak akan terjadi benturan antara masyarakat dengan perusahaan," sebutnya.

Fahrizal mengingatkan, jangan sampai ada pengakuan berlapis terhadap lokasi yang sama. Hal itu yang perlu diantisipasi demi menghindari terjadinya konflik sosial di kemudian hari. (nue/ce/ala)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 28 Maret 2019 10:14

WADUH..!! Kalteng Peringkat 4 Penderita Stunting se Indonesia

PALANGKARAYA- Saat ini Kalimantan Tengah (Kalteng) menduduki peringkat keempat terburuk…

Rabu, 20 Maret 2019 11:28

Kecam Peredaran Miras Oplosan

PALANGKA RAYA-Bisnis peracikan dan penjualan minuman keras ilegal dan oplosan…

Rabu, 20 Maret 2019 11:25

GEGER..!! Misterius, Tiba-tiba Keluar Darah di Leher Wanita Ini

PALANGKA RAYA-Peristiwa tak terduga dialami oleh aparatur sipil negara bernama…

Rabu, 20 Maret 2019 11:20

Perusahaan Wajib Hargai Bukti Milik Masyarakat

GUBERNUR Kalteng H Sugianto Sabran melalui Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri…

Jumat, 15 Maret 2019 13:48

Kejaksaan Musnahkan Barbuk Puluhan Perkara

PALANGKARAYA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya memusnahkan barang bukti (barbuk)…

Minggu, 10 Maret 2019 12:56

Penduduk Bertambah, Tapi Bentang Alam Sebangau Wajib Dijaga

PALANGKARAYA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian…

Minggu, 10 Maret 2019 12:49

Soal Sampah, Tanggungjawab Pemda Dong..!!

PALANGKA RAYA – Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka…

Minggu, 24 Februari 2019 12:23

Dua Kelompok Tawuran, Ditangkap Lalu Dijemur

 Bundaran Besar mendadak heboh dengan adanya anak Puntun dan Mendawai…

Kamis, 21 Februari 2019 09:58
Orangtua Tak Terima Anaknya Tak Lulus Tes CPNS

Kontroversi CPNS Kapuas Belum Diketahui BKN

PALANGKA RAYA-Hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten…

Kamis, 21 Februari 2019 09:56

Buruh Memilih, PBS Wajib Meliburkan atau Membuat Giliran

PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng berharap perusahaan besar swasta (PBS)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*