MANAGED BY:
MINGGU
24 MARET
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Rabu, 13 Maret 2019 12:33
Selesaikan Sengketa PT KSL lewat Peradilan Adat

PROKAL.CO, KONFLIK antara masyarakat dengan perusahaan besar swasta (PBS) juga terjadi di Kabupaten Barito Timur (Bartim), tepatnya di Desa Bentot, Kecamatan Pantangkep Tutui dan Desa Janah Jari, Kecamatan Awang. Sengketa lahan antara warga setempat dengan PT Ketapang Subur Lestari (KSL) tak kunjung selesai.

Menanggapi persoalan itu, Ketua DPRD Bartim Broelalano memberikan masukan, agar sengketa lahan itu bisa diselesaikan secara musyawarah, tanpa menempuh jalur hukum. Jika pun tidak bisa diselesaikan, lanjut dia, alternatif hukum bisa ditempuh yakni melalui adat.

Politikus PDIP tersebut menilai, selama pertemuan atau RDP yang digelar beberapa kali, tidak kunjung menemukan kesepakatan terkait sengketa lahan. Bahkan pemerintah melalui tim berusaha memediasi dan mengeluarkan rekomendasi. Namun dianggap masih belum memberikan keadilan.

“Pemerintah daerahlah yang memiliki kewenangan terkait permasalahan, dan harus benar-benar tidak berpihak pada siapa pun. Keinginan kami, perusahaan bisa menjalankan aktivitas sebagai pengusaha secara penuh, dan masyarakat yang notabene penduduk wilayah setempat, yang sejak lama hidup dan berladang di situ, mendapatkan haknya dan tidak dirugikan,” ucap Broelalano kepada awak media, usai memimpin RDP antara PT KSL dengan warga di Tamiang Layang, Selasa (12/3).

Menurutnya, masyarakat secara turun-temurun memiliki hak atas lahan yang dipersoalkan. Lantaran keterbatasan pendidikan, mengakibatkan pembuatan legalitas hak kepemilikan tanah terabaikan.

Lanjutnya, keinginan dewan, perusahaan bisa mempertimbangkan segi sosial. Melihat sisi nurani dalam penyelesaian sengketa, bukan mengedepankan ranah hukum positif. Sebab, kata dia, bisa dipastikan bahwa jika hal tersebut dilanjutkan, masyarakat akan kalah.

“Pertimbangan sosial dari pemilik lahan asal, karena mereka merasa memiliki tanah itu dari kakek buyut, meskipun tidak dengan surat-menyurat. Jika tidak bisa diputuskan, kita anjurkan ke ranah adat,” ucapnya.

Broelalano menegaskan, secara undang-undang jelas bahwa hukum adat masih diakui oleh NKRI. Keputusan bisa melalui damang atau mantir adat dan berbagai sisi lain yang bisa ditempuh melalui saksi maupun para tetua di sana.

Diakui wakil rakyat tersebut, perusahaan telah melaksanakan sembilan belas tahapan sebelum mendapatkan HGU. Kewajiban perusahaan berinvestasi lengkap. Tetapi, lanjut dia, perusahaan juga perlu mempertimbangkan segi kemanusiaan terhadap warga lokal pemilik lahan turun-temurun itu. (log/ce/ala)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 08 Oktober 2013 17:47

Pencemaran Udara Teru Meingingkat

<div> <div><strong>PALANGKA RAYA &ndash; </strong>Banyaknya terjadi kebakaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*