MANAGED BY:
MINGGU
24 MARET
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Selasa, 12 Maret 2019 14:48
Dipanggil RDP Bahas Penyerobotan Lahan, PT LAK Dua Kali Mangkir
Ilustrasi perkebunan kelapa sawit

PROKAL.CO, KUALA KAPUAS – Aktivitas perusahaan PT Lifere Agro Kapuas (LAK) tengah menjadi perhatian wakil rakyat di Kabupaten Kapuas. Bagaimana tidak? Perusahaan perkebunan kelapa sawit itu sedang punya setumpuk masalah dengan warga Desa Teluk Hiri dan beberapa desa lainnya. Karena itu, anggota DPRD Kapuas berniat menjembatani pihak perusahaan dengan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan. Dua kali panggilan, PT LAK tak kunjung datang alias mangkir.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas, Darwandie menyebut, masalah antara perusahaan dan masyarakat ini telah berlangsung lama. Namun, lanjut dia, pihak PT LAK tak pernah beriktikad baik untuk mencari solusi atas permasalahan.

"Masalah ini sudah diangkat jauh-jauh hari. Kami pernah melakukan pemanggilan terhadap PT LAK. Bahkan sudah dua kali kami undang ke DPRD ini untuk melakukan rapat dengar pendapat. Maksud kami untuk menjembatani dan mencabut benang merah terkait pengaduan masyarakat tersebut," ucap Darwandie kepada wartawan, kemarin (11/3).

Politikus PPP tersebut membeberkan, banyak warga yang telah menyampaikan laporan kepada Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas. Bahkan melampirkan dan memperlihatkan sertifikat lahan yang dicaplok tanpa kompromi oleh PT LAK.

"DPRD Kabupaten Kapuas bersinergi untuk mendesak terus iktikad baik perusahaan kepada masyarakat. Apabila memang tidak mau, angkat kaki saja dari tanah masyarakat Kapuas," tegasnya. 

Diungkapkannya, sudah jadi rahasia umum bahwa PT LAK ini membangun  usaha di atas tanah masyarakat. Darwandie mengatakan, dirinya pun tak memahami proses perizinanannya seperti apa, sehingga perusahaan  begitu leluasa berada di sana.

Diungkapkannya, berdasarkan pengakuan warga, warga tidak menyerahkan sertifikat tanahnya kepada perusahaan, karena warga tidak ingin mengikuti keinginan perusahaan, baik itu melalui program plasma dan lainnya. Seharusnya, lanjutnya, masyarakat yang tidak ingin ikut tersebut, lahannya tak boleh digarap perusahaan.

"Malah lahan tersebut digarap perusahaan. Sawit sudah tumbuh dan berkembang. Bahkan sudah dipanen. Sedangkan masyarakat tidak mempunyai apa-apa di sana. Untuk mendatangi kebunnya pun sulit. Bayangkan betapa ironisnya," sebutnya sembari geleng-geleng kepala.

Lebih lanjut Darwandie menyebut, persoalan yang sama juga menjerat PT Graha Inti Jaya (GIJ). Pesoalan yang sama, meski aduannya tak sebanyak yang menyasar PT LAK. Sebagai wakil rakyat dan ketua Komisi I, Darwandie menginginkan agar permasalahan antara masyarakat dan perusahaan ini segera diselesaikan secepatnya.

"Saya harapkan permasalahan ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Semua komponen serta stakeholder terkait diminta membantu memfasilitasi. Akan ada sanksi jika perusahaan tidak hadir pada pemanggilan ketiga. Kami bisa melakukan jemput paksa sesuai aturan," tegasnya.

Untuk diketahui, aktivitas PT GIJ dan PT LAK di Kabupaten Kapuas dipertanyakan publik. Pemerintah diminta mengambil sikap, karena kedua perusahaan tersebut dianggap menggarap lahan di luar izin. Hal itu berdasarkan hasil reses perorangan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kapuas Algrin Gasan di Kecamatan Mantangai. Banyak aduan terkait kedua perusahaan tersebut, yang menyerobot lahan masyarakat tanpa adanya ganti rugi.

“Kedua perusahaan ini bermasalah dengan desa. Berdasarkan hasil reses saya kemarin, PT GIJ dinilai diskriminatif atau tidak adil, karena tidak mengakomodasi warga Desa Lamunti agar bisa menjadi humas. Selain itu, juga menyerobot lahan warga,” ungkap Algrin, Minggu (10/3).

Selain itu, PT LAK juga dituding melakukan hal yang sama di Desa Teluk Hiri. Perusahaan itu disebut-sebut melakukan penyerobotan lahan tanpa pertanggungjawaban dan ganti rugi.  Ternyata, tidak hanya satu masalah saja. PT LAK mempunyai banyak masalah dengan masyarakat di desa lain. Salah satunya, aspirasi yang diserap terkait penyerobotan terhadap lahan warga Desa Manusup Hilir. Tanpa kesepakatan, perusahaan langsung melakukan penggarapan. PT LAK juga bermasalah dengan warga Desa Sei Dusun dan Penda Katapi. Warga desa tidak bisa membuat sertifikat lahan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kapuas, karena alasan lahan mereka sudah masuk hak guna usaha (HGU) PT LAK. Padahal lahan warga itu berupa kebun pribadi dan sudah dimiliki turun-temurun. (ndo/ce/ala)


BACA JUGA

Selasa, 08 Oktober 2013 17:47

Pencemaran Udara Teru Meingingkat

<div> <div><strong>PALANGKA RAYA &ndash; </strong>Banyaknya terjadi kebakaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*