MANAGED BY:
SELASA
16 JULI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

METROPOLIS

Kamis, 21 Februari 2019 09:56
Buruh Memilih, PBS Wajib Meliburkan atau Membuat Giliran

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng berharap perusahaan besar swasta (PBS) memfasilitasi karyawan dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) pada 17 April mendatang. Agar buruh memilih, perusahaan diminta meliburkan karyawan atau minimal membuat shift atau giliran mencoblos.

Senada dengan itu, Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, pemerintah membangun tempat pemungutan suara (TPS) di perusahaan atau memfasilitasi karyawan mendatangi TPS terdekat. Upaya penyelenggara pemilu membangun TPS di area perusahaan tak menjadi sia-sia, apabila didukung pihak perusahaan dengan memberi waktu bagi buruh untuk memilih (diliburkan atau digilir).

“Dengan begitu para pekerja yang ada di perusahaan setempat bisa menggunakan hak suaranya, guna meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu mendatang,” ungkapnya saat diwawancarai di Aula Eka Hapakat, Selasa (19/2).

Jika memang tidak bisa diliburkan, setidaknya dibuat shift agar ada kesempatan bagi karyawan pergi ke TPS. Tetapi, kata dia, pemerintah akan memberikan peringatan dan sanksi kepada perusahaan yang tidak memfasilitasi karyawannya saat hari pencoblosan.

Pesta demokrasi yang akan digelar dua bulan mendatang itu adalah untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara. Oleh sebab itu, sudah seharusnya setiap warga negara menyalurkan hak pilihnya, karena satu pemilih menentukan masa depan bangsa selama lima tahun ke depan.

“Jika ada perusahaan yang tidak memfasilitasi karyawannnya, maka akan kami panggil (perusahaan) untuk diminta alasan tidak mendukung pemilu ini,” ucapnya.

Dikatakan Fahrizal, pihaknya akan terus memonitor secara berkala terhadap seluruh PBS yang ada di Kalteng. Pasalnya, perusahaan diharapkan selalu kooperatif dan membantu setiap instansi atau lembaga pemerintah dalam menyukseskan pemilu.

“Kami akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah di Kalteng, untuk memastikan pemilih tambahan yang bekerja di perusahaan, benar-benar terjamin dan tercatat sebagai pemilih,” pungkasnya.

Fahrizal memastikan pelaksanaan pemilu di sejumlah PBS di Kalteng berjalan dengan aman. Sementara untuk mengantisipasi adanya intervensi dari pihak tertentu terkait kepentingan politik, menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu.

“Yang namanya tim sukses pasti akan masuk dan memengaruhi pilihan politik pemilih. Namun, apabila masih dalam koridor dan memenuhi syarat, tidaklah masalah,” pungkasnya.

JANGAN ADA PERPECAHAN

Selain itu, sekda juga menegaskan persoalan yang sering muncul akhir-akhir ini, yakni adanya politik uang atau money politic, ujaran kebencian, berita bohong (hoaks), maupun berita berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Tentu hal ini dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Berbagai gejala ini dapat meresahkan warga dan merusak budaya demokrasi yang selama ini telah berkembang dengan baik di Indonesia,” ucapnya.

Ditambahkannya, melihat kondisi itu, pihaknya mengimbau masyarakat Kalteng agar tidak mudah terpancing dengan berita maupun isu yang masih belum jelas kebenarannya. Masyarakat mesti bisa menyaring secara bijaksana berbagai informasi yang masuk.

“Jangan justru ikut menyebarkan dan meneruskan berita yang tidak jelas itu,” ungkapnya.

Dijelaskannya, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng diharapkan dapat lebih tendorong dalam meningkatkan peran dan fungsi memelihara keamanan dan ketertiban. Tujuannya, kata dia, agar tercipta situasi dan kondisi Kalteng yang damai, aman, dan kondusif menuju Kalteng Berkah.

“Saya mengharapkan agar dapat lebih mendorong kita semua meningkatkan peran dan fungsi kinerja, agar tercipta Kalteng yang damai, aman, dan kondusif menuju Kalteng Berkah,” jelasnya.

Memang secara teknis, tambah dia, yang bertanggung jawab secara formal atas pelaksanaan pemilu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Namun pemprov juga memiliki fungsi sebagai fasilitator dalam pemilu 2019 sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah berperan sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik, melaporkan secara berjenjang kepada pemerintah pusat, serta saling berkoordinasi terkait penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.

Untuk itu, tambah Fahrizal, sesuai tugas dan fungsinya Kesbangpol melakukan deteksi dini terhadap situasi dalam suatu wilayah. Diharapkan peran Kesbangpol dalam pesta demokrasi ini lebih meningkat, terutama koordinasi dengan aparat keamanan, lintas sektor, Bawaslu dan KPU.

“Iya, perlu ada koordinasi. Setiap adanya pergerakan politik di masyarakat, harus dilaporkan,” tambahnya. (abw/ce/abe)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 28 Maret 2019 10:14

WADUH..!! Kalteng Peringkat 4 Penderita Stunting se Indonesia

PALANGKARAYA- Saat ini Kalimantan Tengah (Kalteng) menduduki peringkat keempat terburuk…

Rabu, 20 Maret 2019 11:28

Kecam Peredaran Miras Oplosan

PALANGKA RAYA-Bisnis peracikan dan penjualan minuman keras ilegal dan oplosan…

Rabu, 20 Maret 2019 11:25

GEGER..!! Misterius, Tiba-tiba Keluar Darah di Leher Wanita Ini

PALANGKA RAYA-Peristiwa tak terduga dialami oleh aparatur sipil negara bernama…

Rabu, 20 Maret 2019 11:20

Perusahaan Wajib Hargai Bukti Milik Masyarakat

GUBERNUR Kalteng H Sugianto Sabran melalui Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri…

Jumat, 15 Maret 2019 13:48

Kejaksaan Musnahkan Barbuk Puluhan Perkara

PALANGKARAYA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya memusnahkan barang bukti (barbuk)…

Minggu, 10 Maret 2019 12:56

Penduduk Bertambah, Tapi Bentang Alam Sebangau Wajib Dijaga

PALANGKARAYA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian…

Minggu, 10 Maret 2019 12:49

Soal Sampah, Tanggungjawab Pemda Dong..!!

PALANGKA RAYA – Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka…

Minggu, 24 Februari 2019 12:23

Dua Kelompok Tawuran, Ditangkap Lalu Dijemur

 Bundaran Besar mendadak heboh dengan adanya anak Puntun dan Mendawai…

Kamis, 21 Februari 2019 09:58
Orangtua Tak Terima Anaknya Tak Lulus Tes CPNS

Kontroversi CPNS Kapuas Belum Diketahui BKN

PALANGKA RAYA-Hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten…

Kamis, 21 Februari 2019 09:56

Buruh Memilih, PBS Wajib Meliburkan atau Membuat Giliran

PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng berharap perusahaan besar swasta (PBS)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*