MANAGED BY:
SENIN
10 DESEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Kamis, 08 November 2018 10:14
Akhirnya Kalteng Punya Sekda Definitif

ASN Tersangkut Hukum Pasti Dipecat

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran (kanan) melantik Fahrizal Fitri sebagai Sekda Kalteng di Istana Isen Mulang, Rabu (7/11). (DENAR/KALTENG POS)

PROKAL.CO, PEMPROV Kalteng akhirnya memiliki sekretaris daerah (sekda) Kalteng definitif. Sepeninggalan Siun Jarias 2016 lalu, kursi Sekda Kalteng diduduki pelaksana tugas (Plt) dan penjabat (Pj). Dari akhir 2016 hingga November 2018, jabatan sekda silih berganti. Sebelum Fahrizal Fitri, Mugeni dan Syahrin Daulay terlebih dulu dipercaya sebagai Plt dan Pj Sekda.

Fahrizal Fitri resmi menjabat sebagai sekda definitif setelah dilantik oleh gubernur di Istana Isen Mulang, Rabu (7/11).

“Ini pertama saya melantik sekda. Sebelumnya hanya kepala dinas saja,” ujar Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran saat memberikan sambutan.

Sebelum dilantik sebagai sekda definitif, Fahrizal diangkat sebagai pelaksana tugas sekda pada awal Januari 2018. Berselang beberapa bulan, tepatnya awal Mei 2018, beban dan tugas Fahrizal ditambah dan diangkat menjadi pejabat (Pj) sekda.

Sebelum dipilih dan ditetapkan sebagai sekda definitif, Fahrizal harus bersaing dengan lima pejabat lain di lingkup pemprov. Hingga muncul tiga nama besar untuk diseleksi dan dipilih oleh Presiden RI Joko Widodo.

Dalam sambutannya, gubernur menegaskan, proses pelantikan seorang sekda tidaklah gampang. Membutuhkan energi, waktu, dan proses seleksi panjang, yang diikuti tiga kandidat utama yaitu Sapto Nugroho, Nuryakin, dan Fahrizal Fitri.

“Harapan saya selaku gubernur, karena dapur gubernur ada pada sekda, Bappeda, dan wagub yang dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Hal itu tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak, untuk dapat bekerja keras bersama gubernur dan pihak terkait, berjalan dalam kesinergisan untuk bisa bekerja bersama-sama mencapai Kalteng BERKAH,” tegasnya.

Saat pelantikan tersebut, gubernur memberikan tugas buat Sekda. Terutama membersihkan pungli dan korupsi. Menyangkut hal tersebut, pemprov menonaktifkan pegawai yang terjerat hukum terutama korupsi.

“Kami sudah diarahkan untuk mengirimkan surat ke masing-masing kabupaten/kota. 5 ASN di provinsi dan 50 di kabupaten/kota,” tegasnya.

Menyikapi adanya pegawai negeri sipil (PNS) yang berstatus tersangka, sesuai arahan Mendagri, dengan tegas gubernur akan memecatnya.

“Wali kota dan kepala daerah lainnya juga begitu ya. Saya dukung. Masih banyak eselon II yang menanti untuk jadi kepala dinas dan masih banyak yang bagus,” katanya.

Gubernur meyakini, pungli dan korupsi kian banyak terjadi di Bumi Tambun Bungai. Bahkan, ada yang nekat meminta dana untuk pengurusan perizinan investor yang benar-benar baik. Pengalaman keluarganya di Kobar saat mengurus izin di PTSP, oknum Kabid meminta uang Rp40 juta kepada orang yang mengurus perizinannya.

“Jangankan mantan kapolda, keluarga gubernur saja yang mengurus izin diminta uang. Pak Rasid merupakan pengusaha nasional. Sebenarnya harus didukung tanpa pungli karena telah membayar pajak dengan nilai terbesar yaitu mencapai Rp5 miliar,” tegasnya.

Parahnya lagi, lanjut Sugianto, ada oknum yang mencatut dan membawa nama mantan Kapolda Kalteng Fahrizal.  

“Pak Fahrizal menelepon saya langsung karena diminta uang dalam masalah perizinan tambang. Ini sangat mendiskreditkan posisi gubernur. Urusan pungli dan korupsi merupakan hal yang paling dititikberatkan ke sekda Kalteng. Nanti sekda yang mengurus semuanya. Di semua dinas harus bikin spanduk larangan pungli. Apalagi korupsi. Bahkan ada yang bilang keluarga gubernur main proyek. Ada yang jual nama gubernur. Ada orang nomor dua (wakil gubernur) minta proyek mengatasnamakan gubernur. Hancur nama gubernur di masyarakat kalau begini terus,” katanya dengan nada sedikit kecewa.

Sementara itu, usai dilantik, Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menjelaskan, saat rakor kepegawaian sudah diarahkan oleh BKN dan Kemenpan RB. Para ASN yang tersandung masalah hukum, saat sudah inkracht, harus diberhentikan dengan tidak hormat alias dipecat.

Selain itu, untuk yang masih berproses hukum akan nonjob dalam jabatan. Agar dapat lebih fokus mengikuti proses hukum yang berjalan. Jika hasil hukum berdasarkan keputusan pengadilan bebas, maka pihaknya akan melakukan rehabilitasi atau dipulihkan kembali pada jabatan semula.

“Sebab dalam aturan kepegawaian, ada aturan-aturan yang mengatur berkenaan dengan sanksi jika terbelit kasus hukum,” katanya.

Jangka waktu paling lambat sudah ada karena sedang berproses dokumen. Untuk masing-masing kabupaten/kota sudah kita buatkan edaran pada bulan lalu. Sebab, ada pejabat-pejabat yang tersandung masalah hukum yang sudah inkracht, tetapi belum dieksekusi.

“Nah kita meminta mereka untuk melakukan itu dan segera meneruskan kepada provinsi dan kemudian dilanjutkan kepada pemerintah pusat,” katanya.

Untuk melakukan penelusuran oknum mana saja yang terlibat, hingga saat ini tim auditor sedang turun ke lapangan, untuk memeriksa proses penggunaan anggaran, proses penanganan perizinan, dan lain-lain.

Setelah dirinya dilantik ini, akan dilanjutkan dengan melantik sejumlah PD yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt).

“Untuk jabatan kosong juga akan dilakukan seleksi, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng dan asisten III,” ungkap mantan kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng tersebut. (nue/*abw/uni/ce/abe)


BACA JUGA

Jumat, 07 Desember 2018 14:27

KKN-PPL Luar Negeri Berlanjut

PALANGKA RAYA-Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMP) terus berkomitmen mengukuhkan posisinya sebagai…

Jumat, 07 Desember 2018 14:24

Kalteng Putra Ambisi Beli Pemain Asing

EUFORIA lolosnya Kalteng Putra ke Liga 1 musim depan, belum…

Kamis, 06 Desember 2018 15:07

Kalteng Putra Disambut Bak Pahlawan, Diguyur Bonus 170 Persen dari Gaji

Tim Kalteng Putra disambut bak pahlawan. Turun dari pesawat yang…

Kamis, 06 Desember 2018 14:54

Truk Terbalik ! Satu Tewas, 11 Orang Luka-Luka (Sub)

SAMPIT - Kecelakaan tunggal terjadi pada areal perkebunan kelapa sawit…

Jumat, 30 November 2018 10:46

Karyawan PT AKT Ditelantarkan, Dua Bulan Gaji dan BPJS Kesehatan Belum Dibayar

PURUK CAHU-Massa dari pekerja PT Asmin Kolindo Tuhup (AKT) mendatangi…

Jumat, 30 November 2018 10:45

MANTAP..!! Dishut Gagalkan Penyelundupan Kayu

PALANGKA RAYA-Lima unit truk bermuatan kayu terparkir di Kantor Dinas…

Kamis, 29 November 2018 11:20

WADUH..!! Cuma Dalam Waktu 2 Pekan, Sudah Ada 16 Pasangan Cerai

NANGA BULIK-Kurang dari dua pekan pascaresmi berdiri, Pengadilan Agama (PA)…

Kamis, 29 November 2018 11:19

Orangutan Diselamatkan dari Kebun Durian

SEMPAT meresahkan warga, orangutan berjenis kelamin jantan dengan berat 87,7…

Sabtu, 24 November 2018 11:53

Maling Walet Pakai Senpi Rakitan

SAMPIT-Satreskrim Polres Kotim berhasil meringkus pelaku spesialis pencuri sarang burung…

Sabtu, 24 November 2018 11:52

Geledah Kantor BPN, 179 Buku Tanah Disita

SAMPIT-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menggeledah di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .