MANAGED BY:
RABU
20 MARET
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Kamis, 18 Oktober 2018 13:02
JANGAN MACAM-MACAM..!! ASN Tidak Netral Bisa Dipidana, Sanksi Penjara Dua Tahun
ilustrasi

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA-Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng Satriadi dengan tegas mengatakan, Aparatur Sipin Negara (ASN) dilarang ikut kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pasalnya, jika ditemukan ASN yang ikut serta melakukan kampanye, sanksinya bisa pidana.

ASN yang tidak netral, dianggap sudah melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga, dengan tegas isi Undang-Undang itu berbunyi sanksinya adalah pidana. Hal itu dijelaskan pada pasal 280 ayat (2) ASN yang ikut serta dalam kampanye dikenakan sanksi penjara paling lama dua tahun dan denda Rp24 juta.

“Undang-Undang Pemilu dengan tegas menyebutkan ASN yang terlibat dalam kampanye diberikan sanksi penjara dan denda,” ungkapnya saat dibincangi per ponsel, Selasa (16/10).

Selain diatur dalam undang-undang pemilu, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dengan tegas melarang ASN ikut dalam politik praktis. Sehingga sudah jelas ASN dilarang kampanye dalam konteks apapun.

“Jika ASN terlibat kampanye atau tidak netral maka akan diberikan sanksi pidana oleh Undang-Undang Pemilu, tidak hanya itu, juga diberikan sanksi dari Undang-Undang ASN sendiri,” katanya kepada Kalteng Pos.

Dikatakanya, ASN tidak hanya dilarang melakukan kampanye, tetapi juga dilarang memberikan dukungan dalam bentuk apapun. Baik dukungan langsung maupun tidak langsung, dukungan langsung ialah kampanye, sedangkan dukungan langsung dapat berupa kegiatan lain yang membantu terlaksananya kampanye.

“Dukungan langsung itu kampanye, sedangkan dukungan tidak langsung misalnya memberikan fasilitas tempat kampanye, itu sangat dilarang,” tegasnya.

Ditambahkan Satriadi, ASN yang tidak diperbolehkan ikut kampanye bukan berarti dilarang menonton kampanye. Tapi, tambah Satriadi, agar ASN saat menonton kampanye tidak menggunakan seragam ASN agar tidak dianggap tidak netral.

“Saran saya, ASN yang ingin mengetahui visi dan misi calon legislatif atau presiden agar melihat di internet saja. Tujuanya menjaga agar tidak dianggap tidak netral,” bebernya.

Pihaknya mengimbau kepada ASN yang ada di Kalteng untuk mentaati surat edaran Bawaslu RI, yang poin pentingnya ASN tidak terlibat dalam kampanye. Meskipun sampai saat ini di Kalteng belum ditemukan ASN melakukan kampanye, diharapkan agar tidak ada penemuan seperti pilkada lalu. Karena sanksi dari Undang-Undang Pemilu lebih berat daripada sanksi yang diberikan saat pilkada.

“Sanksi pilkada lalu hanya berupa sanksi yang berdampak pada jabatan saja, jika pemilu ini sanksinya lebih berat. Bisa dipidana,” pungkasnya. (*abw/abe)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 08 Oktober 2013 17:47

Pencemaran Udara Teru Meingingkat

<div> <div><strong>PALANGKA RAYA &ndash; </strong>Banyaknya terjadi kebakaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*