MANAGED BY:
JUMAT
14 DESEMBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Selasa, 09 Oktober 2018 10:19
PT SML Dituding Garap Hutan Adat

Warga Minta Dicabut Izinnya, DPRD Lamandau Minta Perusahaan Hentikan Aktivitas di Lokasi Sengketa

Warga Desa Laman Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, mendatangi DPRD setempat untuk mengadukan PT Sawit Mandiri Lestari yang dituding telah menggarap hutan adat di daerah itu, Senin (8/10). (LAN/KALTENG POS)

PROKAL.CO, NANGA BULIK - Ratusan warga yang menamakan diri sebagai Masyarakat Adat Laman Kinipan mendatangani kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamandau, Senin (8/10). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi ke para wakil rakyat tersebut.

Aksi ini merupakan buntut kekesalan warga Desa Kinipan,  Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau atas PT Sawit Mandiri Lestari (SML) yang beroperasi di wilayah tersebut. Warga menilai, perusahaan sawit itu telah merebut hak dan kewenangan penduduk lokal, karena membuka perkebunan di hutan tanah adat Desa Kinipan.

Ada tiga poin penting yang disampaikan warga  Kinipan kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui DPRD setempat. Yakni agar Pemkab Lamandau mencabut izin operasi PT Sawit Mandiri Lestari di wilayah hutan adat Laman Kinipan, meminta agar pemda membuat SK terkait hutan adat Laman Kinipan, dan mendesak pemerintah membuat perda perlindungan masyarakat adat Laman Kinipan.

Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, Efendi Buhing mengatakan, PT SML dianggap telah menggusur tanah adat Laman Kinipan seluas kurang lebih 1.242 hektare. “Perlu untuk diketahui, masyarakat adat Laman Kinipan telah mendiami wilayah adat tersebut sekitar tahun 1870-an. Sejak saat itu, penduduk sudah hidup dan bermukim dengan adat budaya dan tradisi yang sudah melekat secara turun-temurun seperti berladang, berrumah dan mecari kayu,” ujar Efendi membacakan tuntutan mereka  saat pertemuan dengan DPRD Lamandau, Senin (8/10).

Efendi menjelaskan, pihaknya menyesalkan sikap perusahaan yang dianggap menggarap lahan di kawasan mereka tanpa seizin dan permisi dengan pihak desa. Efendi Buhing mengaku sudah menyampaikan permasalahan ini sampai ke pemerintahan pusat, termasuk ke Komnas HAM, KLHK,  KPK dan staf Kepresidenan RI.

Menanggapi hal ini, pihak perusahaan mengaku klaim hutan adat oleh masyarakat Desa Kinipan dianggap salah sasaran, karena wilayah tersebut tidak masuk dalam Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, melainkan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau.  “Kalau kita berbicara data, kita pegang peta lokasinya, semuanya jelas dan kita punya izin jelas,” kata  Manager Projek PT SML, Bobby Lawi  kepada Kalteng Pos, kemarin.

Hal tersebut diperkuat dengan surat keberatan dari 8 desa di Kecamatan Lamandau yakni Desa Penopa, Samu Jaya, Cuhai, Kawa, Tapin Bini, Tanjung Beringin, Suja dan Desa Karang Taba,   yang keberatan dan tidak terima adanya klaim lahan tersebut yang berimbas pada terlambatnya proses pembangunan kebun plasma kelapa sawit melalui sistem kemitraan koperasi dengan PT SML. “Kami membuka lahan mengacu pada peraturan yang berlaku, dan kami memiliki legalitas perizinan yang sudah dikeluarkan, hingga izin HGU (hak guna usaha),” kata Rudi Sea selaku Humas PT SML.

Sementara Ketua DPRD Lamandau H Tommy Hermal Ibrahim mengatakan, terkait tuntutan warga yang meminta untuk mencabut izin operasi PT SML, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk  itu. Dari hasil pertemuan, seluruh pihak sepakat untuk menyampaikan hal ini kepada Bupati Lamandau Hendra Lesmana dalam waktu dekat.

“Kesimpulan kami terkait hal ini untuk memohon kepada bupati untuk bersurat kepada PT SML agar menghentikan sementara kegiatan di lokasi yang disengketakan  sampai permasalahan tersebut selesai,” kata Tommy Hermal Ibrahim usai pertemuan dengan perwakilan warga Desa Kinipan, Senin (8/10).

Ditambahkannya, permasalahan yang sesungguhnya berdasarkan tuntutan masyarakat adat Laman Kinipan, yakni terkait perusahaan yang tidak permisi dan izin kepada warga desa untuk membuka lahan di wilayah Desa Kinipan. “Kalau permasalahan tata batas antara Kecamatan Lamandau dengan Kecamatan Batang Kawa itu adalah teknis,  yang jadi masalah sebenarnya adalah warga Kinipan menggugat keberadaan perusahaan di wilayah hutan adat mereka,” tegasnya.  (lan/ens)


BACA JUGA

Selasa, 11 Desember 2018 13:11

OALAH ! Ayah Dua Anak Ini Bawa Kabur Motor Ustaz

SAMPIT-Perbuatan Endiansyah tak patut ditiru. Pasalnya, bukannya ke masjid untuk…

Selasa, 11 Desember 2018 13:08

BEJAT ! Pemuda Ini Cabuli Bunga di Hadapan Pacarnya

SAMPIT-Entah apa yang ada dalam benak AR. Pemuda 21 tahun…

Selasa, 11 Desember 2018 13:02

160 ASN Kobar Tes Urine

PANGKALAN BUN-Dalam rangka memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah…

Senin, 10 Desember 2018 12:06

Dua Gadis dan Tiga Pria Terciduk di Kamar Hotel

DUA gadis yang masih berusia belasan tahun terjaring razia. Dua…

Senin, 10 Desember 2018 11:58

LUAR BIASA ! Kiper Asal Palangka Raya Ini Bawa Persib Juara

PALANGKA RAYA- Dunia olahraga, khususnya cabang olahraga sepakbola di Bumi…

Jumat, 07 Desember 2018 14:27

KKN-PPL Luar Negeri Berlanjut

PALANGKA RAYA-Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMP) terus berkomitmen mengukuhkan posisinya sebagai…

Jumat, 07 Desember 2018 14:24

Kalteng Putra Ambisi Beli Pemain Asing

EUFORIA lolosnya Kalteng Putra ke Liga 1 musim depan, belum…

Kamis, 06 Desember 2018 15:07

Kalteng Putra Disambut Bak Pahlawan, Diguyur Bonus 170 Persen dari Gaji

Tim Kalteng Putra disambut bak pahlawan. Turun dari pesawat yang…

Kamis, 06 Desember 2018 14:54

Truk Terbalik ! Satu Tewas, 11 Orang Luka-Luka (Sub)

SAMPIT - Kecelakaan tunggal terjadi pada areal perkebunan kelapa sawit…

Jumat, 30 November 2018 10:46

Karyawan PT AKT Ditelantarkan, Dua Bulan Gaji dan BPJS Kesehatan Belum Dibayar

PURUK CAHU-Massa dari pekerja PT Asmin Kolindo Tuhup (AKT) mendatangi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .