Mantan Pejabat Nyambi Jual Obat Terlarang

UTAMA

Kamis, 04 Oktober 2018 10:32

Kabag Ops AKP Asdini Pratama Putra didampingi Kasatresnarkoba AKP Dhani S (kanan, duduk) menunjukkan barang bukti obat terlarang, kemarin (3/10). (LOGMAN KALTENG POS)

PROKAL.CO, TAMIANG LAYANG- Wance alias Bapak Riko tidak sadar telah diincar polisi. Pria yang diketahui sebagai mantan pejabat di DLH Kabupaten Bartim tersebut terbukti menjual atau mengedarkan obat terlarang.

Pria 62 tahun diciduk dikediamannya Desa Tewah Pupuh, Kecamatan Benua Lima, Senin (1/10) sekitar pukul 14.46 WIB. Barang bukti yang disita polisi sebanyak 1.380 butir obat seledryl yang tidak memiliki izin edar.

Selain Wance, polisi juga mengamankan dua tersangka lain yakni, Hamdani (32) dengan barang bukti obat samcodin sebanyak 527 butir dan Mufid Deva Herman (43) dengan obat seledryl sebanyak 5.016 butir. Keduanya ditangkap selama sepekan terakhir dalam waktu dan tempat berbeda.

"Untuk Hamdani TKP Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur dengan hari sama dengan pensiunan ASN Wance hanya waktu berbeda sekitar pukul 16.45 WIB. Sedangkan Mufid di Desa Unsum Kecamatan Raren Batuah Selasa (25/9) pukul 11.45 WIB lalu,"kata Kapolres Bartim AKBP Wahid Kurniawan melalui Kabag Operasional AKP Asdini Pratama Putra didampingi Kasaresnarkoba AKP Dhani, Rabu (3/10).

Menurut Asdini, jajaran Satresnarkoba berhasil melakukan pengungkapan berdasarkan informasi masyarakat yang resah selama ini. Bahkan, sebut dia, di antara pelaku yang menjual tidak hanya warga dewasa namun sasarannya pelajar.

Hal itu, sambung Kasatreskoba, dengan sebelumnya polisi yang menerima informasi dari salah satu sekolah di Tamiang Layang maupun Ampah. Sejumlah pelajar tertangkap tangan para tenaga pendidik dalam kondisi mabuk obat. "Dari sana dilakukan pengembangan dan akhirnya ketiga pelaku mulai terkuak," imbuhnya.

Pelaku masih dimintai keterangan untuk pengembangan. Sedangkan ketiganya sama dijerat dengan Pasal 196 Ju Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36/2009 tentang kesehatan.

"Terancam hukuman penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu miliar," tandasnya. (log/ram)