MANAGED BY:
MINGGU
24 FEBRUARI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Kamis, 27 September 2018 11:27
Pengamanan Aset Berlangsung Alot

Pemkab dan Keluarga Brata Saling Klaim

Petugas Satpol PP ketika memasang papan nama kepemilikan lahan sembari disaksikan Bupati Kobar Hj Nurhidayah. (FOTO: HUSRIN A LATIF/KALTENG POS)

PROKAL.CO, PANGKALAN BUN–Pemerintah Kotawaringin Barat (Kobar) akhirnya melakukan upaya pengamanan aset berupa lahan di Jalan Padat Karya Gang Rambutan dengan cara dipasangi papan nama, Rabu (26/9).

Proses pengamanan sempat terhambat dan berjalan alot setelah Kamarudin Simanjutak yang merupakan pengacara ahli waris Brata Ruswanda datang ke lokasi. Adu argument terjadi mengingat lahan tersebut memang diperebutkan atau saling klaim oleh pemerintah daerah dengan pihak Brata Ruswanda.

Pemkab berpegang pada SK Gubernur Kalteng Nomor : DA.07/0.1.5/IV/1974 tanggal 16 April 1974 bahwa lahan tersebut milik pemerintah daerah. Kemudian diperkuat putusan Mahkamah Agung No.3120 K/PDT/2014 tanggal 29 Agustus 2015.

Atas dasar putusan itu, Puluhan aparat penegak peraturan daerah (Perda) yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turun memasang plang nama bahwa lahan itu milik pemerintah daerah. Tampak aparat dari TNI-Polri ikut turun berjaga-jaga di lokasi pengamanan.

Adu argument terjadi antara Pj Sekda Kobar Suyanto dengan Kamarudin. Kedua belah pihak saling menunjukan dokumen. Setelah hampir satu jam lebih berdebat di pinggir jalan hingga menjelang malam, tetap tidak ada titik terang. Anggota Satpol PP yang sempat mencoba memasang plang aset akhirnya digagalkan keluarga ahli waris Brata Ruswanda.

Keluarga Ahli Waris Brata Ruswanda tetap mempertahankan bahwa lahan 10 hektare lebih itu merupakan hak waris.

Sekitar pukul 17.35 WIB, Bupati Kobar Hj Nurhidayah juga datang ke lokasi. Setelah keluar dari mobil dinasnya, bupati perempuan pertama di Kalteng ini langsung menghampiri pengacara ahli waris Brata Ruswanda.

“Bapak, kami di sini mau baik-baik. Jadi sesuai keputusan Mahkamah Agung sudah jelas. Jadi tolong lepas itu,” tegas bupati sambil menunjuk plang milik keluarga ahli waris Brata Ruswanda yang juga berdiri di lokasi lahan.

Kemudian tidak berapa lama, Satpol PP langsung memasang plang nama bertuliskan tanah seluas 10 hektare lebih itu adalah milik Pemkab Kobar. Lebih dari lima plang aset dipasang di lokasi lahan tersebut.

Melihat aksi pemasangan tersebut, Kamarudin lantas menyebut jika yang dilakukan pemerindah daerah sudah keliru. Sebab, ujar dia, yang berhak menjalankan eksekusi bukan eksekutif melainkan yudikatif. Dalam hal ini Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun.

“Yang berhak melaksanakan putusan adalah PN Pangkalan Bun,” ucapnya. 

Kamaruddin juga menegaskan, akan melaporkan dugaan pemalsuan dokumen dan keterangan palsu. Paslanya menyebutkan tanah tersebut aset pemerintah daerah. “Ketika saya tanya sejak kapan jadi aset pemda, tidak dijelaskan. Ada dugaan kami, menciptakan surat palsu SK Gubernur 1974,” pungkasnya. (ala/ang)


BACA JUGA

Selasa, 08 Oktober 2013 17:47

Pencemaran Udara Teru Meingingkat

<div> <div><strong>PALANGKA RAYA &ndash; </strong>Banyaknya terjadi kebakaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*