MANAGED BY:
SABTU
20 OKTOBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

FEATURE

Selasa, 25 September 2018 10:08
Delapan Tahun Terhambatnya Pembangunan 454 Tower SUTT
Siap Eksekusi, PLN dan Kejaksaan Kerja Sama
Kejaksaan Negeri Kobar bersama PLN usai menandatangi MoU, tanda kerja sama untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan yang menghambat pembangunan tower SUTT. (FOTO: HUSRIN A LATIF KALTENG POS)

PROKAL.CO, Sejak 2011, pembangunan 454 tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tak kunjung menghubungkan Sampit dan Pangkalan Bun. Persoalan pembebasan lahan, baik milik masyarakat maupun perusahaan besar swasta menjadi salah satu yang memperlambat proyek ini.

HUSRIN A LATIF, Pangkalan Bun

Setelah delapan tahun berlalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotawaringin Barat (Kobar) akhirnya siap mendukung PLN untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Apalagi setelah adanya MoU antara kejaksaan dengan PLN setempat.

“ Apabila ada kendala, fungsi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) siap membantu untuk menyukseskan penbangunan SUTT,”  tegas Kepala Kejari Kobar, Bambang Dwi Murcolono usai penandatangan MoU, Senin (24/9).

Dalam acara penandatangan MoU itu di hadir Kajari Kobar Bambang Dwi Murcolono didampingi Kasi Datun Budi Sulistyo, dan hadir juga manajer PT PLN UPP Pembangkit dan Jaringan Kalimanan Bagian Tengah III Marwinsyah.

Marwinsyah mengakui jika pihaknya sangat membutuhkan pendampingan hukum untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang berkaitan dengan klaim lahan. Apalagi yang ada terkena pembangunan gardu SUTT.

“Tugas kami melakukan pembangunan infrastruktur tenaga kelistrikan khusus tranmisi SUTT 150 KV dan gardu induk, untuk jalur Sampit - Pangkalan Bun. Hampir delapan tahun ini belum selesai juga karena adanya masalah pembebasan lahan,” ungkap Marwinsyah. 

Menurut Marwinsyah, bukan saja persoalan pembebasan lahan dengan masyarakat tetapi juga perusahaan. Kadang, ujar dia, baik warga pemilik lahan maupun perusahaan, tidak memahami tujuan dari pembangunan SUTT tersebut.

Mengenai pembebasan lahan, pihaknya telah melakukan sosialisasi masalah ganti rugi. Namun masyarakat masih belum memahami sehingga belum ditemukan kesepakatan dan nilai ganti rugi. Padahal, ujar pria ini, nominal yang ditawarkan pihaknya tidak merugikan masyarakat.

"Melalui Pengacara negara akan ada kesepakatan. Sebab fungsi dari kejaksaan sebagai pengacara negara. Kami PLN menjalankan tugas negara, tetapi tidak punya kemampuan dalam menyelesaikan ini. Kejaksaanlah yang punya kewenangan,” pungkasnya. (ang)

loading...