MANAGED BY:
SABTU
23 FEBRUARI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Senin, 24 September 2018 10:28
Kampanye Semaunya, Sanksinya Pidana Penjara
ILUSTRASI/NET

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA-Masa kampanye telah dimulai sejak 23 September 2018. Bagi tim pemenangan capres-cawapres, caleg DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, wajib melaporkan jadwal kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika kampanye semaunya di luar jadwal, bisa-bisa masuk penjara.

“Sanksi kampanye di luar jadwal KPU itu adalah pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. Sesuai dengan Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017. Maksud di luar jadwal KPU, yakni jadwal belum ditetapkan oleh KPU, tetapi sudah melakukan kampanye,” ucap Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya, Endrawati kepada Kalteng Pos, Minggu (23/9).

Dia mengungkapkan, Pasal 429 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut berlaku bagi pelanggar atau orang yang melakukan kampanye di luar ketentuan. Tidak melihat pada caleg atau capres atau cawapresnya.

“Yang kena sanksi itu setiap orang yang melakukan kampanye. Setiap orang yang melanggar pasal tersebut. Tidak melihat paslonnya. Siapa yang menyelenggarakan kampanye, dia yang dikenakan pasal itu,” tukasnya.

Endrawati juga menegaskan, kegiatan biasa atau semacam deklarasi damai yang menyisipkan kegiatan kampanye, juga tidak boleh dilakukan. Kegiatan itu juga masuk dalam pasal 492. Hal tersebut berlaku pada caleg atau tim kampanye capres dan cawapres.

“Kegiatan biasa yang disisipkan kampanye tidak diperbolehkan. Sebab, setiap kegiatan kampanye harus diberitahukan kepada pihak KPU, Bawaslu, dan kepolisian. Pihak ini harus mengetahui minimal satu hari sebelum pelaksanaan kampanye,” urai wanita berhijab ini.

Dikatakannya, sebelum melakukan kampanye, kepengurusan tim kampanye juga harus terdaftar di KPU. Pihak Bawaslu menginginkan pemilu 2019 lebih aman dan kondusif. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

“Kami tidak ingin mencari kesalahan siapa pun. Tugas kami memang mengawasi, agar semua pihak taat aturan. Untuk itu, kami mengharapkan peserta pemilu dan tim kampanye taat kepada aturan,” tegasnya.

Ditambahkannya, pihak penyelenggara dan pengawas pemilu meyakini, semua pihak yang terkait dengan pemilu 2019 sudah mengetahui ketentuan dan tahapan yang ada. Apa saja yang dibolehkan dan dilarang. Sebab tidak ada alasan ketidaktahuan pada zaman digital saat ini. Semua mudah diakses dan diketahui, termasuk mengenai ketentuan yang ditetapkan oleh KPU atau pemerintah.

“Kami yakin tim kampanye atau caleg telah dibekali oleh partai politik masing-masing mengenai aturan kampanye. Jangan sampai berpura-pura tidak paham,” urainya.

Sementara itu, sambung Endrawati, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu sifatnya terkoordinasi dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Namun, tetap Bawaslu di lokasi pelanggaranlah yang berperan untuk mencegah atau menindak.

“Tetap sesuai locus delicti. Tetapi kami juga ada garis koordinasi. Harus dilaporkan ke Bawaslu provinsi dulu seperti apa. Kalau ditangani provinsi, yang di daerah cuma melengkapi syarat materil atau formil. Tapi, tetap saja Bawaslu daerah yang mengawasi dan mencegah,” urai ibu satu anak ini.

Selain masalah kampanye, Bawaslu juga tetap akan mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN). Jangan sampai terang-terangan memberi dukungan kepada salah satu caleg, parpol, atau capres dan cawapres. Sebab, ketentuan netralitas ASN sudah jelas. Bahkan saat pilkada lalu, sudah banyak ASN yang ditindak karena diduga melanggar ketentuan netralitas.

“Yang tetap menjadi perhatian kami adalah ASN yang berpolitik praktis. Jangan sampai menyukai (like) status caleg, atau menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu capres. Itu akan kami proses. Selain itu, politik uang dan masalah alat peraga kampanye (APK),” ujarnya.

Oleh sebab itu, Bawaslu kembali mengingatkan kepada ASN, agar berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai kebablasan dalam memberikan dukungan, sehingga berujung melanggar UU ASN.

“Kami mengingatkan kembali kepada ASN, jangan sampai terlibat mendukung caleg atau calon presiden. Di medsos tidak lepas dari pengawasan kami. Kadang kala mereka bisa kebablasan. Like status itu dianggap sebagai bentuk ketidaknetralan,” jelas dia. (uni/ce/abe)


BACA JUGA

Selasa, 08 Oktober 2013 17:47

Pencemaran Udara Teru Meingingkat

<div> <div><strong>PALANGKA RAYA &ndash; </strong>Banyaknya terjadi kebakaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*