MANAGED BY:
KAMIS
20 JUNI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Senin, 24 September 2018 10:28
Kampanye Semaunya, Sanksinya Pidana Penjara
ILUSTRASI/NET

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA-Masa kampanye telah dimulai sejak 23 September 2018. Bagi tim pemenangan capres-cawapres, caleg DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, wajib melaporkan jadwal kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika kampanye semaunya di luar jadwal, bisa-bisa masuk penjara.

“Sanksi kampanye di luar jadwal KPU itu adalah pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. Sesuai dengan Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017. Maksud di luar jadwal KPU, yakni jadwal belum ditetapkan oleh KPU, tetapi sudah melakukan kampanye,” ucap Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya, Endrawati kepada Kalteng Pos, Minggu (23/9).

Dia mengungkapkan, Pasal 429 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut berlaku bagi pelanggar atau orang yang melakukan kampanye di luar ketentuan. Tidak melihat pada caleg atau capres atau cawapresnya.

“Yang kena sanksi itu setiap orang yang melakukan kampanye. Setiap orang yang melanggar pasal tersebut. Tidak melihat paslonnya. Siapa yang menyelenggarakan kampanye, dia yang dikenakan pasal itu,” tukasnya.

Endrawati juga menegaskan, kegiatan biasa atau semacam deklarasi damai yang menyisipkan kegiatan kampanye, juga tidak boleh dilakukan. Kegiatan itu juga masuk dalam pasal 492. Hal tersebut berlaku pada caleg atau tim kampanye capres dan cawapres.

“Kegiatan biasa yang disisipkan kampanye tidak diperbolehkan. Sebab, setiap kegiatan kampanye harus diberitahukan kepada pihak KPU, Bawaslu, dan kepolisian. Pihak ini harus mengetahui minimal satu hari sebelum pelaksanaan kampanye,” urai wanita berhijab ini.

Dikatakannya, sebelum melakukan kampanye, kepengurusan tim kampanye juga harus terdaftar di KPU. Pihak Bawaslu menginginkan pemilu 2019 lebih aman dan kondusif. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

“Kami tidak ingin mencari kesalahan siapa pun. Tugas kami memang mengawasi, agar semua pihak taat aturan. Untuk itu, kami mengharapkan peserta pemilu dan tim kampanye taat kepada aturan,” tegasnya.

Ditambahkannya, pihak penyelenggara dan pengawas pemilu meyakini, semua pihak yang terkait dengan pemilu 2019 sudah mengetahui ketentuan dan tahapan yang ada. Apa saja yang dibolehkan dan dilarang. Sebab tidak ada alasan ketidaktahuan pada zaman digital saat ini. Semua mudah diakses dan diketahui, termasuk mengenai ketentuan yang ditetapkan oleh KPU atau pemerintah.

“Kami yakin tim kampanye atau caleg telah dibekali oleh partai politik masing-masing mengenai aturan kampanye. Jangan sampai berpura-pura tidak paham,” urainya.

Sementara itu, sambung Endrawati, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu sifatnya terkoordinasi dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Namun, tetap Bawaslu di lokasi pelanggaranlah yang berperan untuk mencegah atau menindak.

“Tetap sesuai locus delicti. Tetapi kami juga ada garis koordinasi. Harus dilaporkan ke Bawaslu provinsi dulu seperti apa. Kalau ditangani provinsi, yang di daerah cuma melengkapi syarat materil atau formil. Tapi, tetap saja Bawaslu daerah yang mengawasi dan mencegah,” urai ibu satu anak ini.

Selain masalah kampanye, Bawaslu juga tetap akan mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN). Jangan sampai terang-terangan memberi dukungan kepada salah satu caleg, parpol, atau capres dan cawapres. Sebab, ketentuan netralitas ASN sudah jelas. Bahkan saat pilkada lalu, sudah banyak ASN yang ditindak karena diduga melanggar ketentuan netralitas.

“Yang tetap menjadi perhatian kami adalah ASN yang berpolitik praktis. Jangan sampai menyukai (like) status caleg, atau menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu capres. Itu akan kami proses. Selain itu, politik uang dan masalah alat peraga kampanye (APK),” ujarnya.

Oleh sebab itu, Bawaslu kembali mengingatkan kepada ASN, agar berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai kebablasan dalam memberikan dukungan, sehingga berujung melanggar UU ASN.

“Kami mengingatkan kembali kepada ASN, jangan sampai terlibat mendukung caleg atau calon presiden. Di medsos tidak lepas dari pengawasan kami. Kadang kala mereka bisa kebablasan. Like status itu dianggap sebagai bentuk ketidaknetralan,” jelas dia. (uni/ce/abe)


BACA JUGA

Kamis, 20 Juni 2019 09:57

Sejak Januari, Sudah 16 Kali Kasus Ular Masuk Rumah

PALANGKA RAYA– Dalam beberapa hari terakhir banyak informasi aduan warga…

Kamis, 20 Juni 2019 09:55

Sadis, Begini Cara Fadli Mengeksekusi Bosnya Sendiri

MUARA TEWEH - Kasus pembunuhan tahun 2016 yang dilakukan oleh seorang…

Kamis, 20 Juni 2019 09:52

Lima Kabupaten Zona Merah Stunting, Dua Kabupaten Jadi Perhatian Utama

PALANGKA RAYA-Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalteng merilis bahwa bahwa lima…

Rabu, 19 Juni 2019 13:01

Sering Nonton Bokep, Bini Tidur, Anak Tiri yang Digenjot

PERBUATAN keji seorang ayah tiri berusia 31 di salah satu…

Rabu, 19 Juni 2019 12:58

Bupati Sering Terima Laporan ASN Malas Ngantor

BUNTOK–Kedisiplinan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barsel terus menjadi sorotan, terutama…

Rabu, 19 Juni 2019 12:56
Keracunan Usai Makan Nasi Kotak di Pemberkatan Nikah

Tak Ada Tambahan, Ini Jumlah Korban Keracunan Jamaat Gereja

MUARA TEWEH-Kapolres Barito Utara AKBP Dostan Matheus Siregar melalui Kapolsek…

Rabu, 19 Juni 2019 12:53

Dikirim Via Paket, 1 Kg Ganja Berhasil Diamankan

PALANGKA RAYA – Anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng menyita satu kilogram ganja…

Rabu, 19 Juni 2019 12:51

BEJAT..!! 5 Pria Memperkosa Gadis, Direkam Pakai Ponsel

SAMPIT – Kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan 5 pria terhadap…

Minggu, 16 Juni 2019 14:25

Arus Balik Padati Pelabuhan Bahaur

PULANG PISAU–Arus balik melalui Pelabuhan Bahaur, Kabupaten Pulang Pisau, Sabtu (15/6),…

Minggu, 16 Juni 2019 14:18

BIKIN DEG-DEGAN, Gubernur Isyaratkan Rombak Kabinetnya

PALANGKA RAYA - Gubernur Kalteng Sugianto Sabran isyaratkan dalam waktu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*