MANAGED BY:
MINGGU
24 FEBRUARI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Sabtu, 15 September 2018 12:20
Di Kalteng, 55 PNS Menyandang Status Koruptor
ILUSTRASI/NET

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA-Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PAN-RB Syafruddin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, membuat tak bisa tidur PNS aktif yang berstatus koruptor.

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan BKN, total ada 2.357 PNS koruptor se-Indonesia. Di Kalteng, terdapat 55 PNS yang menyandang status koruptor.

“Ya intinya siap (pecat, red) kami tindak lanjuti berdasarkan instruksi tersebut,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng, Katma F Dirun, kemarin (14/9).

Katma menyebut, hasil rapat koordinasi di Jakarta beberapa waktu lalu, BKN menetapkan Kalteng memiliki 55 ASN yang terlibat korupsi. Lima ASN di lingkup Pemprov Kalteng. Sedangkan 50 ASN merupakan jumlah keseluruhan dari beberapa kabupaten/kota.

Saat ditanyakan mengenai masih adanya ASN yang menjabat jabatan tertentu walaupun perkaranya masih berjalan, Katma menilai, idealnya memang pejabat tersebut dinonaktifkan dari jabatannya. Tapi, harus dipertimbangkan juga apa dasar penonaktifan, atau dianggap layak masih menduduki jabatan tersebut.

“Pasti ada pertimbangan dan penilaian lain terkait ada pejabat yang masih menduduki jabatan tertentu walaupun kasus hukumnya masih berproses,” ungkapnya.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri, sudah meminta BKD untuk mendata jumlah ASN yang tersangkut kasus korupsi.

Pada prinsipnya, pemprov siap akan mengeksekusi dan memecat secara tidak hormat para ASN yang terlibat korupsi, apabila ada putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Namun, sampai saat ini, dari enam ASN yang terlibat, rata-rata proses hukumnya belum selesai dan putus.

“Intinya kami siap untuk mengeksekusi apabila sudah inkracht. Sedangkan mereka yang masih mengajukan banding dan kasasi, menunggu proses itu dahulu. Kami berikan mereka ruang dalam rangka mencari keadilan hukumnya,” bebernya.

Dikatakannya, otomatis setelah ada putusan ASN yang bersangkutan pun tidak mendapatkan gaji serta tunjangan jabatan, meskipun ASN tersebut menduduki jabatan strategis.

“Sebenarnya saat proses hukum berjalan pun, tunjangan jabatan itu tidak diterima lagi. Dan jika sudah ada putusan, berarti tidak menerima gaji dan tunjangan, karena dipecat secara tidak hormat,” tegas Fahrizal.(ari/ce/ram)

 


BACA JUGA

Selasa, 08 Oktober 2013 17:47

Pencemaran Udara Teru Meingingkat

<div> <div><strong>PALANGKA RAYA &ndash; </strong>Banyaknya terjadi kebakaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*