MANAGED BY:
RABU
17 OKTOBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Rabu, 25 Juli 2018 20:56
KPU Kapuas Siap Coret Empat Bacaleg Mantan Koruptor
Ilustrasi

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA–Mantan napi tipikor alias koruptor, ternyata benar-benar dilarang mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif alias bacaleg. Buktinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas, bakal mencoret empat nama mantan napi tipikor, yang mendaftar dari tiga partai politik (Parpol).

“Iya ada (bacaleg), tapi masih dalam proses, menunggu petunjuk KPU RI. Kalau kami tetap nyatakan tidak boleh, tapi parpol sudah menandatangani pakta integritas (integrity pact),” ucap Komisioner KPU Kapuas, Agus Helmi, kemarin.

Munculnya nama empat mantan napi ini, terungkap setelah KPU Kapuas melakukan verifikasi berkas yang didaftarkan parpol. Bacaleg ini berasal dari dua parpol lama dan satu parpol baru, yang ikut dalam  pemilihan legislatif (Pileg) 2019 ini.

Agus mengakui, empat bacaleg Kabupaten Kapuas yang merupakan mantan terpidana tipikor, yakni ZM dan EF dari PAN, ELM dari Perindo, serta EB dari Gerindra. Atas pencalonan ini, KPU Kapuas sudah mengambil sikap tegas. Menolak.

KPU Kapuas akhirnya memberikan status tidak memenuhi syarat (TMS), kepada empat bacaleg tersebut. Lalu diserahkan kepada parpol, untuk mengganti nama keempatnya dengan bacaleg lain.

“Tentunya, ganti dengan bacaleg yang tidak merupakan mantan narapidana tipikor, tapi memenuhi persyaratan,” pungkasnya.

Sementara itu, persyaratan menjadi wakil rakyat di Jakarta, semakin ketat. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara, tentang anggota partai politik tidak boleh menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam putusannya, MK melarang anggota parpol maju sebagai calon senator.

“Untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya, yang menjadi pengurus partai politik, adalah bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, di Gedung MK Jakarta, Senin (23/7).

Palguna mengatakan hal tersebut, ketika membacakan pertimbangan MK, atas permohonan uji materi pasal 182 huruf l UU nomor 7 tahun 2017 (UU Pemilu), dalam perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018, yang diajukan oleh seorang fungsionaris partai, yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Putusan untuk perkara nomor 30 ini, kembali menegaskan, bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari partai politik.

Dalam pertimbangan putusan tersebut, MK juga memberikan jawaban terkait anggota partai politik, yang pada saat ini juga menjabat sebagai anggota DPD. Dalam pertimbangannya mengakui bahwa, ketentuan pasal 182 huruf l UU Pemilu tidak tegas melarang anggota partai politik menjabat sebagai anggota DPD, meskipun putusan MK sebelumnya tetap menyebutkan, bahwa anggota DPD tidak boleh diisi oleh anggota partai politik.

“Sejalan dengan sifat prospektif putusan MK, maka putusan ini tidak berlaku terhadap yang bersangkutan (anggota DPD yang merupakan anggota partai politik), kecuali yang bersangkutan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPD, setelah putusan ini berlaku sesuai dengan pasal 47 UU MK,” jelas Palguna.

Sementara itu, anggota partai politik yang sudah mendaftarkan diri sebagai anggota DPD ke KPU, MK meminta KPU untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan, untuk tetap mencalonkan diri sebagai anggota DPD, dengan syarat sudah menyatakan pengunduran diri dari kepengurusan partai politik.

Pada sidang sebelumnya, Muhammad Hafidz selaku pemohon berpendapat, pasal 182 huruf I sepanjang frasa “pekerjaan lain” mengandung ketidakjelasan maksud, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon.

Pemohon merasa anggota DPD yang dijabat oleh fungsionaris partai politik, akan mengalami konflik kepentingan di antara dua jabatan tersebut. 

KPU RI menyatakan akan melaksanakan putusan MK, mengenai larangan pengurus (fungsionaris) partai politik maju menjadi calon anggota DPD RI. Kepastian itu disampaikan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan.

“Kami bakal melaksanakan putusan itu," kata Wahyu kepada wartawan, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/7).

Dia menuturkan, KPU mempelajari lebih dalam perihal putusan tersebut. Sementara ini, dia baru membaca sekilas putusannya, karena belum mendapat salinan resmi dari MK.

Secara teknis, KPU menambahkan aturan syarat bagi calon anggota DPD RI sekaliguspengurus parpol. “Kalau dia ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD, harus mundur dari jabatan (di parpol). Secara teknis kan, nanti dia harus lengkapi syarat itu (pengunduran diri)," jelas komisioner asal Jawa Tengah itu.

Wahyu juga menegaskan, dalam berkas pendaftaran calon anggota DPD masuk, terdapat nama pengurus parpol. Dengan putusan MK, KPU bakal segera me-review kembali nama-nama tersebut.

“Kami bakal review kembali, berapa calon anggota DPD merupakan pengurus parpol. Kami harus pelajari dahulu lagi,” imbuhnya. (alh/jaa/abe/ce/JPG)


BACA JUGA

Sabtu, 13 Oktober 2018 12:01

Maling Kotak Amal Gentayangan

PALANGKA RAYA- Seorang pria terekam kamera CCTV Masjid Al-Husna Jalan Menteng dan Masjid Al Hikmah Tjilik…

Sabtu, 13 Oktober 2018 11:59

Isu Penculikan Anak Mencuat

KASONGAN– Isu penculikan anak kembali mencuat. Baik melalui media sosial maupun perbincangan ditengah…

Sabtu, 13 Oktober 2018 11:45

Burung Eksotis Kalimantan Diselundupkan, 40 Ekor Kembali Dilepasliarkan

PANGKALAN BUN-20 ekor burung murai batu dan 20 ekor cucak hijau, dilepasliarkan di hutan Desa Pasir…

Jumat, 12 Oktober 2018 10:30

Bandar Narkoba Bersenjata Diringkus Polisi

PALANGKA RAYA- Peredaran gelar narkotika di wilayah Kalteng, seakan tidak ada habisnya. Padahal pihak…

Jumat, 12 Oktober 2018 10:28

Pedagang Digebuki, Ini Penyebabnya

PALANGKA RAYA- Siapa tahu beruntung. Begitulah yang ada di pikiran Mulyadi. Pedagang alas kaki atau…

Jumat, 12 Oktober 2018 10:18

Menteri PPPA Minta Awasi Mafia Perdagangan Manusia

PALANGKA RAYA-Masih terjadinya kasus tindak pidana perdagangan manusia, menjadi bukti selama ini belum…

Jumat, 12 Oktober 2018 10:15

Aset Dikonversi, Istri Yantenglie Serahkan Mobil Fortuner

PALANGKA RAYA-Perkara mantan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie terus dikembangkan. Sudah banyak aset…

Kamis, 11 Oktober 2018 10:15

Dua Cakades Kalahkan Kotak Kosong

NANGA BULIK -  Sejarah kembali terulang pada pemilihan kepala desa (pilkades)  di Kabupaten…

Kamis, 11 Oktober 2018 10:12

Mayat Bersimbah Darah di PT Uni Primacom

SAMPIT - Warga sekitar perumahan karyawan Divisi H PT Uni Primacom di Desa Barunang Miri, Kecamatan…

Kamis, 11 Oktober 2018 10:08

Penjual Es Krim Meregang Nyawa

SAMPIT – Seorang penjual es krim, Siswanto meregang nyawa setelah mengalami kecelakaan tunggal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .