MANAGED BY:
SELASA
19 JUNI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Minggu, 10 Juni 2018 10:29
Walhi: PBS Minim Kontribusi, Banyak Aturan tapi Tidak Digunakan
Ilustrasi. Buruh perkebunan kelapa sawit

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA-Banyaknya konflik antar masyarakat dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Bumi Tambun Bungai, dinilai karena minimnya konstribusi bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini pun mengundang reaksi berbagai pihak. PBS dituntut, agar segera bisa mengembalikan hak rakyat.

Dikatakan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalteng, Dimas N Hartono, 22 kasus konflik agraria yang terjadi medio 2015-2017 menjadi catatan buruk investasi di Kalteng. Konstribusi PBS yang dinilai minim baik bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta berimplikasi langsung bagi kesejahteraan rakyat juga menjadi catatan yang perlu diselesaikan. Dia menyarankan agar persoalan konflik ini bisa diselesaikan dengan cara mengembalikan hak dan keperluaan rakyat.

“Itu sudah solusi yang terbaik. Simple bagi kami, apa yang diperlukan rakyat? Itu juga harus dipenuhi pemerintah, misalnya sektor perkebunan melalui kemitraan (plasma,red),” ujarnya kepada Kalteng Pos, kemarin.

Menurut dia, jika berbicara PAD bagi Kalteng, tentu konstribusi PBS sawit akan minim. Pasalnya, pajak Bumi Bangunan akan langsung ke pusat, sehingga konstribusi lain mesti dilakukan. Hal yang paling nyata yakni melalui pola kemitraan perkebunan. Kewajiban plasma 20 persen sudah sepatutnya dilaksanakan.

“Plasma harus clear baik terkait mekanisme dan juga aturan mainnya,” kata dia.

Ditambahkannya, persoalan konflik ini patutnya jadi catatan semua pihak. Utamanya pemerintahan dengan cara menyetop eksvansi perkebunan sawit, menyetop pemberian izin, dan melakukan evaluasi bagi PBS sawit yang bermasalah.

“Sehingga, sistem penanganan persoalannya tidak tambal sulam. Selesai yang satu, yang lain muncul lagi. Evaluasi perlu dilakukan,” tambahnya.

Wacana Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran untuk membuat Pergub terkait plasma juga disorotinya. Diterangkannya, sejatinya aturan-aturan itu pernah digelorkan di Kalteng. Misalnya Perda Perkebunan Berkelanjutan, Pergub Penyesuaian Konflik, dan juga Perda Pengelolaan Kemitraan (Plasma,red).

“Seingat saya ini sudah pernah disahkan. Implementasinya bagaimana? Juga belum kelihatan. Saya juga tidak tahu apakah ini sudah dicabut atau tidak. Padahal, semua aspek detail dibahas diaturan-aturan ini,” terangnya.

Sehingga, lanjut dia, hal itu mesti juga jadi bahan kajian. Dirinya berharap, semangat yang dibawa pemerintah mampu betul-betul menyejahterakan rakyat.

“Jangan sampai ini banyak aturan tapi tidak digunakan juga. Yang terpenting sekarang ini bagaimana membuat menyusun perencanaan daerah untuk perkembangan sawit berdasarkan Perda Perkebunan Berkelanjutan kalau itu masih ada. Hasilnya, demi kesejahteraan rakyat Kalteng,” lanjut dia.

Mereka pun juga sedang menggodok Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bersifat independen. Tujuannya, agar ke depan bila ada konflik, maka lembaga ini mampu menjadi jembatan untuk penyelesaiannya. Baik bagi pemerintah, investor dan rakyat.

“Dorongannya kami untuk membentuk LBH sebagai ruang peluang masyarakat yang dikriminalitas adanya investasi,” pungkasnya. (ami/abe/nto)


BACA JUGA

Rabu, 13 Juni 2018 23:05

Sudah 17 Ribu Lebih Pemudik Lewat Kumai

Sementara itu, pada H-4, ribuan penumpang membanjiri kawasan Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten…

Senin, 11 Juni 2018 19:18

Berani Tempeleng Amien Rais, Sigit Mengaku Hanya Guyon

PALANGKA RAYA–Setelah komentarnya di media sosial facebook, Minggu (10/6) siang mendapat tanggapan…

Senin, 11 Juni 2018 18:37

Ancam Amien Rais, BMPAN Kalteng Laporkan Sigit ke Polisi

PALANGKA RAYA – Puluhan anggota Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BMPAN), Senin (11/6) siang…

Minggu, 03 Juni 2018 00:44

PARAH..!! Rusuh di PT IMK Sudah Dua Kali, Ini Kerugian yang Dihasilkan

PURUK CAHU-Bentrokan antara warga dan perusahaan serta aparat keamanan di PT Indo Muro Kencana (IMK)…

Minggu, 03 Juni 2018 00:12

Rusuh di PT IMK, Kabag Ops Polres Mura dan Tiga Balita Terluka

PURUK CAHU - Bentrokan yang terjadi antara aparat keamanan dan warga di kawasan PT Indo Muro Kencana…

Sabtu, 02 Juni 2018 23:53

PT IMK Mencekam, Warga Vs Aparat Keamanan Bentrok

PURUK CAHU–Memanasnya suasana di antara warga dan PT Indo Muro Kencana (IMK), di Kabupaten Murung …

Sabtu, 12 Mei 2018 10:42

NU Batara Dukung Pilkada Damai

PALANGKA RAYA-Peredaran berita bohong atau hoax dan isu-isu berbau SARA, menjadi perhatian semua pihak.…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:38

Walhi Ingin Illegal Logging Tak Berhenti di Penindakan, Ungkap Sampai Pemodal..!!

PALANGKA RAYA-Kasus illegal logging mengancam kawasan Taman Nasional Sebangau (TNS) menjadi perhatian…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:30

Istri Yakin Suami Tidak Bersalah

BAGAI disayat sembilu, Nyta Bianyta Rezza tidak bisa menyembunyikan perasaan hati yang amat sedih, melihat…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:24

Penahanan Rojikinnor Sesuai Prosedur

PALANGKA RAYA- Sidang keempat gugatan praperadilan tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Palangka Raya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .