MANAGED BY:
SELASA
22 MEI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Minggu, 13 Mei 2018 15:18
Pj Sekda Kalteng Ancam Sanksi Pejabat yang Belum Lakukan Ini
Pj Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalteng memiliki komitmen tinggi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Namun ada saja pejabat yang belum menyampaikan LHKPN. Berkaitan dengan itu juga, pemerintah berencana akan mengumumkan ke publik daftar pejabat yang belum menyampaikan LHKPN.

Pj Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengaku belum mengetahui jumlah pasti yang sudah melaporkan. Namun menurutnya, saat ini penyampaian LHKPN masih berproses dan jumlahnya pun semakin meningkat.

“Saya belum mendapatkan update terbaru tetapi beberapa waktu lalu pejabat yang sudah menyampaikan lebih dari 300 orang,” kata Fahrizal usai menghadiri rapat paripurna luar biasa di Gedung DPRD Kalteng, Jumat (11/5).

Untuk update data, dia segera meminta laporan tersebut dari Biro Organisasi Setda Kalteng. Sebab jumlah pejabat yang wajib ditingkat pemprov sekitar 526 orang. Pejabat yang memiliki kewajiban untuk melaporkan LHKPN merupakan eselon II, bendaharawan dan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab terhadap anggaran di atas Rp1 miliar.

“Saya meminta laporan dari Biro Organisasi untuk seberapa jauh progresnya. Kalau bisa diumumkan nama yang belum menyerahkan. Sehingga juga terhadap pejabat publik ada sanksi. Agar publik mengetahui ketaatan pejabat dalam pelaporan LHKPN,” tegasnya.

Fahrizal bersikeras jika pejabat yang tidak menyampaikan LHPKN sampai waktu yang sudah ditentukan akan mendapat sanksi tegas. Mulai dari sanksi ringan hingga berat. Apalagi gubernur, wakil gubenur dan Pj sekda sudah menyampaikan LHKPN terlebih dahulu.

“Sanksinya akan penundaan pangkat sampai pencabutan jabatan,” tegas dia.

Sementara itu, Pengamat Pemerintahan Fransisco menerangkan, sejatinya sebagai pejabat atau penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN. Aturan mengharuskan itu sebagai wujud transparansi, dukungan terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Walaupun sifatnya wajib, namun sanksi administratif saja dari atasan yang bersangkutan. Perlu diapresiasi apa yang dilakukan oleh gubernur, wagub, dan sekda yang telah menyampaikan LHKPNnya. Dengan demikian diharapkan akan diikuti juga oleh pejabat-pejabat di bawahnya,” tukas dia.

Fransisco juga mengapresiasi wacana diumumkannya nama pejabat yang belum menyampaikan LHKPN. Walau itu juga merupakan bagian dari sanksi yang harus dilakukan.

“Perlu diapresiasi atas pengumuman terhadap pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN. Saya pikir lebih itu ringan dari pada nantinya ada sanksi administratif dari atasan pejabat yang bersangkutan karena mungkin saja bisa lebih berat,” urai wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (UPR) ini. (uni/ang/nto)


BACA JUGA

Senin, 14 Mei 2018 09:35

Inilah Para Hakim dan Pandawa yang Mengadili Wilmar Group

PALANGKA RAYA – Hari ini, Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng menggelar Sidang Perdamaian Adat Dayak,…

Senin, 14 Mei 2018 09:32

Pagi Ini, Wilmar Group Akan Disidang Adat

PALANGKA RAYA-Pagi ini (14/5), Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng menggelar Sidang Perdamaian Adat Dayak,…

Minggu, 13 Mei 2018 15:07

Wagub Kalteng: Pelaku Pemboman Gereja Orang Berhati Iblis

PALANGKA RAYA - Aksi pengeboman di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5) pagi, menuai keprihatinan…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:42

NU Batara Dukung Pilkada Damai

PALANGKA RAYA-Peredaran berita bohong atau hoax dan isu-isu berbau SARA, menjadi perhatian semua pihak.…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:38

Walhi Ingin Illegal Logging Tak Berhenti di Penindakan, Ungkap Sampai Pemodal..!!

PALANGKA RAYA-Kasus illegal logging mengancam kawasan Taman Nasional Sebangau (TNS) menjadi perhatian…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:30

Istri Yakin Suami Tidak Bersalah

BAGAI disayat sembilu, Nyta Bianyta Rezza tidak bisa menyembunyikan perasaan hati yang amat sedih, melihat…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:24

Penahanan Rojikinnor Sesuai Prosedur

PALANGKA RAYA- Sidang keempat gugatan praperadilan tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Palangka Raya…

Sabtu, 21 April 2018 22:15

Tuntaskan Permasalahan Tata Ruang Wilayah

PALANGKA RAYA-Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA-SKMA) wilayah Kalimantan menggelar…

Selasa, 17 April 2018 10:10

WADOHH..!!! 242 Warga dan Kapolsek Keracunan

PULANG PISAU-Ratusan warga yang terdiri dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa harus dilarikan ke…

Selasa, 17 April 2018 10:05

Kanit Provos dan Bendahara Terjaring OTT

KUALA KAPUAS- Dua aparatur sipil negara (ASN) di Kapuas diamankan polisi, Senin sore (16/4). ASN yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .