MANAGED BY:
MINGGU
22 JULI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Minggu, 13 Mei 2018 15:18
Pj Sekda Kalteng Ancam Sanksi Pejabat yang Belum Lakukan Ini
Pj Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalteng memiliki komitmen tinggi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Namun ada saja pejabat yang belum menyampaikan LHKPN. Berkaitan dengan itu juga, pemerintah berencana akan mengumumkan ke publik daftar pejabat yang belum menyampaikan LHKPN.

Pj Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengaku belum mengetahui jumlah pasti yang sudah melaporkan. Namun menurutnya, saat ini penyampaian LHKPN masih berproses dan jumlahnya pun semakin meningkat.

“Saya belum mendapatkan update terbaru tetapi beberapa waktu lalu pejabat yang sudah menyampaikan lebih dari 300 orang,” kata Fahrizal usai menghadiri rapat paripurna luar biasa di Gedung DPRD Kalteng, Jumat (11/5).

Untuk update data, dia segera meminta laporan tersebut dari Biro Organisasi Setda Kalteng. Sebab jumlah pejabat yang wajib ditingkat pemprov sekitar 526 orang. Pejabat yang memiliki kewajiban untuk melaporkan LHKPN merupakan eselon II, bendaharawan dan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab terhadap anggaran di atas Rp1 miliar.

“Saya meminta laporan dari Biro Organisasi untuk seberapa jauh progresnya. Kalau bisa diumumkan nama yang belum menyerahkan. Sehingga juga terhadap pejabat publik ada sanksi. Agar publik mengetahui ketaatan pejabat dalam pelaporan LHKPN,” tegasnya.

Fahrizal bersikeras jika pejabat yang tidak menyampaikan LHPKN sampai waktu yang sudah ditentukan akan mendapat sanksi tegas. Mulai dari sanksi ringan hingga berat. Apalagi gubernur, wakil gubenur dan Pj sekda sudah menyampaikan LHKPN terlebih dahulu.

“Sanksinya akan penundaan pangkat sampai pencabutan jabatan,” tegas dia.

Sementara itu, Pengamat Pemerintahan Fransisco menerangkan, sejatinya sebagai pejabat atau penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN. Aturan mengharuskan itu sebagai wujud transparansi, dukungan terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Walaupun sifatnya wajib, namun sanksi administratif saja dari atasan yang bersangkutan. Perlu diapresiasi apa yang dilakukan oleh gubernur, wagub, dan sekda yang telah menyampaikan LHKPNnya. Dengan demikian diharapkan akan diikuti juga oleh pejabat-pejabat di bawahnya,” tukas dia.

Fransisco juga mengapresiasi wacana diumumkannya nama pejabat yang belum menyampaikan LHKPN. Walau itu juga merupakan bagian dari sanksi yang harus dilakukan.

“Perlu diapresiasi atas pengumuman terhadap pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN. Saya pikir lebih itu ringan dari pada nantinya ada sanksi administratif dari atasan pejabat yang bersangkutan karena mungkin saja bisa lebih berat,” urai wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (UPR) ini. (uni/ang/nto)


BACA JUGA

Selasa, 03 Juli 2018 12:01

Uang Pemda yang Disimpan di BTN Raib, Mantan Bupati Katingan Tersangka

erjalanan hidup mantan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie menarik untuk diikuti. Pernah menghiasai media…

Minggu, 01 Juli 2018 12:42

Dua TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

PALANGKA RAYA - Sesuai rekomendasi Panwaslu, dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Palangka…

Sabtu, 30 Juni 2018 20:53

Proyek Miliaran Rupiah Mangkrak

Taman dan pusat kuliner Tunggal Sanggomang, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mangkrak. Hingga kini…

Rabu, 13 Juni 2018 23:05

Sudah 17 Ribu Lebih Pemudik Lewat Kumai

Sementara itu, pada H-4, ribuan penumpang membanjiri kawasan Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten…

Senin, 11 Juni 2018 19:18

Berani Tempeleng Amien Rais, Sigit Mengaku Hanya Guyon

PALANGKA RAYA–Setelah komentarnya di media sosial facebook, Minggu (10/6) siang mendapat tanggapan…

Senin, 11 Juni 2018 18:37

Ancam Amien Rais, BMPAN Kalteng Laporkan Sigit ke Polisi

PALANGKA RAYA – Puluhan anggota Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BMPAN), Senin (11/6) siang…

Minggu, 10 Juni 2018 10:29

Walhi: PBS Minim Kontribusi, Banyak Aturan tapi Tidak Digunakan

PALANGKA RAYA-Banyaknya konflik antar masyarakat dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Bumi Tambun…

Minggu, 03 Juni 2018 00:44

PARAH..!! Rusuh di PT IMK Sudah Dua Kali, Ini Kerugian yang Dihasilkan

PURUK CAHU-Bentrokan antara warga dan perusahaan serta aparat keamanan di PT Indo Muro Kencana (IMK)…

Minggu, 03 Juni 2018 00:12

Rusuh di PT IMK, Kabag Ops Polres Mura dan Tiga Balita Terluka

PURUK CAHU - Bentrokan yang terjadi antara aparat keamanan dan warga di kawasan PT Indo Muro Kencana…

Sabtu, 02 Juni 2018 23:53

PT IMK Mencekam, Warga Vs Aparat Keamanan Bentrok

PURUK CAHU–Memanasnya suasana di antara warga dan PT Indo Muro Kencana (IMK), di Kabupaten Murung …
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .