MANAGED BY:
SENIN
22 JULI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Minggu, 13 Mei 2018 15:18
Pj Sekda Kalteng Ancam Sanksi Pejabat yang Belum Lakukan Ini
Pj Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalteng memiliki komitmen tinggi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Namun ada saja pejabat yang belum menyampaikan LHKPN. Berkaitan dengan itu juga, pemerintah berencana akan mengumumkan ke publik daftar pejabat yang belum menyampaikan LHKPN.

Pj Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengaku belum mengetahui jumlah pasti yang sudah melaporkan. Namun menurutnya, saat ini penyampaian LHKPN masih berproses dan jumlahnya pun semakin meningkat.

“Saya belum mendapatkan update terbaru tetapi beberapa waktu lalu pejabat yang sudah menyampaikan lebih dari 300 orang,” kata Fahrizal usai menghadiri rapat paripurna luar biasa di Gedung DPRD Kalteng, Jumat (11/5).

Untuk update data, dia segera meminta laporan tersebut dari Biro Organisasi Setda Kalteng. Sebab jumlah pejabat yang wajib ditingkat pemprov sekitar 526 orang. Pejabat yang memiliki kewajiban untuk melaporkan LHKPN merupakan eselon II, bendaharawan dan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab terhadap anggaran di atas Rp1 miliar.

“Saya meminta laporan dari Biro Organisasi untuk seberapa jauh progresnya. Kalau bisa diumumkan nama yang belum menyerahkan. Sehingga juga terhadap pejabat publik ada sanksi. Agar publik mengetahui ketaatan pejabat dalam pelaporan LHKPN,” tegasnya.

Fahrizal bersikeras jika pejabat yang tidak menyampaikan LHPKN sampai waktu yang sudah ditentukan akan mendapat sanksi tegas. Mulai dari sanksi ringan hingga berat. Apalagi gubernur, wakil gubenur dan Pj sekda sudah menyampaikan LHKPN terlebih dahulu.

“Sanksinya akan penundaan pangkat sampai pencabutan jabatan,” tegas dia.

Sementara itu, Pengamat Pemerintahan Fransisco menerangkan, sejatinya sebagai pejabat atau penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN. Aturan mengharuskan itu sebagai wujud transparansi, dukungan terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Walaupun sifatnya wajib, namun sanksi administratif saja dari atasan yang bersangkutan. Perlu diapresiasi apa yang dilakukan oleh gubernur, wagub, dan sekda yang telah menyampaikan LHKPNnya. Dengan demikian diharapkan akan diikuti juga oleh pejabat-pejabat di bawahnya,” tukas dia.

Fransisco juga mengapresiasi wacana diumumkannya nama pejabat yang belum menyampaikan LHKPN. Walau itu juga merupakan bagian dari sanksi yang harus dilakukan.

“Perlu diapresiasi atas pengumuman terhadap pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN. Saya pikir lebih itu ringan dari pada nantinya ada sanksi administratif dari atasan pejabat yang bersangkutan karena mungkin saja bisa lebih berat,” urai wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (UPR) ini. (uni/ang/nto)


BACA JUGA

Senin, 22 Juli 2019 09:03

Jangan Takut Laporkan Pembakar Hutan dan Lahan

PALANGKA RAYA-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta pemerintah pusat dan…

Senin, 22 Juli 2019 08:14

Bahaya Nih..!! Api Karhutla Sudah Dekati Pemukiman

PULANG PISAU- Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Pulang Pisau hingga…

Minggu, 21 Juli 2019 12:03

Kapal Bermuatan Karet dari Sampit Tenggelam, Bagaimana Nasib Awaknya..??

SAMPIT – Sebuah kapal layar motor (KLM) bermuatan karet yang berangkat…

Minggu, 21 Juli 2019 10:24

Met..Met..Ngapain Nyebur ke Sumur..?? Mau Ditolong Malah Nolak

PANGKALAN BUN – Slamet (57), membuat geger warga Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan…

Minggu, 21 Juli 2019 10:15

Lahan Sengaja Dibakar, Belasan TKP Disegel Polisi

PALANGKA RAYA–Beberapa pekan terakhir kabut asap sudah menyelimuti Kota Palangka…

Sabtu, 20 Juli 2019 12:06

TENANG..., Karhutla Tak Pengaruhi Pemindahan Ibu Kota

PALANGKA RAYA-Hari pengumuman ibu kota negara pengganti DKI Jakarta semakin…

Sabtu, 20 Juli 2019 00:54

Dua Hal Penting yang Mesti Diperhatikan Jika Ibu Kota Pindah ke Kalteng

PALANGKA RAYA – Persiapan pemindahan ibukota negara (IKN) Republik Indonesia ke…

Sabtu, 20 Juli 2019 00:50

Yakin Jadi Ibu Kota Baru, Sugianto : Kalteng Telah Miliki Semua yang Disyaratkan

PALANGKA RAYA - Provinsi Kalimantan Tengah calon kuat lokasi Ibu…

Jumat, 19 Juli 2019 10:33

Yantenglie Menangis dalam Persidangan, Bukan Air Mata Penyesan

PALANGKA RAYA-Ruang sidang tipikor seketika hening. Bersamaan dengan itu, air…

Jumat, 19 Juli 2019 08:25

Ngaku Dapat Petunjuk Mistis, Anak Sekdes Dicabuli Pak Kades

MUARA TEWEH-Oknum Kepala Desa Narui, Puncak Mandala Putra (49) diadlili…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*