MANAGED BY:
MINGGU
22 JULI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Sabtu, 12 Mei 2018 10:38
Walhi Ingin Illegal Logging Tak Berhenti di Penindakan, Ungkap Sampai Pemodal..!!
Ilustrasi Illegal Logging/ DOk JPNN

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA-Kasus illegal logging mengancam kawasan Taman Nasional Sebangau (TNS) menjadi perhatian publik. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng menilai, pembalakan liar ini, ada aktor di belakangnya. Bahkan, Direktur Walhi Kalteng Dimas N Hartono mengatakan, pengungkapan kasus illegal logging harus sampai ke pemilik modal.

“Penindakan penting dilakukan hingga ke si pemodal maupun orang-orang yang menjadi backing illegal Logging ini. Tidak berhenti pada penindakan saja,” ujar Dimas kepada Kalteng Pos, Jumat (11/5).

Dia menjelaskan, perlu dilihat juga apakah Balai TNS sudah melibatkan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan. Karena tanpa peran masyarakat, illegal logging akan terus terjadi. “Harus dilihat, apakah selama ini dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan TN melibatkan masyarakat di sekitar TN atau tidak. Karena tanpa dilakukan kerja sama dengan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan TN, maka illegal logging akan terus ada,” terang dia.

Dikatakannya, peran masyarakat menjadi penting untuk dilibatkan dalam kerja sama saling menguntungkan antara masyarakat dan balai TN.

“Karena yang melakukan illegal logging sebenarnya bukan masyarakat di sekitar TN. Karena masyarakat sekitar TN memahami pentingnya hutan. Tinggal perlu dilakukan pola kerja sama antara Balai TN dengan masyarakat sekitar, agar saling menjaga wilayah tersebut,” saran dia.

Menanggapi munculnya pembalakan liar tersebut, Pj Sekda Kalteng Fahrizal Fitri meminta seluruh instansi terkait termasuk kepolisian, agar dapat menyelamatkan kekayaan alam Bumi Tambun Bungai.

“Jangan sampai kawasan ini rusak oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” katanya usai mengikuti sumpah jabatan PAW Anggota DPRD Kalteng, kemarin.

Menurut Fahrizal, luasnya hutan Kalteng yang mencapai 15,3 juta hektare (Ha) lengkap dengan sungai-sungainya, menjadi kendala pengawasan. Namun ia yakin, Operasi Wanalaga yang biasa dilakukan aparat kepolisian serta hadirnya Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), dapat menyelamatkan hutan Kalteng.

“Kalau ada penebangan pohon di TNS, itu jelas illegal logging, pelanggaran. Saya pikir, TNS harus bertindak mengamankan wilayahnya. Melakukan patroli secara rutin. Untuk wilayah hutan Kalteng, saya yakin pasti ada pelaku secara kecil-kecilan juga. Harapannya, ini juga dapat ditindak,” beber pria yang juga menjabat sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalteng ini.

Persoalan lain, lanjut dia, ternyata adanya kanal-kanal di hutan gambut Kalteng disalahgunakan. Ia membuka kisah beberapa tahun lalu, ada kesalahan pembangunan kanal yang dilakukan pemerintah daerah. Sebab, selain membuat hutan gambut mengering, kanal itu juga diduga dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

“Kanal-kanal itu, kemarin direncanakan ditutup. Karena pembukaan kanal itu oleh pihak kota (Pemko, red). Mereka sudah ada pertemuan dan rencananya kanal itu ditutup. Ada juga kekhawatiran, kanal itu jadi akses milir illegal logging,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menilai, ada kekeliruan dalam aturan yang ada di Kalteng. Gubernur menyayangkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kalteng (RTRWP) Kalteng ditandatangani pemerintah provinsi terdahulu. Sebab, Perda yang awalnya Perda Nomor 3 Tahun 2008 itu, mengubah status kawasan yang sebelumnya 33 persen nonkawasan hutan dan 67 persen kawasan hutan Kalteng.

Namun, setelah ditandatangani dan direvisi, maka nonkawasan hutan itu menjadi 18 persen, dan kawasan hutan menjadi 82 persen.

“Bagaimana masyarakat mau menanam? Bagaimana berinvestasi, kalau semuanya kawasan hutan? Untung saja pengusaha kebun dan tambang ini tidak diperiksa. Kalau diperiksa satu per satu, lumpuh ekonomi,” sergahnya, baru-baru ini.

Hasil penelusuran Kalteng Pos di laman www.dishut.kalteng.go.id, berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP, maka dari 15,3 juta wilayah Kalteng diperuntukkan bagi Kawasan Suaka Alam (KSA) seluas 604.957 Ha, Hutan Lindung seluas 391.604 Ha, Hutan Produksi Terbatas 335.571 Ha, Hutan Produksi 896.706 Ha, Hutan Produksi Konversi 258.274 Ha dan APL serta Perairan seluas 629.779 Ha.

Selain itu, juga ada Keputusan Menteri Kehutanan yang menyatakan kalau dari 15,3 juta Ha wilayah hutan Kalteng, 65,54 persen merupakan hutan tetap, dan 16,47 persen hutan produksi yang dapat dikonversi, serta 18,71 persen adalah nonkawasan hutan.

Menurut gubernur, apabila Perda Nomor 5 tahun 2015 betul-betul ditegakkan, maka ekonomi Kalteng bisa lumpuh. Sebab, kawasan yang dulunya hutan Hak Guna Usaha (HGU) akan masuk ke kawasan hutan lindung. “Karena kalau menurut Perda Nomor 5 Tahun 2015 itu, maka ada sekitar 1 juta hektare kawasan perusahaan yang ilegal,” bebernya. (uni/ami/ce/abe)


BACA JUGA

Selasa, 03 Juli 2018 12:01

Uang Pemda yang Disimpan di BTN Raib, Mantan Bupati Katingan Tersangka

erjalanan hidup mantan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie menarik untuk diikuti. Pernah menghiasai media…

Minggu, 01 Juli 2018 12:42

Dua TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

PALANGKA RAYA - Sesuai rekomendasi Panwaslu, dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Palangka…

Sabtu, 30 Juni 2018 20:53

Proyek Miliaran Rupiah Mangkrak

Taman dan pusat kuliner Tunggal Sanggomang, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mangkrak. Hingga kini…

Rabu, 13 Juni 2018 23:05

Sudah 17 Ribu Lebih Pemudik Lewat Kumai

Sementara itu, pada H-4, ribuan penumpang membanjiri kawasan Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten…

Senin, 11 Juni 2018 19:18

Berani Tempeleng Amien Rais, Sigit Mengaku Hanya Guyon

PALANGKA RAYA–Setelah komentarnya di media sosial facebook, Minggu (10/6) siang mendapat tanggapan…

Senin, 11 Juni 2018 18:37

Ancam Amien Rais, BMPAN Kalteng Laporkan Sigit ke Polisi

PALANGKA RAYA – Puluhan anggota Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BMPAN), Senin (11/6) siang…

Minggu, 10 Juni 2018 10:29

Walhi: PBS Minim Kontribusi, Banyak Aturan tapi Tidak Digunakan

PALANGKA RAYA-Banyaknya konflik antar masyarakat dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Bumi Tambun…

Minggu, 03 Juni 2018 00:44

PARAH..!! Rusuh di PT IMK Sudah Dua Kali, Ini Kerugian yang Dihasilkan

PURUK CAHU-Bentrokan antara warga dan perusahaan serta aparat keamanan di PT Indo Muro Kencana (IMK)…

Minggu, 03 Juni 2018 00:12

Rusuh di PT IMK, Kabag Ops Polres Mura dan Tiga Balita Terluka

PURUK CAHU - Bentrokan yang terjadi antara aparat keamanan dan warga di kawasan PT Indo Muro Kencana…

Sabtu, 02 Juni 2018 23:53

PT IMK Mencekam, Warga Vs Aparat Keamanan Bentrok

PURUK CAHU–Memanasnya suasana di antara warga dan PT Indo Muro Kencana (IMK), di Kabupaten Murung …
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .