MANAGED BY:
MINGGU
27 MEI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

FEATURE

Selasa, 06 Maret 2018 08:57
Catatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (1)
Sendiri, Satpam dan Guru Menangkan Gugatan di MK
Peserta sosialisasi hak konstitusional warga negara yang digelar MKRI dan Dewan Pers di Cisarua, Bogor, beberapa waktu lalu, begitu serius mengikuti materi yang disampaikan narasumber. (FOTO PUSDIK MKRI FOR KALTENG POS)

PROKAL.CO, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) bersama Dewan Pers menggelar sosialisasi hak konstitusional warga negara bagi wartawan se-Indonesia. Kegiatan itu dilaksanakan pada 26 Februari hingga 1 Maret lalu di Pusat Pendidikan (Pusdik) Pancasila dan Konstitusi MKRI di Cisarua, Bogor, Jawa Barat (Jabar).

SUHARTOYO, Bogor

 ADA 146 wartawan media massa cetak, televisi, radio dan online dari Aceh hingga Papua yang mengikuti kegiatan tersebut.  Surat Kabar Harian (SKH) Kalteng Pos menjadi salah satu dari tiga media di Kalteng, yang dipercaya untuk mengirimkan utusan mengikuti kegiatan tersebut.Ini pengalaman pertama penulis untuk belajar tentang hak konstitusional warga negara. Selama empat hari, para peserta ditempa dengan berbagai materi. Mulai dari kegiatan di luar kelas hingga dalam kelas.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan tokoh nasional sebagai narasumber. Seperti mantan Ketua MK Prof Mahfud MD yang berbicara tentang konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia. Selanjutnya, Prof Judhariksawan dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang memaparkan tentang jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD 1945. Selain itu, ada juga Dr Fajar Laksono yang menguraikan tentang MK dan Hukum Acara Pengujian UU terhadap UUD 1945, serta beberapa narasumber lainnya.

Wakil Ketua MK Anwar Usman saat membuka kegiatan tersebut mengungkapkan, setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan pengujian undang-undang/PUU (judicial review) di MK. “Setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan PUU manakala ia merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu UU,” ungkap Anwar di hadapan para peserta sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warna negara.

UU yang dibuat dan disusun oleh 560 anggota DPR bersama presiden dan jajarannya, dapat dibatalkan hanya oleh karena permohonan seorang warga negara kepada MK.Dalam kasus ini, Anwar mencontohkan seorang satuan petugas keamanan (satpam) yang berhasil menang dalam PUU di MK. Satpam itu merasa dirugikan atas pemberlakuan beberapa pasal dalam UU ketenagakerjaan. “Karena merasa dirugikan hak konstitusionalnya, dia mengajukan PUU di MK. Dia maju sendiri tanpa kuasa hokum, dan apa yang menjadi permohonannya dikabulkan majelis hakim,” kata Anwar menceritakan.

Tidak hanya itu, dalam kasus lain juga, ada seorang guru yang menggugat UU APBN di MK, dan itu juga dikabulkan. “Guru itu mencermati, dalam UU APBN itu tidak mengakomodasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Dia juga maju sendiri, dan tuntutannya juga dikabulkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Fajar Laksono dalam paparannya mengungkapkan, dalam PUU atau judicial review ke MK harus memiliki legal standing. “Apa kerugian yang dialami pemohon harus jelas. Termasuk potensi kerugian atas diberlakukannya suatu UU. Untuk itu, sebelum melakukan judicial review, pahami dahulu apa yang menjadi kerugian konstitusional,” tegas Fajar.

Dia menjelaskan, MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin agar tidak ada UU yang keluar dari koridor konstitusi, sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya. Secara konstitusional, Pasal 24c ayat (1) UUD 1945 memberikan lima kewenangan kepada MK. Empat di antaranya dirumuskan sebagai kewenangan, dan satunya dirumuskan dengan kewajiban.

Dalam pasal tersebut dinyatakan,  MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final. Pertama, untuk menguji UU terhadap UUD. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan kelima, wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat, mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.“Selain lima kewenangan tersebut, MK RI juga diberi kewenangan tambahan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara serentak,” ungkap Fajar lagi. (ce/bersambung) 


BACA JUGA

Sabtu, 12 Mei 2018 10:05
Toni Ardiyanto, Remaja 14 Tahun dengan Berat Badan 9 Kilogram

Diduga Gizi Buruk sampai Terminum Air Ketuban

Keluarga Suyatno (53) dan Suyati (36) dikaruniai anak pertama mereka bernama Toni Ardiyanto. Namun,…

Sabtu, 07 April 2018 07:49
Ketika Warung Goyang Seberang Vihara Ditutup Paksa

Kini, Pengguna Jalan Tak Lagi Curi-curi Pandang

Keluhan masyarakat akhirnya dijawab Satpol PP Palangka Raya. Warung goyang yang ada di pinggiran Jalan…

Sabtu, 31 Maret 2018 07:10
Sengsaranya Melalui Kubangan Lumpur di Jalan Kolam-Pangkalan Bun

Melewati 10 Meter Serasa 300 Kilometer

Puluhan kendaraan roda empat tak bergeming dari tempatnya. Hanya mesinnya menyala. Ada juga memilih…

Jumat, 30 Maret 2018 10:19

Pak Bo, Penjaga Pintu Rahim Masupa Ria

Tenaga kesehatan di Desa Masupa Ria sangat terbatas. Tidak ada bidan maupun perawat, apalagi dokter.…

Kamis, 29 Maret 2018 09:51
Masupa Ria, “Lumbung” Emas yang Terlupakan (3/habis)

Janji Manis Pemda Sedikit Mengurangi Tangis

Tradisi, potensi dan cita-cita sampai mati di desa menjadi roda kehidupan yang pasti. Pilihannya, bertahan…

Rabu, 28 Maret 2018 09:30
Masupa Ria, “Lumbung” Emas yang Terlupakan (2)

Kasek Hanya Setahun Sekali ke Sekolah

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Masupa Ria dihuni 17 murid. Ada tiga guru berstatus honorer. Bagi mereka,…

Selasa, 27 Maret 2018 09:48
Masupa Ria, Lumbung Emas yang Terlupakan (1)

Jangankan Bantuan, Wajah Bupati pun Tak Tahu

Era 80-an, Desa Masupa Ria menjadi magnet kuat bagi mereka yang berburu bongkahan emas. Kejayaan itu…

Minggu, 25 Maret 2018 07:32
Senja Kala Lokasi Prostitusi Dukuh Mola (2)

Ratusan PSK Tak Mampu Bayar Hutang ke Muncikari

Kebijakan penutupan lokasi prostitusi memukul perekonomian di kawasan itu, sehingga perputaran uang…

Selasa, 20 Maret 2018 09:55
Ziarah Rohani ke Yerusalem-Mesir 11 Hari Bersama Rich Tour (10/Habis)

Doa Orang Percaya Pindahkan Gunung

Perjalanan atau ziarah rohani Yerusalem-Mesir 11 Hari bersama Rich Tour ditutup dengan tiga hari di…

Rabu, 14 Maret 2018 07:43
Ziarah Rohani ke Yerusalem-Mesir 11 Hari Bersama Rich Tour (4)

Sulitnya Masuk ke Negeri Perjanjian

Oh.. Yerusalem, Kota Mulia, hatiku rindu ke sana… Itulah sepenggal lagu yang menggambarkan keinginan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .