MANAGED BY:
SELASA
22 JANUARI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

FEATURE

Selasa, 06 Maret 2018 08:57
Catatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (1)
Sendiri, Satpam dan Guru Menangkan Gugatan di MK
Peserta sosialisasi hak konstitusional warga negara yang digelar MKRI dan Dewan Pers di Cisarua, Bogor, beberapa waktu lalu, begitu serius mengikuti materi yang disampaikan narasumber. (FOTO PUSDIK MKRI FOR KALTENG POS)

PROKAL.CO, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) bersama Dewan Pers menggelar sosialisasi hak konstitusional warga negara bagi wartawan se-Indonesia. Kegiatan itu dilaksanakan pada 26 Februari hingga 1 Maret lalu di Pusat Pendidikan (Pusdik) Pancasila dan Konstitusi MKRI di Cisarua, Bogor, Jawa Barat (Jabar).

SUHARTOYO, Bogor

 ADA 146 wartawan media massa cetak, televisi, radio dan online dari Aceh hingga Papua yang mengikuti kegiatan tersebut.  Surat Kabar Harian (SKH) Kalteng Pos menjadi salah satu dari tiga media di Kalteng, yang dipercaya untuk mengirimkan utusan mengikuti kegiatan tersebut.Ini pengalaman pertama penulis untuk belajar tentang hak konstitusional warga negara. Selama empat hari, para peserta ditempa dengan berbagai materi. Mulai dari kegiatan di luar kelas hingga dalam kelas.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan tokoh nasional sebagai narasumber. Seperti mantan Ketua MK Prof Mahfud MD yang berbicara tentang konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia. Selanjutnya, Prof Judhariksawan dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang memaparkan tentang jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD 1945. Selain itu, ada juga Dr Fajar Laksono yang menguraikan tentang MK dan Hukum Acara Pengujian UU terhadap UUD 1945, serta beberapa narasumber lainnya.

Wakil Ketua MK Anwar Usman saat membuka kegiatan tersebut mengungkapkan, setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan pengujian undang-undang/PUU (judicial review) di MK. “Setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan PUU manakala ia merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu UU,” ungkap Anwar di hadapan para peserta sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warna negara.

UU yang dibuat dan disusun oleh 560 anggota DPR bersama presiden dan jajarannya, dapat dibatalkan hanya oleh karena permohonan seorang warga negara kepada MK.Dalam kasus ini, Anwar mencontohkan seorang satuan petugas keamanan (satpam) yang berhasil menang dalam PUU di MK. Satpam itu merasa dirugikan atas pemberlakuan beberapa pasal dalam UU ketenagakerjaan. “Karena merasa dirugikan hak konstitusionalnya, dia mengajukan PUU di MK. Dia maju sendiri tanpa kuasa hokum, dan apa yang menjadi permohonannya dikabulkan majelis hakim,” kata Anwar menceritakan.

Tidak hanya itu, dalam kasus lain juga, ada seorang guru yang menggugat UU APBN di MK, dan itu juga dikabulkan. “Guru itu mencermati, dalam UU APBN itu tidak mengakomodasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Dia juga maju sendiri, dan tuntutannya juga dikabulkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Fajar Laksono dalam paparannya mengungkapkan, dalam PUU atau judicial review ke MK harus memiliki legal standing. “Apa kerugian yang dialami pemohon harus jelas. Termasuk potensi kerugian atas diberlakukannya suatu UU. Untuk itu, sebelum melakukan judicial review, pahami dahulu apa yang menjadi kerugian konstitusional,” tegas Fajar.

Dia menjelaskan, MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin agar tidak ada UU yang keluar dari koridor konstitusi, sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya. Secara konstitusional, Pasal 24c ayat (1) UUD 1945 memberikan lima kewenangan kepada MK. Empat di antaranya dirumuskan sebagai kewenangan, dan satunya dirumuskan dengan kewajiban.

Dalam pasal tersebut dinyatakan,  MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final. Pertama, untuk menguji UU terhadap UUD. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan kelima, wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat, mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.“Selain lima kewenangan tersebut, MK RI juga diberi kewenangan tambahan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara serentak,” ungkap Fajar lagi. (ce/bersambung) 


BACA JUGA

Jumat, 07 Desember 2018 14:30
Mengikuti Sidang Tipikor Mantan Kepala BPN Kotim Jamaludin

Terdakwa dan Saksi Saling Membantah

Kepada para saksi yang dihadirkan, sang hakim bertanya: “Apakah blanko…

Kamis, 06 Desember 2018 14:58
BPOM Turun Tangan, Ratusan Obat dan Kosmetik Disita

Pedagang Mengaku Tak Tahu, Asli Atau Palsu

Masyarakat Kotawaringin Barat (Kobar) harus berhati-hati saat membeli atau memakai…

Jumat, 16 November 2018 16:13
Menengok Semangat Anak Panti Asuhan

Ada yang Sarjana, dan Jadi Manajer di Perusahaan

Suasana berbeda saat menengok aktivitas anak-anak di Panti Asuhan Annida…

Senin, 12 November 2018 09:44
Melihat Cara KPU Melindungi Suara Pemilih Milenial

Tak Masuk DPT, Malah Dikasih Hadiah

Pesta demokrasi akan digelar tahun depan. Masih lama. Banyak waktu…

Jumat, 09 November 2018 11:56
Menari Bersama Manekin dan Nekat Keliling Nusantara

Sekali Tampil Meraup Rp 700 Ribu

Menari dengan manekin atau boneka manusia, terdengar biasa saja. Namun,…

Kamis, 08 November 2018 10:33
Ketika Kasatbinmas Polres Kobar Jadi Irup di SMAN 2 Pangkalan Bun

Sosialisasi Saber Pungli, Wawasan Nusantara dan Narkoba

Pemandangan berbeda terlihat di SMAN 2 Pangkalan Bun. Kalau biasanya…

Selasa, 06 November 2018 15:24
Cara Membuat Batik Unik dan Menarik Khas Kalteng (1)

Berbahan Getah Daun Ulin dan Mawar

Batik memang lebih terkenal di Pulau Jawa. Tapi siapa sangka,…

Kamis, 01 November 2018 09:41
Dari Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Sopir Travel di Sampit

KEJAM..!! Ada 15 Adegan, Korban Sempat Dipukuli Lalu Dibuang ke Sungai Mentaya

Ada 15 adegan yang diperagakan tersangka pelaku dalam rekonstruksi kasus…

Sabtu, 13 Oktober 2018 11:49
Melihat Prosesi Ruwatan Sukerta dan Pergelaran Wayang Kulit (2/Selesai)

Belajar Dalang karena Sering Ikut Orang Tua

Wayang,sebuah seni pertunjukan dengan memainkan tokoh-tokoh kerajaan masa lalu. Merupakan…

Jumat, 12 Oktober 2018 10:20
Melihat Prosesi Ruwatan Sukerta dan Pergelaran Wayang Kulit (1)

Tak Ada Danau, Sumber Air Diambil dari Tujuh Rumah

Sukerta, dalam bahasa Jawa adalah orang yang dianggap memiliki aib atau…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*