MANAGED BY:
SELASA
21 AGUSTUS
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

FEATURE

Selasa, 06 Maret 2018 08:57
Catatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (1)
Sendiri, Satpam dan Guru Menangkan Gugatan di MK
Peserta sosialisasi hak konstitusional warga negara yang digelar MKRI dan Dewan Pers di Cisarua, Bogor, beberapa waktu lalu, begitu serius mengikuti materi yang disampaikan narasumber. (FOTO PUSDIK MKRI FOR KALTENG POS)

PROKAL.CO, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) bersama Dewan Pers menggelar sosialisasi hak konstitusional warga negara bagi wartawan se-Indonesia. Kegiatan itu dilaksanakan pada 26 Februari hingga 1 Maret lalu di Pusat Pendidikan (Pusdik) Pancasila dan Konstitusi MKRI di Cisarua, Bogor, Jawa Barat (Jabar).

SUHARTOYO, Bogor

 ADA 146 wartawan media massa cetak, televisi, radio dan online dari Aceh hingga Papua yang mengikuti kegiatan tersebut.  Surat Kabar Harian (SKH) Kalteng Pos menjadi salah satu dari tiga media di Kalteng, yang dipercaya untuk mengirimkan utusan mengikuti kegiatan tersebut.Ini pengalaman pertama penulis untuk belajar tentang hak konstitusional warga negara. Selama empat hari, para peserta ditempa dengan berbagai materi. Mulai dari kegiatan di luar kelas hingga dalam kelas.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan tokoh nasional sebagai narasumber. Seperti mantan Ketua MK Prof Mahfud MD yang berbicara tentang konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia. Selanjutnya, Prof Judhariksawan dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang memaparkan tentang jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD 1945. Selain itu, ada juga Dr Fajar Laksono yang menguraikan tentang MK dan Hukum Acara Pengujian UU terhadap UUD 1945, serta beberapa narasumber lainnya.

Wakil Ketua MK Anwar Usman saat membuka kegiatan tersebut mengungkapkan, setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan pengujian undang-undang/PUU (judicial review) di MK. “Setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan PUU manakala ia merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu UU,” ungkap Anwar di hadapan para peserta sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warna negara.

UU yang dibuat dan disusun oleh 560 anggota DPR bersama presiden dan jajarannya, dapat dibatalkan hanya oleh karena permohonan seorang warga negara kepada MK.Dalam kasus ini, Anwar mencontohkan seorang satuan petugas keamanan (satpam) yang berhasil menang dalam PUU di MK. Satpam itu merasa dirugikan atas pemberlakuan beberapa pasal dalam UU ketenagakerjaan. “Karena merasa dirugikan hak konstitusionalnya, dia mengajukan PUU di MK. Dia maju sendiri tanpa kuasa hokum, dan apa yang menjadi permohonannya dikabulkan majelis hakim,” kata Anwar menceritakan.

Tidak hanya itu, dalam kasus lain juga, ada seorang guru yang menggugat UU APBN di MK, dan itu juga dikabulkan. “Guru itu mencermati, dalam UU APBN itu tidak mengakomodasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Dia juga maju sendiri, dan tuntutannya juga dikabulkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Fajar Laksono dalam paparannya mengungkapkan, dalam PUU atau judicial review ke MK harus memiliki legal standing. “Apa kerugian yang dialami pemohon harus jelas. Termasuk potensi kerugian atas diberlakukannya suatu UU. Untuk itu, sebelum melakukan judicial review, pahami dahulu apa yang menjadi kerugian konstitusional,” tegas Fajar.

Dia menjelaskan, MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin agar tidak ada UU yang keluar dari koridor konstitusi, sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya. Secara konstitusional, Pasal 24c ayat (1) UUD 1945 memberikan lima kewenangan kepada MK. Empat di antaranya dirumuskan sebagai kewenangan, dan satunya dirumuskan dengan kewajiban.

Dalam pasal tersebut dinyatakan,  MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final. Pertama, untuk menguji UU terhadap UUD. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan kelima, wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat, mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.“Selain lima kewenangan tersebut, MK RI juga diberi kewenangan tambahan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara serentak,” ungkap Fajar lagi. (ce/bersambung) 


BACA JUGA

Selasa, 21 Agustus 2018 10:24
Mengenal Cupang Air Tawar dan Penggemarnya (1)

Terkadang Rewel dan Merepotkan

Mungil. Cantik. Dan indah. Itulah gambaran ikan cupang. Ikan air tawar dengan berbagai warna dan motif…

Senin, 20 Agustus 2018 09:43
Cara Wali Kota Palangka Raya Terpilih Serap Aspirasi Masyarakat

Kota Cantik “Banjir” Harapan

Banyak cara demi mendapat masukan dan saran untuk pembangunan. Seperti memanfaatkan media sosial. Itulah…

Sabtu, 18 Agustus 2018 11:39
Menengok Tiga Pasutri yang Dikaruniai Anak pada Momen HUT ke-73 RI

Kelahiran Tak Terencana, Binggung Memberi Nama

Tidak semua pasangan suami istri (pasutri) yang beruntung, bisa dikaruniai anak bertepatan dengan momen…

Kamis, 16 Agustus 2018 09:44
Menumbuhkan Kembali Semangat Patriotisme dan Nasionalisme

Kibarkan Merah Putih di Sungai Seruyan

"Janganlah sekali-kali meninggalkan sejarah." Demikian kutipan yang pernah dikatakan Bung Karno. Tentang…

Rabu, 15 Agustus 2018 09:25
Melihat Suasana Sekolah Inklusi Pertama di Kalteng

Pelajaran Disesuaikan dengan Kemampuan

Terlahir sebagai anak berkebutuhan khusus, bukan sebuah pilihan. Bukan pula keinginan orang tua. Itu…

Selasa, 14 Agustus 2018 10:42

Panjang Ratusan Meter Menyeberangi Sungai

Pembentangan bendera merah putih di 13 kabupaten dan satu kota mengawali euforia penyambutan Hari Kemerdekaan…

Senin, 13 Agustus 2018 10:33
Eicha, Peraih Golden Champion Perparawi Tingkat Nasional

Catatkan Diri dalam Sejarah Keikutsertaan Kontingen Kalteng

Prestasi membanggakan ditorehkan Eicha Cristy Gianella. Ketika mewakili kontingen Kalteng, putri asal…

Minggu, 12 Agustus 2018 11:57
Menengok Usaha Budi Daya Lebah Madu di Palangka Raya

Jual Pikap Demi 10 Kotak Sarang Mellifera

Petani lebah madu asal Kalampangan ini bernama Yoanes Budiyana. Madu produksinya punya label yang sudah…

Sabtu, 11 Agustus 2018 12:26
Memanfaatkan Bekas Peralatan Elektronik Menjadi Barang Unik

Kreativitas dan Karya dari Balik Penjara

Hidup di balik jeruji besi sudah pasti terisolasi. Terkurung dan terbatas dengan dunia luar. Namun,…

Jumat, 10 Agustus 2018 13:23
Ketika Warga Katingan Kuala Harus Terjebak di Minimnya Infrastruktur Jalan

Meregang Nyawa di Tengah Sungai

Ibu Muntamah (50) warga Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan harus menghembuskan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .