MANAGED BY:
RABU
17 OKTOBER
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Sabtu, 03 Maret 2018 08:03
Evaluasi Tekon Dilakukan Setahun Sekali

Ada Kelainan Data yang Diserahkan SOPD

Pemprov Kalteng telah mengevaluasi tenaga kontrak dari berbagai instansi. Kini Pemprov kembali mewacanakan bakal membuka penerimaan tenaga kontrak baru, khususnya Satpol PP. (FOTO:DENAR/KALTENG POS)

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA- Hasil evaluasi tenaga kerja kontrak (tekon) di Pemprov Kalteng sempat menjadi perbincangan. Banyak yang menduga Pemprov kurang transparan dalam proses evaluasi. Keruan saja Pemprov membantah tudingan tersebut. Sebab, evaluasi memang harus dilakukan setiap tahun dan dasarnya jelas. “Intinya, evaluasi bagian dari proses rasionalisasi untuk tekon. Evaluasi juga bagian dari visi misi gubernur yang kami terjemahkan dari menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Masa kerja tekon juga secara normatif berlaku Januari-Desember. Itu tujuan kami melakukan evaluasi,” jelas Nurul Edy kepada Kalteng Pos, Jumat (2/3).

Dikatakannya, mengenai anggapan adanya usulan tenaga titipan juga tidak benar. Dia mengakui Pemprov menerima calon tekon baru namun dasarnya bukan karena titipan, tetapi karena dalam perjalanan satu tahun ada yang pengajuan dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). “Tetapi penilaiannya tetap pada kompetensinya. Kami berusaha melaksanakan secara professional. Kalau di luaran berbagai macam isu, jauh-jauh lah dari hal itu,” jelas dia.

Selain itu, sambung dia, bukti dari pemerintah ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik adalah dengan menerapkan no registrasi pada tekon yang pada tahun 2018 ini dinyatakan memenuhi syarat (MS) sehingga kontraknya diperpanjang. “Nomor register kepegawaian sudah kami terapkan bagi yang MS. Sehingga diketahui keberadaannya. Kalau si A bekerja di Biro Pemerintahan maka nomornya 2018. 01.01.01. Dia teregistrasi pada Setda Biro Pemerintahan dengan nomor urut 01 itu,” jelas dia.

Bahkan, sambung dia, ada data yang tidak jelas pada data kepegawaian sebelumnya. Sebab masih ada data yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. “Ada juga SOPD yang menyerahkan datanya tenaga teknis ternyata dia sopir. Data lama itu tidak akurat dengan pekerjaannya,” tegas dia.

Pemprov ingin fungsi tata kelola pemerintahan dijalankan dengan baik untuk itu saat ini dalam kontrak untuk tekon juga dievaluasi dalam jangak beberapa bulan. Hasil kinerjanya diminta di setiap SOPD. “Kami meminta penilaian mereka 3-5 bulan. Kinerja juga dievaluasi. Kalau kinerja tidak baik bisa diberhentikan,” tukas dia.

Sementara, bagi tekon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pihaknya mengungkapkan kembali bahwa BKD siap menerima aduan tersebut. Mereka bahkan akan merincikan setiap aduan.“Hasil aduan itu kami list by name, by problem dan dari SOPD mana. Apa kebijakannya nanti didiskusikan dengan Sekda, BKD, Inspektorat dan asisten III,” tukas Nurul.

Di sisi lain tekon dievaluasi setahun sekali, Pemprov menghembuskan angina segar khususnya bagi tekon TMS. Pemprov sedang menggodok mekanisme penerimaan 150 tekon baru yang bakal bertugas di Satpol PP Kalteng tersebut.“Akan lebih bagus kalau dengan sistem seperti CPNS menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT) nilai akan terlihat,” tukas Wakil Ketua Komisi A DPRD Kateng HM Fahruddin.

Pihaknya meyakini, pola tes dengan sistem CAT bisa mengurangi bahkan menghilangkan dugaan-dugaan orang bahwa pelaksanaan tes kurang transparan.Kepala Satpol PP Kalteng Baru I Sangkai menyampaikan, mereka mengusulkan untuk ditambah 150 orang. Namun hal tersebut masih dalam bentuk usulan yang dia serahkan ke Gubernur Kalteng untuk menyetujuinya.“Terkait dengan penerimaan anggota Satpol PP, kami menyampaikan kepada gubernur untuk disetujui. Masih usulan untuk itu. Belum tahu bagaimana apakah disetujui atau tidak,” tukas dia.

Dia mengungkapkan, saat ini jumlah satpol PP Kalteng ada sekitar 147 orang. Usulan penambahan tersebut tak terlepas dari beban kerja yang disesuaikan dengan luas wilayah. “Satpol PP tidak ada pengurangan. Kami memiliki standar dan tugas. Jumlahnya harus sebanding dengan wilayahnya. Wajar saja ditambah. Seluruhnya ditempatkan di Palangka Raya saja,” urai dia.

Dia mengungkapkan, ada lima tugas utama Satpol PP. Menegakkan perda, perkada, menyelenggaraka ketertiban umum, ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat. “Harapannya kami bisa professional lagi dalam melaksanakan tugas salah satunya meningkatkan (pendapatan Asli Daerah) PAD Kalteng,” urai dia. (ami/abe/dar)


BACA JUGA

Sabtu, 13 Oktober 2018 12:01

Maling Kotak Amal Gentayangan

PALANGKA RAYA- Seorang pria terekam kamera CCTV Masjid Al-Husna Jalan Menteng dan Masjid Al Hikmah Tjilik…

Sabtu, 13 Oktober 2018 11:59

Isu Penculikan Anak Mencuat

KASONGAN– Isu penculikan anak kembali mencuat. Baik melalui media sosial maupun perbincangan ditengah…

Sabtu, 13 Oktober 2018 11:45

Burung Eksotis Kalimantan Diselundupkan, 40 Ekor Kembali Dilepasliarkan

PANGKALAN BUN-20 ekor burung murai batu dan 20 ekor cucak hijau, dilepasliarkan di hutan Desa Pasir…

Sabtu, 13 Oktober 2018 11:42

Proyek GOR Mandek, Masih Kurang Rp24 M

PALANGKA RAYA-Mimpi masyarakat Kalteng memiliki gelanggang olahraga (gor) indoor, belum sepenuhnya terwujud.…

Jumat, 12 Oktober 2018 10:30

Bandar Narkoba Bersenjata Diringkus Polisi

PALANGKA RAYA- Peredaran gelar narkotika di wilayah Kalteng, seakan tidak ada habisnya. Padahal pihak…

Jumat, 12 Oktober 2018 10:28

Pedagang Digebuki, Ini Penyebabnya

PALANGKA RAYA- Siapa tahu beruntung. Begitulah yang ada di pikiran Mulyadi. Pedagang alas kaki atau…

Jumat, 12 Oktober 2018 10:18

Menteri PPPA Minta Awasi Mafia Perdagangan Manusia

PALANGKA RAYA-Masih terjadinya kasus tindak pidana perdagangan manusia, menjadi bukti selama ini belum…

Jumat, 12 Oktober 2018 10:15

Aset Dikonversi, Istri Yantenglie Serahkan Mobil Fortuner

PALANGKA RAYA-Perkara mantan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie terus dikembangkan. Sudah banyak aset…

Kamis, 11 Oktober 2018 10:15

Dua Cakades Kalahkan Kotak Kosong

NANGA BULIK -  Sejarah kembali terulang pada pemilihan kepala desa (pilkades)  di Kabupaten…

Kamis, 11 Oktober 2018 10:12

Mayat Bersimbah Darah di PT Uni Primacom

SAMPIT - Warga sekitar perumahan karyawan Divisi H PT Uni Primacom di Desa Barunang Miri, Kecamatan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .