MANAGED BY:
KAMIS
16 AGUSTUS
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Sabtu, 03 Maret 2018 08:03
Evaluasi Tekon Dilakukan Setahun Sekali

Ada Kelainan Data yang Diserahkan SOPD

Pemprov Kalteng telah mengevaluasi tenaga kontrak dari berbagai instansi. Kini Pemprov kembali mewacanakan bakal membuka penerimaan tenaga kontrak baru, khususnya Satpol PP. (FOTO:DENAR/KALTENG POS)

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA- Hasil evaluasi tenaga kerja kontrak (tekon) di Pemprov Kalteng sempat menjadi perbincangan. Banyak yang menduga Pemprov kurang transparan dalam proses evaluasi. Keruan saja Pemprov membantah tudingan tersebut. Sebab, evaluasi memang harus dilakukan setiap tahun dan dasarnya jelas. “Intinya, evaluasi bagian dari proses rasionalisasi untuk tekon. Evaluasi juga bagian dari visi misi gubernur yang kami terjemahkan dari menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Masa kerja tekon juga secara normatif berlaku Januari-Desember. Itu tujuan kami melakukan evaluasi,” jelas Nurul Edy kepada Kalteng Pos, Jumat (2/3).

Dikatakannya, mengenai anggapan adanya usulan tenaga titipan juga tidak benar. Dia mengakui Pemprov menerima calon tekon baru namun dasarnya bukan karena titipan, tetapi karena dalam perjalanan satu tahun ada yang pengajuan dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). “Tetapi penilaiannya tetap pada kompetensinya. Kami berusaha melaksanakan secara professional. Kalau di luaran berbagai macam isu, jauh-jauh lah dari hal itu,” jelas dia.

Selain itu, sambung dia, bukti dari pemerintah ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik adalah dengan menerapkan no registrasi pada tekon yang pada tahun 2018 ini dinyatakan memenuhi syarat (MS) sehingga kontraknya diperpanjang. “Nomor register kepegawaian sudah kami terapkan bagi yang MS. Sehingga diketahui keberadaannya. Kalau si A bekerja di Biro Pemerintahan maka nomornya 2018. 01.01.01. Dia teregistrasi pada Setda Biro Pemerintahan dengan nomor urut 01 itu,” jelas dia.

Bahkan, sambung dia, ada data yang tidak jelas pada data kepegawaian sebelumnya. Sebab masih ada data yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. “Ada juga SOPD yang menyerahkan datanya tenaga teknis ternyata dia sopir. Data lama itu tidak akurat dengan pekerjaannya,” tegas dia.

Pemprov ingin fungsi tata kelola pemerintahan dijalankan dengan baik untuk itu saat ini dalam kontrak untuk tekon juga dievaluasi dalam jangak beberapa bulan. Hasil kinerjanya diminta di setiap SOPD. “Kami meminta penilaian mereka 3-5 bulan. Kinerja juga dievaluasi. Kalau kinerja tidak baik bisa diberhentikan,” tukas dia.

Sementara, bagi tekon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pihaknya mengungkapkan kembali bahwa BKD siap menerima aduan tersebut. Mereka bahkan akan merincikan setiap aduan.“Hasil aduan itu kami list by name, by problem dan dari SOPD mana. Apa kebijakannya nanti didiskusikan dengan Sekda, BKD, Inspektorat dan asisten III,” tukas Nurul.

Di sisi lain tekon dievaluasi setahun sekali, Pemprov menghembuskan angina segar khususnya bagi tekon TMS. Pemprov sedang menggodok mekanisme penerimaan 150 tekon baru yang bakal bertugas di Satpol PP Kalteng tersebut.“Akan lebih bagus kalau dengan sistem seperti CPNS menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT) nilai akan terlihat,” tukas Wakil Ketua Komisi A DPRD Kateng HM Fahruddin.

Pihaknya meyakini, pola tes dengan sistem CAT bisa mengurangi bahkan menghilangkan dugaan-dugaan orang bahwa pelaksanaan tes kurang transparan.Kepala Satpol PP Kalteng Baru I Sangkai menyampaikan, mereka mengusulkan untuk ditambah 150 orang. Namun hal tersebut masih dalam bentuk usulan yang dia serahkan ke Gubernur Kalteng untuk menyetujuinya.“Terkait dengan penerimaan anggota Satpol PP, kami menyampaikan kepada gubernur untuk disetujui. Masih usulan untuk itu. Belum tahu bagaimana apakah disetujui atau tidak,” tukas dia.

Dia mengungkapkan, saat ini jumlah satpol PP Kalteng ada sekitar 147 orang. Usulan penambahan tersebut tak terlepas dari beban kerja yang disesuaikan dengan luas wilayah. “Satpol PP tidak ada pengurangan. Kami memiliki standar dan tugas. Jumlahnya harus sebanding dengan wilayahnya. Wajar saja ditambah. Seluruhnya ditempatkan di Palangka Raya saja,” urai dia.

Dia mengungkapkan, ada lima tugas utama Satpol PP. Menegakkan perda, perkada, menyelenggaraka ketertiban umum, ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat. “Harapannya kami bisa professional lagi dalam melaksanakan tugas salah satunya meningkatkan (pendapatan Asli Daerah) PAD Kalteng,” urai dia. (ami/abe/dar)


BACA JUGA

Kamis, 16 Agustus 2018 09:51

Jaga Stamina, Kurangi Bepergian Jauh.

PANGKALAN BUN-Anggota DPD RI utusan Kalteng, H Muhammad Rakhman Ebol menyempatkan diri bertemu dengan…

Kamis, 16 Agustus 2018 09:42

Preman Tikam Pelangsir di SPBU

SAMPIT-Antrean kendaraan di SPBU Jalan HM Arsyad, Desa Pelangsian, Kecamatan MB Ketapang yang semula…

Rabu, 15 Agustus 2018 10:19

Empat Napi Teroris Ada di Kalteng

PENANGKAPAN terduga aksi radikalisme alias terorisme, Lu, mengingatkan pada sangat rentannya warga binaan…

Rabu, 15 Agustus 2018 10:14

Mendadak Berubah, Anak dan Istri Mengurung Diri

Sementara itu, istri terduga radikalisme, saat ini seperti dikucilkan di lingkunganya. Tampak sekali…

Rabu, 15 Agustus 2018 10:08

Diintai sejak 2017, Diduga Menganut Aliran JAD

PALANGKA RAYA- Diamankannya mantan pegawai Rutan Kelas IIA Palangka Raya berinisial Lu, menjadi bukti…

Rabu, 15 Agustus 2018 09:39

Lihat Mobil Tahanan, Kades Kabur dan Sembunyi di Kebun Sawit

KUALA KAPUAS-Penangkapan yang dilakukan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Palingkau terhadap seorang…

Rabu, 15 Agustus 2018 09:33

10 Orangutan Dimerdekakan

PALANGKA RAYA-Berkah peringatan HUT ke-73 Indonesia, juga dirasakan satwa endemik Kalteng, orangutan(Pongo…

Rabu, 15 Agustus 2018 09:22

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Beri Payung dan Kacamata untuk Jemaah

MAKKAH-Pemerintah Indonesia sepertinya sangat mewaspadai cuaca dan suhu ekstrem yang sekarang terjadi…

Selasa, 14 Agustus 2018 10:54

Kebakaran Lahan Dekati Rumah Warga

SAMPIT-Sebuah lahan di kawasan Jalan Pramuka, Kecamatan MB Ketapang terbakar, Senin (13/8) sekitar pukul…

Selasa, 14 Agustus 2018 10:49

Kejaksaan Periksa Kadis Pertanian

SAMPIT-Kasus dugaan Surat Keterangan Tanah (SKT) fiktif di Desa Bagendang Tengah, Kecamatan Mentaya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .