MANAGED BY:
KAMIS
24 MEI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Sabtu, 03 Maret 2018 08:03
Evaluasi Tekon Dilakukan Setahun Sekali

Ada Kelainan Data yang Diserahkan SOPD

Pemprov Kalteng telah mengevaluasi tenaga kontrak dari berbagai instansi. Kini Pemprov kembali mewacanakan bakal membuka penerimaan tenaga kontrak baru, khususnya Satpol PP. (FOTO:DENAR/KALTENG POS)

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA- Hasil evaluasi tenaga kerja kontrak (tekon) di Pemprov Kalteng sempat menjadi perbincangan. Banyak yang menduga Pemprov kurang transparan dalam proses evaluasi. Keruan saja Pemprov membantah tudingan tersebut. Sebab, evaluasi memang harus dilakukan setiap tahun dan dasarnya jelas. “Intinya, evaluasi bagian dari proses rasionalisasi untuk tekon. Evaluasi juga bagian dari visi misi gubernur yang kami terjemahkan dari menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Masa kerja tekon juga secara normatif berlaku Januari-Desember. Itu tujuan kami melakukan evaluasi,” jelas Nurul Edy kepada Kalteng Pos, Jumat (2/3).

Dikatakannya, mengenai anggapan adanya usulan tenaga titipan juga tidak benar. Dia mengakui Pemprov menerima calon tekon baru namun dasarnya bukan karena titipan, tetapi karena dalam perjalanan satu tahun ada yang pengajuan dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). “Tetapi penilaiannya tetap pada kompetensinya. Kami berusaha melaksanakan secara professional. Kalau di luaran berbagai macam isu, jauh-jauh lah dari hal itu,” jelas dia.

Selain itu, sambung dia, bukti dari pemerintah ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik adalah dengan menerapkan no registrasi pada tekon yang pada tahun 2018 ini dinyatakan memenuhi syarat (MS) sehingga kontraknya diperpanjang. “Nomor register kepegawaian sudah kami terapkan bagi yang MS. Sehingga diketahui keberadaannya. Kalau si A bekerja di Biro Pemerintahan maka nomornya 2018. 01.01.01. Dia teregistrasi pada Setda Biro Pemerintahan dengan nomor urut 01 itu,” jelas dia.

Bahkan, sambung dia, ada data yang tidak jelas pada data kepegawaian sebelumnya. Sebab masih ada data yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. “Ada juga SOPD yang menyerahkan datanya tenaga teknis ternyata dia sopir. Data lama itu tidak akurat dengan pekerjaannya,” tegas dia.

Pemprov ingin fungsi tata kelola pemerintahan dijalankan dengan baik untuk itu saat ini dalam kontrak untuk tekon juga dievaluasi dalam jangak beberapa bulan. Hasil kinerjanya diminta di setiap SOPD. “Kami meminta penilaian mereka 3-5 bulan. Kinerja juga dievaluasi. Kalau kinerja tidak baik bisa diberhentikan,” tukas dia.

Sementara, bagi tekon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pihaknya mengungkapkan kembali bahwa BKD siap menerima aduan tersebut. Mereka bahkan akan merincikan setiap aduan.“Hasil aduan itu kami list by name, by problem dan dari SOPD mana. Apa kebijakannya nanti didiskusikan dengan Sekda, BKD, Inspektorat dan asisten III,” tukas Nurul.

Di sisi lain tekon dievaluasi setahun sekali, Pemprov menghembuskan angina segar khususnya bagi tekon TMS. Pemprov sedang menggodok mekanisme penerimaan 150 tekon baru yang bakal bertugas di Satpol PP Kalteng tersebut.“Akan lebih bagus kalau dengan sistem seperti CPNS menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT) nilai akan terlihat,” tukas Wakil Ketua Komisi A DPRD Kateng HM Fahruddin.

Pihaknya meyakini, pola tes dengan sistem CAT bisa mengurangi bahkan menghilangkan dugaan-dugaan orang bahwa pelaksanaan tes kurang transparan.Kepala Satpol PP Kalteng Baru I Sangkai menyampaikan, mereka mengusulkan untuk ditambah 150 orang. Namun hal tersebut masih dalam bentuk usulan yang dia serahkan ke Gubernur Kalteng untuk menyetujuinya.“Terkait dengan penerimaan anggota Satpol PP, kami menyampaikan kepada gubernur untuk disetujui. Masih usulan untuk itu. Belum tahu bagaimana apakah disetujui atau tidak,” tukas dia.

Dia mengungkapkan, saat ini jumlah satpol PP Kalteng ada sekitar 147 orang. Usulan penambahan tersebut tak terlepas dari beban kerja yang disesuaikan dengan luas wilayah. “Satpol PP tidak ada pengurangan. Kami memiliki standar dan tugas. Jumlahnya harus sebanding dengan wilayahnya. Wajar saja ditambah. Seluruhnya ditempatkan di Palangka Raya saja,” urai dia.

Dia mengungkapkan, ada lima tugas utama Satpol PP. Menegakkan perda, perkada, menyelenggaraka ketertiban umum, ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat. “Harapannya kami bisa professional lagi dalam melaksanakan tugas salah satunya meningkatkan (pendapatan Asli Daerah) PAD Kalteng,” urai dia. (ami/abe/dar)


BACA JUGA

Senin, 14 Mei 2018 09:35

Inilah Para Hakim dan Pandawa yang Mengadili Wilmar Group

PALANGKA RAYA – Hari ini, Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng menggelar Sidang Perdamaian Adat Dayak,…

Senin, 14 Mei 2018 09:32

Pagi Ini, Wilmar Group Akan Disidang Adat

PALANGKA RAYA-Pagi ini (14/5), Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng menggelar Sidang Perdamaian Adat Dayak,…

Minggu, 13 Mei 2018 15:07

Wagub Kalteng: Pelaku Pemboman Gereja Orang Berhati Iblis

PALANGKA RAYA - Aksi pengeboman di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5) pagi, menuai keprihatinan…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:42

NU Batara Dukung Pilkada Damai

PALANGKA RAYA-Peredaran berita bohong atau hoax dan isu-isu berbau SARA, menjadi perhatian semua pihak.…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:38

Walhi Ingin Illegal Logging Tak Berhenti di Penindakan, Ungkap Sampai Pemodal..!!

PALANGKA RAYA-Kasus illegal logging mengancam kawasan Taman Nasional Sebangau (TNS) menjadi perhatian…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:30

Istri Yakin Suami Tidak Bersalah

BAGAI disayat sembilu, Nyta Bianyta Rezza tidak bisa menyembunyikan perasaan hati yang amat sedih, melihat…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:24

Penahanan Rojikinnor Sesuai Prosedur

PALANGKA RAYA- Sidang keempat gugatan praperadilan tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Palangka Raya…

Sabtu, 21 April 2018 22:15

Tuntaskan Permasalahan Tata Ruang Wilayah

PALANGKA RAYA-Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA-SKMA) wilayah Kalimantan menggelar…

Selasa, 17 April 2018 10:10

WADOHH..!!! 242 Warga dan Kapolsek Keracunan

PULANG PISAU-Ratusan warga yang terdiri dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa harus dilarikan ke…

Selasa, 17 April 2018 10:05

Kanit Provos dan Bendahara Terjaring OTT

KUALA KAPUAS- Dua aparatur sipil negara (ASN) di Kapuas diamankan polisi, Senin sore (16/4). ASN yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .