MANAGED BY:
MINGGU
19 AGUSTUS
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

NASIONAL

Sabtu, 03 Maret 2018 07:40
DICARI...! 40 Ribu Pendamping Dana Desa
Eko Putro Sandjojo

PROKAL.CO, JAKARTA-Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo mengungkapkan pihaknya masih membutuhkan sekitar 40 ribuan tenaga pendamping desa untuk membantu pemerintah dalam merencanakan dan memanfaatkan dana desa sehingga bermanfaat bagi masyarakat.“Siapapun berhak jadi pendamping desa. Yang terpenting, pendamping desa tidak boleh rangkap jabatan agar fokus menjalankan tugasnya," ujar Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo dalam keterangan yang diterima JawaPos.com (Kalteng Pos Grup, Jumat (2/3).

Yang tak kalah pentingnya, lanjut Menteri Eko, pendamping desa harus menjadi pelopor sekaligus motor penggerak pembangunan di desa. "Pendamping desa harus mampu menjadi agen perubahan di setiap desanya,” ujar Eko.

Total jumlah desa di seluruh Indonesia mencapai 74.910 desa, sementara tenaga pendamping yang tersedia baru mencapai 34 ribu. Tahun ini, lanjut Eko, Kemendes butuh pendamping desa sekitar 40 ribuan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, rekrutmen akan terus dilakukan secara berkala. Eko meminta para pendamping desa terlibat aktif dalam setiap fase, mulai dari perencanaan hingga pelaksananan pembangunan desa. "Program dana desa ini mungkin program satu-satunya yang ada di dunia. Apalagi, besaran dana desa yang digelontorkan pemerintah setiap tahunnya terus naik," katanya memaparkan.

Menteri Eko mengemukakan, sepanjang tiga tahun terakhir, yakni sejak 2015 hingga 2017 alokasi Dana Desa terus naik signifikan. Dari Rp 20,67 triliun atau sekitar Rp 280,3 juta per desa pada 2015, naik menjadi Rp 60 triliun atau sekitar Rp 800,4 juta perdesa pada 2017. "Tahun ini, alokasi Dana Desa yang diluncurkan sama dengan tahun 2017, yakni Rp 60 triliun," kata Eko.

Pemerintah pusat, kata Eko, akan terus mengawal Dana Desa hingga tahap pemanfaatannya. Bahkan sudah mengarah ke pembentukan Budan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berpayung hukum. “Karena itu pengawasan menjadi hal yang secara terus menerus harus ditingkatkan,” pungkas Eko. (nas/JPC)


BACA JUGA

Minggu, 10 Juni 2018 10:17

AHY: Apa Kabar Revolusi Mental?

JAKARTA-Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mempertanyakan…

Senin, 14 Mei 2018 09:27

Nusantara Berduka, Kalteng Mengheningkan Cipta

RATUSAN warga Kota Palangka Raya berkumpul di Bundaran Besar Palangka Raya, tadi malam. Mereka berkumpul…

Senin, 12 Maret 2018 16:55

Demokrat Kalteng Siap Hadapi Pilkada dan Pemilu

JAKARTA-Partai Demokrat Provinsi Kalteng memberangkatkan ratusan peserta mengikuti Rapat Pimpinan Nasional…

Senin, 08 Januari 2018 17:24

Inikah Penyebab Ahok Menggugat Cerai Veronica Tan?

KABAR perselingkuhan yang menjadi biang kerok gugatan cerai Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .