MANAGED BY:
SABTU
23 FEBRUARI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Senin, 29 Januari 2018 08:18
MAHAR BELUM BUYAR

Pertaruhan Kredibilitas Gakkumdu dan Bawaslu

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA-Kasus dugaan mahar politik belum selesai. Meski saksi dan bukti belum cukup, setidaknya sudah ada niat menyelesaikannya. Jika tidak selesai dan dibiarkan buyar begitu saja, dugaan mahar politik dinilai menjadi pertaruhan kredibilitas dan nama baik lembaga. Karena sudah menjadi konsumsi public, maka harus dituntaskan. Meskipun sempat merebak kabar Jhon Krisli-Maryono (Joyo), Gerindra dan PPP memilih damai dan membiarkan kasus mahar buyar begitu saja, namun kinerja Panwaslu dan Bawaslu serta tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) diharapkan mampu mengurai benang kusut mahar politik, khususnya di Pilwako Palangka Raya dan Pilkada Murung Raya yang masing-masing sudah ada pelapornya.

“Ini sebuah pertaruhan kredibilitas dan reputasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas demokrasi, lembaga penyelenggara. Tindakan hukum juga akan menjadi pembelajaran demokrasi serta penguatan dan perbaikan demokrasi,” ucap praktisi pemerintahan dan politik Kalteng, Jhon Retei Alfri Sandi kepada Kalteng Pos, Minggu (28/1).

Ia juga menilai, adanya kata damai itu menjadi pertanda pihak terkait mahar ingin menghindari jeratan hukum. Namun, lebih lagi bagi penyelenggara pemerintahan dan pengawas politik. Kasus mahar menjadi pertaruhan kredibiltas dan reputasi bagi Panwaslu, KPU dan Unit Sentral Gakkumdu yang terdiri dari kejaksaan, kepolisian serta lembaga pengawas pemilu yakni Bawaslu.

Menurutnya, tindakan damai tidak akan menghilangkan proses hukum yang berjalan di Panwaslu. Ia juga berharap, apabila terbukti bersalah maka sanksi bagi pelapor dapat diringankan karena masuk aspek keadilan. “Si pelapor tetap bersalah karena turut terlibat dalam permufakatan. Hanya kami berterima kasih atas keberaniannya,” lanjutnya.

Di sisi lain, ia juga yakin dan percaya Panwaslu dapat menyelesaikan kasus dugaan mahar politik di Kota Cantik. Menurut dia, agar tercapai maka lembaga yang berkantor di Jalan Yos Sudarso III ini harus bisa merangkul Kejari Kota Palangka Raya dan juga Polres Palangka Raya sebagai dua institusi yang termasuk dalam penegakan hukum terpadu Kota Palangka Raya.

“Hanya Panwas jangan sampai merasa sanggup menyelesaikan sendiri dan mengabaikan peran dua instutitusi ini. Tanpa dukungan kedua pilar hukum ini, maka akan semakin sulit menyelesaikan kasus mahar politik. Biasa akan mentah tanpa dukungan kedua institusi ini. Pertanyaannya, sudahkah Panwas melakukan sinergi dan memiliki pandangan serta sikap hukum yang sama. Ini sebuah pekerjaan yang sulit,” terang dia.

Dia yakin kalau sesuai dengan UU Pilkada nomor 10 tahun 2016, maka ada ruang untuk penyelesaian hukum secara tindak pidana bagi pelaku mahar politik. Menurutnya, oknum elite partai yang terindikasi melakukan praktik mahar dapat diseret secara pidana, termasuk pemberi. “Panwaslu atau Bawaslu harus menuntaskan secara terang-benderang kasus ini sebagai entri point bagi penyelenggaraan pengawasan,” pintanya.

Adanya kasus mahar politik merupakan bentuk lemahnya sistem internal parpol. Baik dalam prosedur yang berlaku, maupun juga Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Namun, pihaknya tetap berharap kasus dugaan mahar politik dapat diselesaikan dan tidak berhenti, apalagi buyar begitu saja.Ketika dikonfirmasi Kalteng Pos, Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi mengatakan, dugaan mahar politik di Kota Cantik dan Murung Raya masih didalami pihaknya. “Masih berproses,” ujarnya kepada Kalteng Pos, kemarin.

Ia menyerahkan kasus dugaan mahar di Palangka Raya kepada Panwaslu Kota Palangka Raya. Apalagi, kasus ini sudah diwarnai dengan aksi mendadak damai antara Joyo, Ketua DPC Gerindra Kota Palangka Raya Ida Bagus Suprayatna dan Ketua DPC PPP Kota Palangka Raya Abdul Hayie. Sehingga, pihaknya masih perlu arahan dari Bawaslu RI. Sama halnya dengan yang disampaikan Ketua Panwaslu Kota Palangka Raya Endrawati.

Kata dia, dari 10 saksi yang diminta memang telah didapatkan bukti-bukti pendukung. Termasuk juga terkait adanya dugaan indikasi pelanggaran. Namun, masih diperlukan keputusan pleno pihaknya, serta dari Gakumdu Kota Palangka Raya. “Masih sama seperti kemarin, kami masih menunggu arahan dan masukan dari para pimpinan yakni Bawaslu Kalteng dan RI,” katanya. (ami/abe/dar)


BACA JUGA

Selasa, 08 Oktober 2013 17:47

Pencemaran Udara Teru Meingingkat

<div> <div><strong>PALANGKA RAYA &ndash; </strong>Banyaknya terjadi kebakaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*