MANAGED BY:
SELASA
20 FEBRUARI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

METROPOLIS

Rabu, 24 Januari 2018 11:10
DPRD Kalteng
Ada Mahar Politik, Laporlah Dengan Resmi
Asera

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Dunia persilatan politik semakin ironis. Pasalnya mahar politik masih saja terus berhembus dikalangan politikus. Untuk mencegah itu terjadi lagi, anggota DPRD Kalteng meminta kepada KPU pusat, untuk membuat aturan tentang mahar politik tersebut.  

“Mahar politik ini sama dengan pungli atau memeras bakal calon pilkada. Kalau ada yang meminta, itu artinya sudah bersifat mahar politik. Ada yang minta mulai dari Rp350 juta hingga Rp1 miliar, ini merupakan pembiayaan politik yang tidak diatur oleh payung hukum,” kata Anggota Komisi B Asera, Selasa (23/1)

Untuk itu dia mengimbau, pemerintah seperti institusi SOPD, Bawaslu atau Panwaslu bisa memberikan masukan kepada pemerintah pusat, agar membuat aturan atau payung hukum, tentang biaya politik seperti kampanye. Misalnya untuk biaya kampanye, atribut perjalanan. Semua itu semua harus dibuat rincian biayanya dan dibuat proposal kemudian diseleksi kebenarannya lalu disetujui dan diketahui dan ditandatangani oleh panwaslu dan ditandatangani, agar sah dan berpayung hukum.

“Jadi nantinya calon yang sudah diseleksi oleh parpol, bisa dikenakan biaya resmi, tapi harus sesuai payung hukum yang sudah dibuat. Tapi, jangan sampai sifatnya memeras,” ucap dia.

Upaya tersebut agar transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Bila ada parpol yang bersifatnya memeras, maka parpol dan oknumnya harus ditindak, bahkan KPK juga harus turun tangan untuk menangkap itu.

“Jika ada mahar politik, laporlah dengan resmi, dilampirkan dengan bukti-bukti juga.  Saya tidak menuduh siapapun, hebat koar-koar di luar tapi tidak berani melaporkan ke Bawaslu, KPK dan lainnya,” kata dia.

Ditegaskannya, harus ada payung hukum, yang diatur KPU pusat, dengan mendagri atau menteri terkait. “Ini harus diatur, supaya tidak ada keribuatan lagi seperti saat ini,” tegas dia. (aza/iha)  


BACA JUGA

Senin, 12 Februari 2018 11:13
DPRD Kota

Penanganan PKL Harus Segera Ditangai Pemko

PALANGKA RAYA - Hingga saat ini permasalahan terhadap pedagang kreatif lapangan (PKL) masih…

Senin, 12 Februari 2018 11:12
DPRD Kota

Jelang Pilkada Perlu Dukungan Semua Pihak

PALANGKA RAYA - Menjelang pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak di 10 Kabupaten…

Senin, 12 Februari 2018 11:11
DPRD Kota

Dewan Dukung Pemko Naikkan Tunjangan ASN

PALANGKA RAYA - Demi meningkatkan kesejahteraan bagi para aparatur sipil negara (ASN), pemerintah…

Sabtu, 10 Februari 2018 11:36
Pemko Palangka Raya

Produksi Ikan Berkurang

PALANGKA RAYA - Ikan patin di pasaran beberapa waktu lalu cukup susah ditemukan. Rupanya ini karena…

Jumat, 09 Februari 2018 12:12
DPRD Kota

PKL Harus Taati Aturan Pemerintah

PALANGKA RAYA - Hingga saat ini masih banyak Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang tidak taat aturan.…

Jumat, 09 Februari 2018 12:11
DPRD Kota

Perlu Perbaikan Mental

PALANGKA RAYA - Guna mencegah dan memberantas pungutan liar yang terjadi, Inspektorat Palangka…

Jumat, 09 Februari 2018 11:31
DPRD Kota

Tepatkan Tenaga Teknis di DPM PTSP

PALANGKA RAYA - Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu oleh Pemko Palangka Raya sudah dijalankan…

Kamis, 08 Februari 2018 12:43
DPRD Kota

Menjaga Kesiapan Fisik Anak Hadapi Ujian

PALANGKA RAYA - Pelaksanaan ujian sekolah maupun ujian nasional (UN) pada semua jenjang pendidikan,…

Kamis, 08 Februari 2018 12:41
DPRD Kota

Jangan Sampai Lengah Awasi Anak

PALANGKA RAYA - Kenakalan remaja, termasuk aksi bullying masih kerap terjadi di Kota Palangka Raya.…

Kamis, 08 Februari 2018 12:38
DPRD Kota

PKL Keluhkan Tenda Kecil

PALANGKA RAYA - Taman kuliner tunggal Sangomang baru diresmikan, Senin (5/2) yang lalu. Namun pedagang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .