MANAGED BY:
MINGGU
20 MEI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Rabu, 24 Januari 2018 07:33
TUNTASKAN MAHAR POLITIK
ILUSTRASI

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA-Mengungkap kasus mahar politik, Panwaslu Kota Palangka Raya telah memanggil sekitar 10 saksi, baik dari pihak Jhon Krisli-Maryono (Joyo) ataupun Partai PPP dan Gerindra. Walaupun sempat beredar kabar kalau Jhon ikhlas uangnya tidak kembali, namun panwaslu menilai persoalan utama bukan pada uang yang diduga disetorkan sebagai mahar. Melainkan pada dugaan atas terjadinya permainan uang demi mencapai kekuasaan dalam bentuk mahar.

Menuntaskan kasus ini, Panwaslu Palangka Raya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu RI dan Kalteng, dalam hal mengusut kasus mahar politik yang ramai diperbincangkan terjadi di Pilwako Palangka Raya.Selasa (23/1) sekitar pukul 16.00 WIB, seorang saksi kembali dimintai keterangan panwaslu. Namanya Rudianto. Ia disebut-sebut mengetahui proses terjadinya mahar sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Joyo. Namun, saat selesai pemeriksaan, pria berbadan tambun ini enggan memberikan komentar. Dirinya hanya menyebutkan kalau dia bukanlah pihak partai."Saya bukan dari partai," ucapnya sembari menghidupkan sepeda motornya di depan kantor Panwaslu.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Palangka Raya Endrawati mengatakan, pihaknya memeriksa Rudianto karena mendapat keterangan dari Joyo, kalau pria tersebut sebagai salah satu saksi saat terjadinya pengembalian uang dari pihak Gerindra kepada Jhon Krisli atas dugaan mahar politik di Gerindra.

Menurutnya, meskipun Jhon Krisli merasa ikhlas uangnya tidak kembali, namun hal itu tidak serta-merta membuat kasus temuan mereka tersebut menjadi selesai. "Belum bisa dipastikan tutup atau tidak. Kami tetap melanjutkan sesuai aturan dan mekanisme yang ada," katanya usai meminta keterangan Rudianto, kemarin.

Menurut pihaknya, soal kasus tersebut, tetap berdasarkan hasil rapat internal antarkomisioner serta arahan hasil koordinasi dengan Bawaslu RI dan Bawaslu Kalteng. Apalagi ada aturan sebagaimana di UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, pasal 47 dan 187 B serta 187 C."Perorangan atau pun lembaga atau calon dilarang memberi imbalan, termasuk juga parpol dilarang menerima," tegasnya.

Menurut dia, Rabu atau Kamis ini hasil rapat internal antarkomisioner Panwaslu Kota Palangka Raya akan diserahkan ke Gakkumdu. Katanya, untuk sementara dari hasil keterangan yang ada, memang ada indikasi mahar. "Nanti di Gakkumdu. Kami masih mempertimbangkan ini bisa dilanjutkan ke ranah pidana. Karena, kalau sudah tindak pidana, kami selaku panwas menyerahkan ke Gakkumdu," terangnya.

Sementara itu, Jhon Krisli-Maryono alias Joyo awalnya dijadwalkan akan datang ke panwaslu pada Selasa (23/1) sekitar pukul 18.00 WIB. Namun, lantaran kesibukan Jhon Krisli selaku Ketua DPRD Kotim, maka belum bisa memenuhi undangan panwaslu. Demikian pula dengan Ketua DPD Gerindra Kalteng Iwan Kurniawan. Undangan pertama sudah dilayangkan bagi pria yang juga menjabat sebagai anggota DPR-RI Dapil Kalteng tersebut. Hanya saja, Sabtu (20/1) lalu, belum bisa hadir di panwaslu. Sementara, untuk bisa menghadirkannya, panwaslu juga harus berkoordinasi dengan Divisi Hukum Gerindra.

"Pak Iwan diundang karena disebut mengetahui kejadian dugaan mahar politik tersebut. Prinsipnya, kami hanya mengundang. Tidak bisa memaksa orang lain untuk hadir. Berbeda kalau sudah di Gakkumdu," pungkasnya.

RAYES VS PANCANI, LINGKARAN MAHAR POLITIK?

Ketua Bawaslu Kalteng mengatakan, indikasi adanya mahar politik memang sudah terlihat. Hanya saja, terkait jual beli kursi, dirinya tidak bisa menyimpulkan. Apalagi, hal itu memang lumayan susah dibuktikan. Namun, pihaknya tidak menutup diri jika ada laporan masyarakat atas dugaan mahar politik itu. Berbeda ceritanya jika melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Demikian pula dengan terjadinya dukungan ganda seperti di Bartim. Yang mana, baik pasangan Rayesnan-Marcopolo dan Pancani-Muhtar sama-sama mengklaim diusung Demokrat dan PAN. Ia tidak bisa menyimpulkan, apa yang menjadi sebab hingga ada dukungan ganda itu. “Kami tidak bisa mengatakan apakah itu ada indikasi mahar politik atau tidak. Publik bisa menilai dan melihatnya dengan yang ada selama ini,” ujarnya, kemarin.

Sedangkan terkait kans Rayes-Marcopolo di kancah Pilkada Bartim, Satriadi belum bisa memberikan kesimpulan. Keduanya memang bisa berpeluang mendaftar ulang. Hanya saja, tetap dilihat dari akar persoalan penolakan. “Belum tahu, apapun rekomnya, bisa jadi misalnya kan begitu (mendaftar ulang,red). Yang jelas, tugas KPU salah satunya melaksanakan rekomendasi dari panwas. Tapi belum tahu juga nanti, jangan-jangan benar apa yang disampaikan oleh KPU (penolakan,red). Kalau putusan penolakan kemarin benar, bisa clear saja itu (Rayes-Marcopolo tidak bisa daftar ulang,red),” jelasnya.

Di sisi lain, di Kabupaten Murung Raya terjadi pelanggaran. Saat pendaftaran 8-10 Januari lalu, terdapat ASN yang ikut-ikutan mendaftarkan bakal pasangan calon. “Murung Raya, tiga paslon ada ditemukan ASN memberikan dukungan dan partisipasi. Ini menjadi catatan sendiri,” katanya.

Menurut dia, teguran keras telah diberikan kepada ASN yang ikut dalam proses pendaftaran tersebut. Selain itu, ia juga berharap agar masyarakat menjalankan demokrasi yang baik. Sehingga tidak melakukan praktik jual beli kursi sebagaimana mahar politik. Menurutnya, apabila ada calon pemimpin yang begitu, maka itu menjadi cikal bakal adanya pemimpin yang koruptif.“Setidaknya cikal bakalnya ada (korupsi,red). Budaya korupsi itu akan terus-menerus kalau tidak sama-sama kita cegah,” imbuhnya. (ami/abe/dar)


BACA JUGA

Senin, 14 Mei 2018 09:35

Inilah Para Hakim dan Pandawa yang Mengadili Wilmar Group

PALANGKA RAYA – Hari ini, Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng menggelar Sidang Perdamaian Adat Dayak,…

Senin, 14 Mei 2018 09:32

Pagi Ini, Wilmar Group Akan Disidang Adat

PALANGKA RAYA-Pagi ini (14/5), Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng menggelar Sidang Perdamaian Adat Dayak,…

Minggu, 13 Mei 2018 15:18

Pj Sekda Kalteng Ancam Sanksi Pejabat yang Belum Lakukan Ini

PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalteng memiliki komitmen tinggi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…

Minggu, 13 Mei 2018 15:07

Wagub Kalteng: Pelaku Pemboman Gereja Orang Berhati Iblis

PALANGKA RAYA - Aksi pengeboman di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5) pagi, menuai keprihatinan…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:42

NU Batara Dukung Pilkada Damai

PALANGKA RAYA-Peredaran berita bohong atau hoax dan isu-isu berbau SARA, menjadi perhatian semua pihak.…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:38

Walhi Ingin Illegal Logging Tak Berhenti di Penindakan, Ungkap Sampai Pemodal..!!

PALANGKA RAYA-Kasus illegal logging mengancam kawasan Taman Nasional Sebangau (TNS) menjadi perhatian…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:30

Istri Yakin Suami Tidak Bersalah

BAGAI disayat sembilu, Nyta Bianyta Rezza tidak bisa menyembunyikan perasaan hati yang amat sedih, melihat…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:24

Penahanan Rojikinnor Sesuai Prosedur

PALANGKA RAYA- Sidang keempat gugatan praperadilan tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Palangka Raya…

Senin, 07 Mei 2018 01:04

Potensi Daerah Bisa Menjadi Sumber Kerawanan

PALANGKA RAYA-Luasnya wilayah dan sumber daya alam Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan potensi sekaligus…

Sabtu, 21 April 2018 22:15

Tuntaskan Permasalahan Tata Ruang Wilayah

PALANGKA RAYA-Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA-SKMA) wilayah Kalimantan menggelar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .