MANAGED BY:
RABU
23 MEI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Minggu, 21 Januari 2018 10:16
MAHAR POLITIK ITU PEMERASAN

Tanpa Laporan Tetap Bisa Diusut

ILUSTRASI

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA-Mahar politik tidak hanya berdampak pada suhu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Semakin dinamis karena mahar politik dianggap masuk dalam kategori pemerasan. Pelakunya, juga bisa dipidana.Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Palangka Raya Hendry S Dalim, menilai kasus mahar politik bisa masuk dalam ranah pemerasan. Namun, hal itu tetap harus dilihat dari kronologi sehingga terjadinya mahar tersebut.

“Kalau misalnya calon datang dan minta datang dukungan dari parpol. Dan parpol minta dengan syarat, namun calon tidak sanggup apabila parpol memasang harga tertentu, itu terkesan masuk kategori pemerasan,” ujarnya kepada Kalteng Pos, Sabtu (20/1).

Apabila hal itu terjadi, kata dia, maka calon kepala daerah bisa melaporkan kepada Bawaslu. Sehingga, Bawaslu bisa menelusuri adanya dugaan mahar politik tersebut. Menurut dia, terjadinya pemerasan itu bisa jadi lantaran memang ada unsur kesengajaan dari penerima uang. Misalnya, sengaja mempermainkan calon dengan nominal tertentu. Atau, dengan sengaja membuat perebutan kursi dukungan dengan tarif harga yang terus naik.

“Lapor ke Bawaslu dulu. Kalau memang jelas ada unsur pidana, itu masuk ke pemesaran. Atau ada unsur kesengajaan untuk mempermainkan misal permintaan uang, atau ada pernyataan ada orang lain yang lebih berani menyator lebih tinggi, ini jelas pemerasan. Itu yang harus diinvestigasi oleh Bawaslu,” katanya.

Selain itu, ia menduga kasus ini bisa saja selesai. Dengan catatan, apabila penerima mengembalikan uang yang sudah disetor oleh Jhon Krisli-Maryono (Joyo) dan juga Mulyar Samsi. Praktisi hukum ini juga yakin, kalau belum ada laporan dari Joyo atau Mulyar lantaran berharap ada pengembalian uang yang telah disetorkan.“Tidak mau lapor mungkin berharap dikembalikan. Apakah seluruhnya atau sebagian? Namun yang penting ada iktikat baik. Kalau dikembalikan, bukan masuk ke ranah pemerasan lagi,” imbuhnya.

Sepengetahuan dia, kasus ini sudah acap kali terjadi. Kata dia, rata-rata banyak yang akan bersembunyi di kata ‘mesin partai’. Dirinya menduga, ada oknum parpol yang dengan sengaja meminta uang tebusan kursi kepada calon. Hanya saja, dengan mengatasnamakan demi keperluan mesin partai.

 

MAHAR POLITIK, BAWASLU SEBUT PIDANA

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi mengatakan, walaupun belum ada dilaporkan Jhon Krisli-Maryono ke Panwaslu Kota Palangka Raya, akan tetapi pihaknya melalui Panwaslu tetap memproses kasus tersebut hingga tuntas. Pihaknya proaktif merespon ujaran itu. Sehingga, pihaknya mendalami kasus mahar politik yang melanda Kota Cantik dan juga Kabupaten Murung Raya. Katanya, mahar politik yang sedang meramaikan Kota Puruk Cahu juga menjadi catatan pihaknya.

Walaupun Mulyar Samsi belum melaporkan secara tertulis, namun Bawaslu tetap menganggap hal itu harus ditelusuri. Meskipun demikian, Satriadi berharap agar Mulyar dan Jhon Krisli-Maryono melaporkan dugaan mahar tersebut.

“Untuk yang di Palangka Raya tetap diusut. Tanpa laporan pun bisa diusut dan dijadikan temuan apabila dianggap kuat bukti. Tapi alangkah baiknya jika ada laporan untuk mempermudah proses,” katanya kepada Kalteng Pos, kemarin.

Menurut dia, Panwaslu Kota Palangka Raya masih mendalami dengan meminta keterangan beberapa pihak. Termasuk melakukan pemanggilan terhadap Jhon Krisli-Maryono, serta para saksi lainnya. Demikian pula partai politik yang sebelumnya diwacanakan akan dipanggil. Walaupun demikian, Satriadi tetap percaya semua itu tidak akan menggangu proses Pilkada yang masih berlangsung baik di Kota Palangka Raya atau di Kabupaten Murung Raya. “Dan ini, tidak akan mengganggu tahapan pilkada,” bebernya.

Selain hal itu, apabila terbukti ada mahar politik, maka para pelaku bersiap-siap akan terkena pidana. Menurut Satriadi, hal itu tidak akan keluar dari aturan tindak pidana bagi mahar politik.

Apabila terbukti maka sesuai dengan pasal 187B UU 10 tahun 2016, pelaku dari parpol bisa diancam hukuman penjara 36 bulan paling singkat dan 72 paling lama. Serta denda sebesar Rp300 juta paling kecil dan Rp1 miliar paling besar. Serta Demikian pula pemberi sebagaimana yang diatur dalam pasal 187C UU 10 tahun 2016, pelaku dari lembaga atau perorangan bisa diancam hukuman penjara 24 bulan paling singkat dan 72 bulan paling lama. Serta denda sebesar Rp300 juta paling kecil dan Rp1 miliar paling besar.

Lebih parah lagi, bagi parpol penerima mahar, akan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama, sebagaimana yang diatur Pasal 47 ayat 2 UU 10 tahun 2016. “Tetap tidak keluar dari pasal 47, pasal 187 B dan 187 C,” jawab Satriadi tentang ancaman bagi pelaku jika terbukti melakukan mahar politik. (ami/abe/dar)


BACA JUGA

Senin, 14 Mei 2018 09:35

Inilah Para Hakim dan Pandawa yang Mengadili Wilmar Group

PALANGKA RAYA – Hari ini, Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng menggelar Sidang Perdamaian Adat Dayak,…

Senin, 14 Mei 2018 09:32

Pagi Ini, Wilmar Group Akan Disidang Adat

PALANGKA RAYA-Pagi ini (14/5), Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng menggelar Sidang Perdamaian Adat Dayak,…

Minggu, 13 Mei 2018 15:18

Pj Sekda Kalteng Ancam Sanksi Pejabat yang Belum Lakukan Ini

PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalteng memiliki komitmen tinggi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…

Minggu, 13 Mei 2018 15:07

Wagub Kalteng: Pelaku Pemboman Gereja Orang Berhati Iblis

PALANGKA RAYA - Aksi pengeboman di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5) pagi, menuai keprihatinan…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:42

NU Batara Dukung Pilkada Damai

PALANGKA RAYA-Peredaran berita bohong atau hoax dan isu-isu berbau SARA, menjadi perhatian semua pihak.…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:38

Walhi Ingin Illegal Logging Tak Berhenti di Penindakan, Ungkap Sampai Pemodal..!!

PALANGKA RAYA-Kasus illegal logging mengancam kawasan Taman Nasional Sebangau (TNS) menjadi perhatian…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:30

Istri Yakin Suami Tidak Bersalah

BAGAI disayat sembilu, Nyta Bianyta Rezza tidak bisa menyembunyikan perasaan hati yang amat sedih, melihat…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:24

Penahanan Rojikinnor Sesuai Prosedur

PALANGKA RAYA- Sidang keempat gugatan praperadilan tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Palangka Raya…

Senin, 07 Mei 2018 01:04

Potensi Daerah Bisa Menjadi Sumber Kerawanan

PALANGKA RAYA-Luasnya wilayah dan sumber daya alam Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan potensi sekaligus…

Sabtu, 21 April 2018 22:15

Tuntaskan Permasalahan Tata Ruang Wilayah

PALANGKA RAYA-Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA-SKMA) wilayah Kalimantan menggelar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .