MANAGED BY:
SABTU
24 FEBRUARI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

METROPOLIS

Rabu, 17 Januari 2018 10:31
DPRD Kalteng
Perusahaan Sawit Wajib Punya Kantor di Kalteng

Jangan Hanya di Luar Daerah Kalteng

Anggota DPRD Kalteng Asera ketika mengikuti agenda rapat paripurna pembukaan masa sidang I di DPRD Kalteng, belum lama ini.// HUMAS DPRD FOR KALTENG POS

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Persoalan harga sawit masih menjadi momok di masyarakat. Pasalnya, masih ada perusahaan yang diduga memainkan harga jual sawit. Itu terjadi karena belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur saksi dan harga standar penjualan sawit.

 “Agar tidak ada permainan harga, makanya kami undang semua perusahaan sawit untuk rapat hari ini. Tidak ada standar harga selama ini, makanya kita akan MOU dengan perusahaan untuk standar harga sawit, bedanya hanya angkutan,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalteng Asera, ketika rapat di Dinas Perkebunan Kalteng dengan semua perusahaan sawit di Kalteng, Selasa (16/1).  

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, rapat tersebut digelar karena banyak laporan dari masyarakat, bahwa masih ada perusahaan yang membeli sawit masyarakat dengan harga semaunya, juga ada yang dibayar dengan dicicil dan dibeli dengan harga di bawah standar harga biasanya.

“Alasan mereka (perusahaan) membeli sawit masyarakat di bawah standar, alasannya karena sudah disimpan beberapa hari, padahal tidak begitu. Karena masyarakat takut busuk sawitnya, akhirnya dijual dengan harga semau-mauanya perusahaan itu,” ucapnya.  

Untuk mengatasi masalah ini, maka dikumpulkanlah perwakilan dari masing-masing perusahaan. Saat itu Asera menekankan kepada perusahaan,bahwa tiap perusahaan sawit di Kalteng, wajib punya kantor di Kalteng, jangan hanya di luar daerah Kalteng. Kedua perusahaan sawit di Kalteng, wajib punya NPWP di Kalteng. Artinya, aturan pemerintah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus ditaati perusahaan.

“Jangan sampai di hulu (kalteng) diobrak abrik tapi yang menikmati hasilnya daerah lain. Bahkan agar meningkatkan PAD di Kalteng, perusahaan daerah (perusda) sudah membangun pelabuhan. Jika tidak mau melakukan kewajiban itu, maka bubarkan perusahaan itu. Cabut izinnya,” ujarnya.

Ditegaskannya, bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya, akan dikenakan saksi. Yang nantinya sanksi tersebut akan dituangkan dalam pergub.

“Saya yang akan menyarankan, untuk membuat pergub tentang itu. Saya minta kepada gubernur, untuk cabut izin perusahaan. Saya tidak peduli siapa di belakangnya. Tidak ada urusan,” kata dia. (aza/son/iha)


BACA JUGA

Jumat, 23 Februari 2018 19:24
PILKADA PALANGKA RAYA

Imbauan Tak Digubris, Puluhan APK Paslon Wali Kota Disita

PALANGKA RAYA-Panwaslu Kota Palangka Raya membersihkan alat sosialisasi yang diduga menyalahi aturan.…

Selasa, 13 Februari 2018 14:29

Implementasi Empat Pilar Tangkal Efek Negatif Teknologi Informasi

PALANGKA RAYA– Anggota MPR RI, Hang Ali Saputra Syah Pahan, menyebut, pesatnya perkembangan teknologi…

Senin, 12 Februari 2018 11:13
DPRD Kota

Penanganan PKL Harus Segera Ditangai Pemko

PALANGKA RAYA - Hingga saat ini permasalahan terhadap pedagang kreatif lapangan (PKL) masih…

Senin, 12 Februari 2018 11:12
DPRD Kota

Jelang Pilkada Perlu Dukungan Semua Pihak

PALANGKA RAYA - Menjelang pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak di 10 Kabupaten…

Senin, 12 Februari 2018 11:11
DPRD Kota

Dewan Dukung Pemko Naikkan Tunjangan ASN

PALANGKA RAYA - Demi meningkatkan kesejahteraan bagi para aparatur sipil negara (ASN), pemerintah…

Sabtu, 10 Februari 2018 11:36
Pemko Palangka Raya

Produksi Ikan Berkurang

PALANGKA RAYA - Ikan patin di pasaran beberapa waktu lalu cukup susah ditemukan. Rupanya ini karena…

Jumat, 09 Februari 2018 12:12
DPRD Kota

PKL Harus Taati Aturan Pemerintah

PALANGKA RAYA - Hingga saat ini masih banyak Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang tidak taat aturan.…

Jumat, 09 Februari 2018 12:11
DPRD Kota

Perlu Perbaikan Mental

PALANGKA RAYA - Guna mencegah dan memberantas pungutan liar yang terjadi, Inspektorat Palangka…

Jumat, 09 Februari 2018 11:31
DPRD Kota

Tepatkan Tenaga Teknis di DPM PTSP

PALANGKA RAYA - Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu oleh Pemko Palangka Raya sudah dijalankan…

Kamis, 08 Februari 2018 12:43
DPRD Kota

Menjaga Kesiapan Fisik Anak Hadapi Ujian

PALANGKA RAYA - Pelaksanaan ujian sekolah maupun ujian nasional (UN) pada semua jenjang pendidikan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .