MANAGED BY:
KAMIS
24 MEI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

UTAMA

Minggu, 14 Januari 2018 06:56
Bawaslu Minta Joyo Laporkan Mahar Politik

Jhon Krisli : Kami Bukan Peserta Pemilu. Tidak Pas Menyampaikan ke Panwaslu

Jhon Krisli

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA-Pernyataan Jhon Krisli-Maryono (Joyo) tentang mahar politik menuai kontroversi. Walaupun menjadi haknya, namun hal itu harus dibuktikan. Ketua DPRD Kotim dan mantan wali kota Palangka Raya dinilai sudah mengerti terkait mahar politik. Oleh karena itu, mereka diharapkan melaporkannya ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), ketimbang menjadikan mahar politik sebagai perdebatan publik, karena hanya melempar pernyataan tanpa pembuktian.

Ketua Panwaslu Kota Palangka Raya Endrawati mengatakan seharusnya Joyo melaporkan hal itu kepada pihaknya. Sehingga dugaan praktik mahar politik bisa ditelisik. Sekalipun mahar politik sangat pelik untuk diulik. “Kami berharap pihak Joyo segera melapor kepada kami, jangan hanya koar-koar di media,” jelas Endrawati yang juga Koordinator Hukum Penindakan Pelanggaran, Sabtu (13/1).

Menurutnya, memang tidak mudah untuk menelusuri benar atau tidaknya mahar politik itu. Sehingga, memang diperlukan adanya laporan tentang pelaku, tempat dan waktu kejadian serta harga per satu kursi di DPRD, seperti yang disampaikan Joyo. “Jika memang hal tersebut benar terjadi dan terbukti serta memenuhi unsur materil dan formil terkait mahar politik, Panwas Kota siap menanganinya,” ucapnya kepada Kalteng Pos.

Di tempat terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng Satriadi, mengatakan dirinya sudah meminta Panwaslu Kota Palangka Raya untuk menindaklanjuti adanya kabar tersebut. Menurut dia, memang sudah menjadi hak seseorang mau menyampaikan atau tidak. “Kami sudah menginstruksikan untuk Panwaslu memonitor perkembangannya. Kami berharap, lebih kuat lagi kalau ada laporan langsung. Kalau merasa keberatan. Nanti kami yang crosscheck lagi,” katanya, kemarin.

Jika sudah ada laporan dan bisa dibuktikan, pemberi maupun penerima bisa terkena pidana. Apabila terbukti maka sesuai dengan pasal 187B UU 10 tahun 2016, pelaku dari parpol bisa diancam hukuman penjara 36 bulan paling singkat dan 72 paling lama. Serta denda sebesar Rp300 juta paling kecil dan Rp1 miliar paling besar. Demikian pula pemberi sebagaimana yang diatur dalam pasal 187C UU 10 tahun 2016, pelaku dari lembaga atau perorangan bisa diancam hukuman penjara 24 bulan paling singkat dan 72 bulan paling lama. Serta, denda sebesar Rp300 juta paling kecil dan Rp1 miliar paling besar.

Ketua KPU Kalteng Ahmad Syar’i mengatakan mahar politik jelas-jelas tidak boleh dilakukan. “Menurut UU itu pidana, pelanggaran UU. Yang jelas itu pelanggaran dalam bentuk pidana,” kata dia, kemarin.

Menurutnya, apabila paslon terbukti melakukan pelanggaran maka itu bisa berdampak kepada pencalonannya. “Tapi itu berproses di pengadilan. Tergantung proses pengadilannya nanti seperti apa,” bebernya.

Terkait mahar politik yang disebutnya, John Krisli berkilah Panwaslu seharusnya turun ke lapangan dan tidak menunggu laporan. Karena posisi Joyo menurutnya hanya masyarakat biasa alias bukan peserta Pilwalko 2018.“Proses demokrasi belum berjalan sampai pendaftaran. Artinya proses pendaftaran kami belum masuk sampai ke tahap itu dan kami bukan peserta atau kontestan pemilu. Sehingga tidak pas untuk menyampaikan kepada Panwaslu,” jelasnya.

Lain halnya ketika sudah masuk mendaftar ke KPU, ada proses yang masuk dalam tahapan pemilu, sehingga apabila ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baru bisa disampaikan kepada Panwaslu.“Partai politik yang selama ini menyampaikan dengan hal yang baik dan tidak diikuti dengan fakta yang dialami di lapangan, maka merupakan pembohongan publik,” tegas Ketua DPRD Kotim dari partai PDIP tersebut. (ami/nue/dar)


BACA JUGA

Senin, 14 Mei 2018 09:35

Inilah Para Hakim dan Pandawa yang Mengadili Wilmar Group

PALANGKA RAYA – Hari ini, Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng menggelar Sidang Perdamaian Adat Dayak,…

Senin, 14 Mei 2018 09:32

Pagi Ini, Wilmar Group Akan Disidang Adat

PALANGKA RAYA-Pagi ini (14/5), Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng menggelar Sidang Perdamaian Adat Dayak,…

Minggu, 13 Mei 2018 15:18

Pj Sekda Kalteng Ancam Sanksi Pejabat yang Belum Lakukan Ini

PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalteng memiliki komitmen tinggi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…

Minggu, 13 Mei 2018 15:07

Wagub Kalteng: Pelaku Pemboman Gereja Orang Berhati Iblis

PALANGKA RAYA - Aksi pengeboman di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5) pagi, menuai keprihatinan…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:42

NU Batara Dukung Pilkada Damai

PALANGKA RAYA-Peredaran berita bohong atau hoax dan isu-isu berbau SARA, menjadi perhatian semua pihak.…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:38

Walhi Ingin Illegal Logging Tak Berhenti di Penindakan, Ungkap Sampai Pemodal..!!

PALANGKA RAYA-Kasus illegal logging mengancam kawasan Taman Nasional Sebangau (TNS) menjadi perhatian…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:30

Istri Yakin Suami Tidak Bersalah

BAGAI disayat sembilu, Nyta Bianyta Rezza tidak bisa menyembunyikan perasaan hati yang amat sedih, melihat…

Sabtu, 12 Mei 2018 10:24

Penahanan Rojikinnor Sesuai Prosedur

PALANGKA RAYA- Sidang keempat gugatan praperadilan tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Palangka Raya…

Senin, 07 Mei 2018 01:04

Potensi Daerah Bisa Menjadi Sumber Kerawanan

PALANGKA RAYA-Luasnya wilayah dan sumber daya alam Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan potensi sekaligus…

Sabtu, 21 April 2018 22:15

Tuntaskan Permasalahan Tata Ruang Wilayah

PALANGKA RAYA-Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA-SKMA) wilayah Kalimantan menggelar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .