MANAGED BY:
KAMIS
18 JANUARI
UTAMA | LINTAS KALTENG | METROPOLIS | OLAHRAGA | HIBURAN | FEATURE | NASIONAL | ARTIKEL | SERBA SERBI

LINTAS KALTENG

Kamis, 11 Januari 2018 07:43
Dana Swasta Masuk ke Pemerintah akan Diaudit
Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar (kiri) bersama Wakil Bupati Kobar H Ahmadi Riansyah, saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Kobar, belum lama ini. //RUSLAN/ KALTENG POS

PROKAL.CO, PANGKALAN BUN-Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) RI, menyatakan bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap dana swasta yang masuk ke Pemerintahan berupa CSR. Wakil Ketua BPK RI, Bahrullah Akbar menjelaskan dari beberapa pengalaman yang didapat, dana CSR ternyata diberikan kepada Pemda, bukan langsung ke masyarakat. Itu sah-sah saja, namun kegunaannya secara efisien dan efektif yang terpenting hurus dipertanggungjawabkan. CSR sejatinya dana swasta yang tidak bisa diaudit oleh BPK.

"Tetapi ketika dana tersebut masuk ke Pemkab menghasilkan sesuatu seperti jalan, dan lain-lain, tentu harus kita audit karena sudah menjadi bagian dari aset milik daerah," ujar Bahrullah, saat melakukan kunjungan kerja di Kobar, belum lama ini.

Sejauh ini sudah ada beberapa kasus yang terjadi akibat salah guna dana CSR. Namun, dalam artian "kasus" itu tidak selalu berkonotasi buruk, bisa juga sebagai membangun suatu daerah untuk melakukan perbaikan pada kemudian hari dengan belajar dari pengalaman yang ada.

Ditemui terpisah Wakil Bupati Kobar H Ahmadi Riansyah menyambut baik hal ini, seperti diketahui saat ini Pemkab Kotawaringin Barat sedang menggarap kerja sama pembangunan pembukaan akses jalan di Kecamatan Arut Utara dengan panjang total 72 Kilometer. Pembangunan tersebut  seluruhnya murni mengunakan dana dari swasta melalui program CSR bekerja sama dengan beberapa perusahan melalaui konsorsium.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak BPK bahwa CSR adalah dana dari swasta, tapi ketika dia masuk ke Pemerintahan dan menjadi aset Pemda saat sudah dihibahkan nanti, maka sah-sah saja BPK masuk dalam pengawasannya dan melakukan audit. "Ini kan belum dihibahkan, dan kita menyambut baik itu semua. Bahwasanya BPK hadir dalam rangka mendorong dalam bentuk pengawasan untuk membantu kita mencapai target, mencapai tujuan pemerintah pusat," kata Ahmadi saat dikonfirmasi awak media Rabu (10/1).

Wabup menambahkan, upaya yang dilakukan Pemda untuk mencegah terjadinya temuan dari BPK, yakni dengan menguatkan segi perencanaan agar bisa transparan dan terencana dengan baik bersama seluruh pihak ketiga yang memberikan CSRnya kepada daerah."Kita susun perencanaannya, seperti contoh nanti pada musrenbang, bagaimana kita melibatkan perusahan terkait, untuk membahas perencanaan di tahun yang akan datang. Baik itu sasaran dari CSR, maupun program prioritas Pemkab, dan keinginan Pemdes agar bisa terakomodasi semuanya," katanya. (lan/uyi/dar)


BACA JUGA

Kamis, 18 Januari 2018 11:42
DPRD Kapuas

Pilkada Wajib Berjalan Sukses

KUALA KAPUAS - Pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah memasuki tahap pendaftaran dan tes kesehatan…

Kamis, 18 Januari 2018 11:37

Perusahaan Jangan Cuek dan Harus Ikut Berantas Narkoba

NANGA BULIK–Pemberantasan peredaran narkoba di Kabupaten Lamandau terus dilakukan Polres Lamandau…

Kamis, 18 Januari 2018 11:34
DPRD Gunung Mas

Tenaga Pengajar Jangan Sampai Gagap Teknologi

KUALA KURUN - Tenaga pengajar atau guru diharapkan tidak ada lagi yang gagap teknologi (gaptek). Sebab,…

Kamis, 18 Januari 2018 11:29
Pemkab Katingan

Debit Air Tinggi, Akses Jalan Petak Bahandang Terputus

KASONGAN – Akses jalan menuju Desa Petak Bahandang ibukota Kecamatan Tasik Payawan kembali terputus.…

Kamis, 18 Januari 2018 11:23
Pemkab Pulang Pisau

Edy Sambut Kunjungan Pengurus LPTQ Provinsi

PULANG PISAU – Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Kalteng melakukan…

Kamis, 18 Januari 2018 11:22
Pemkab Seruyan

Diperlukan Keterlibatan Masyarakat Menjaga Kelestarian Lingkungan Pantai

KUALA PEMBUANG - Masyarakat Kabupaten Seruyan, khususnya yang tinggal di daerah pesisir, diminta supaya…

Kamis, 18 Januari 2018 11:18
Pemkab Seruyan

Komoditi Pertanian Masih Andalkan Pasokan dari Luar Daerah

KUALA PEMBUANG – Para petani di Kabupaten Seruyan diminta untuk mengembangkan tanaman selain padi…

Kamis, 18 Januari 2018 09:40
DPRD Kotim

Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum

SAMPIT-Temuan jutaan Pil Zenith beberapa waktu lalu, masih menjadi perhatian dan sorotan wakil rakyat…

Kamis, 18 Januari 2018 09:35
DPRD Kotim

Reses Perorangan Lebih Efektif

SAMPIT-Ketua Fraksi Golongan Karya DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Sinar Kalama mengatakan, reses yang…

Kamis, 18 Januari 2018 09:28

Dukung Jalan Sehat Kalteng Pos, Bupati Minta ASN IKut

SAMPIT-Jalan sehat yang digagas oleh Surat Kabar Harian (SKH) Kalteng Pos bakal meriah dan spektakuler,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .